Sejumlah Kritikan terhadap 1 Tahun Pemerintahan Anies Baswedan

Sejumlah Kritikan terhadap 1 Tahun Pemerintahan Anies Baswedan

JAKARTA, dawainusa.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tepat pada hari ini, Selasa (16/10) telah menjalankan satu tahun roda pemerintahannya untuk memimpin daerah tersebut.

Selama setahun massa pemerintahannya, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI tersebut dinilai belum berhasil menunjukkan berbagai macam hasil kerja apalagi prestasi yang telah dicapainya.

Berbagai macam kritikan kemudian terus membanjir. Sebab, sejauh ini sangat banyak janji kampanye Anies yang tidak terpenuhi atau baru terpenuhi sebagian.  Apalagi, Sandiaga Uno sebagai wakilnya telah mengundurkan diri dari jabatannya untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019 nanti.

Baca juga: Masalah Banjir di Jakarta, Anies Baswedan Tetap Ikuti Gaya Ahok

Salah satu pihak yang memberikan kritikan terhadap satu tahun kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta ialah Anggota Fraksi PDIP di DPRD DKI bernama Jhonny Simanjuntak.

Ia menilai, selama setahun telah berlalu, Anies sama sekali tidak memberikan kinerja nyata untuk membangun DKI Jakarta. Anies, kata dia, hanya pandai memproduksikan kata-kata, tetapi tidak pernah atau tidak bisa melaksanakan hal itu dalam tindakan konkrit.

“Satu tahun masa pemerintahan Anies ini bisa diibaratkan kaya akan kata-kata, tetapi miskin dalam perbuatan. Beda banget sama Pak Jokowi, miskin kata-kata, tetapi kaya akan perbuatan,” ujar Jhonny di Gedung DPRD, Senin (15/10).

Kritik senada juga disampaikan oleh Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP bernama Pantas Nainggolan. Ia mengatakan bahwa Anies ialah seorang pemimpin yang tidak bisa bekerja dengan lebih cepat. Bahkan selama setahun masa kepemimpinannya, pembangunan di DKI Jakarta terlihat jalan di tempat.

“Anies awalnya setuju menerima tongkat estafet. Namun yang terjadi dia bukan berlari lebih cepat, tetapi malah jalan di tempat,” ujar dia.

Menurut Nainggolan, kalau memang Anies memiliki komitmen untuk memimpin dan membangun DKI Jakarta, seharusnya ia tidak perlu alergi dengan segala kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Segala program yang dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya, kalau hal itu baik, semestinya Anies tidak boleh malu untuk melanjutkannya. “Gubernur Anies jangan alergi dengan kebijakan yang sudah dilaksanakan pemerintahan sebelumnya,” tegas Nainggolan.

Baswedan

Anies Baswedan – ist

Sejumlah Poin Evaluatif untuk Pemerintahan Anies Baswedan

Terkait dengan satu tahun kepemimpinan Anies Baswedan, Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyodorkan sejumlah poin penting yang mesti menjadi bahan evaluasi.

Sejumlah poin yang dimaksudkan itu ialah soal program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) yang dinilai gagal total, rencana legalisasi becak di tengah modernisasi ibu kota, program penanganan banjir yang belum satu visi dengan pemerintah pusat.

Poin lainnya ialah program One Karcis One Trip (OK Otrip) yang dinilai belum bisa menarik perhatian para pengusaha angkutan dan mewujudkan angkutan umum yang terintegrasi.

“Setahun tidak cukup bisa menilai secara keseluruhan, tetapi setahun ini adalah dalam rangka melihat tonggak dalam melihat pondasi arah pemerintahan pak anies selama lima tahun ke depan,” kata Warsono.

Baca juga: Mendagri Sebut Anies Gubernur Indonesia, Apa Maksudnya?

Kinerja Anies Baswedan yang dinilai berjalan di tempat itu diakui oleh Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik, yang menjadi partai pengusung dirinya di Pilgub DKI.

Ia mengaku bahwa kepemimpinan Anies Baswedan memang sangat lambat. Akan tetapi, ia mengatakan bahwa hal itu terjadi karena terdapat masalah pengisian jabatan anak buah Anies di Pemprov DKI yang terhambat administrasi.

“Harus ada percepatan lah dari Pak Anies untuk tahun kedua, karena kita rasakan terutama agak lambat,” ujar Taufik.

“Kalau saya bilang karena transisi lah. Yang kedua dari penggantian pejabat itu aturannya terlalu ketat juga. Harusnya begitu ada pemerintahan baru, pasukannya harus baru. Ini kan enggak bisa,” lanjut dia.

Berbeda dengan komentar para anggota DPRD DKI Jakarta tersebut di atas, Ketua Fraksi PKS Abdurahman Suhaimi justru menilai bahwa Anies Baswedan telah memenuhi sejumlah janji kampanyenya.

Ia mengatakan bahwa sejauh ini sudah ada janji kampanye Anies yang telah terwujud seperti pembangunan rumah dengan uang muka (down payment/DP) nol rupiah lewat proyek Samawa di Pondok Kelapa.

“Saya sudah melihat tahapan-tahapan yang dilakukan Pak Gubernur itu tahapan yang pasti terukur. Dorongan untuk memenuhi poin-poin janji Pak Gubernur itu sudah memiliki dorongan yang kuat,” kata Suhaimi.

Anies Baswedan

Anies Baswedan – ist

Anies Baswedan, Gubernur yang Dipilih karena Politisasi Agama?

Seperti diketahui, Anies Baswedan dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 lalu dengan pasangan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Pelantikan itu dilakukan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

Anies Baswedan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah berhasil keluar sebagai pemenang dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta melawan Gubernur Petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kemenangan Anies Baswedan atas Ahok memang terbilang cukup dramatis. Sebab, banyak orang yang menilai bahwa kemenangan itu sama sekali tidak murni melalui proses demokrasi yang fair. Anies dinilai menjadi pemenang dari kontestasi itu karena pengaruh isu sentimental seperti politisasi agama yang cukup kental terjadi saat itu.

Baca juga: Prabowo Subianto Ungkap Strategi Lengserkan Ahok

Hal itu tentu saja beralasan, karena terpilihnya Anies Baswedan tidak bisa terlepas dari sejumlah aksi massa di DKI Jakarta saat itu seperti aksi dengan nama 212 dan 412 yang mendesak agar Ahok dilengserkan dari Pilgub DKI dan harus diseret di balik jeruji besi atas tuduhan telah melakukan penistaan agama.

Tuduhan penistaan agama terhadap Ahok juga merambat sampai ke rumah ibadah. Banyak rumah ibadah dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye agar tidak memilih Ahok dalam Pilgub DKI. Ceramah anti pemimpin kafir dikumandangkan dimana-mana.

Semua hal itu membuat kepercayaan publik DKI yang mayoritas Islam menjadi lemah terhadap Ahok. Alhasil, elektabilitas Ahok menjadi turun dan tidak terpilih sebagai Gubernur DKI untuk periode selanjutnya.

Padahal, sejumlah survei mendapatkan hasil bahwa untuk tingkat kepuasan dari hasil kerja, Ahok sangat unggul di mata publik DKI Jakarta. Berbagai program yang dilakukan oleh Ahok sangat nyata telah menaikan kualitas pembangunan di DKI Jakarta.*

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok – ist