Sejumlah Deklarasi Oposisi Ditolak, Rezim Jokowi Paling Demokratis

Sejumlah Deklarasi Oposisi Ditolak, Rezim Jokowi Paling Demokratis

FOKUS, dawainusa.com Tidak diberikannya izin deklarasi gerakan #2019GantiPresiden yang digelar 26 Agustus di Tugu Pahlawan Surabaya oleh Polda Jatim, menyisakan sejumlah pertanyaan. Apakah karena kesalahan prosedural terkait pemberitahuan ke pihak aparat ataukah ada motif lain di balik itu.

Pernyataan Bendahara DPW PAN Jawa Timur, Agus Maimun perlu diberi perhatian. Ia menyangsikan langkah yang diambil Polda Jatim yang tidak memberikan izin deklarasi. Agus menilai, Undang-Undang menyampaikan pendapat di muka umum saat ini berbeda dengan dulu.

Baca juga: Rocky Gerung Ditolak, Haruskah Aparat Tunduk Pada Kegenitan Ormas?

Dia menerangkan, saat ini hanya cukup untuk memberitahukan kegiatan tersebut kemudian polisi berkewajiban untuk mengamankan kegiatan tersebut. Artinya, tugas polisi hanya dalam konteks mengamankan bukan memberikan izin.

Agus memang agak bingung dengan regulasi tersebut, sebab banyak dalil yang diberikan aparat saat ini yakni soal belum adanya izin dari pihak kepolisian. Seoalah-olah yang punya otoritas memberikan izin kepada warga negara untuk mengemukakan pendapat adalah aparat keamanan.

“Saya enggak tahu apakah regulasi yang ada polisi itu mengizinkan atau cukup memberitahukan dengan mengamankan, karena kan beda dulu dengan sekarang, kalau sekarang berbicara di depan umum itu cukup memberitahukan dan kemudian polisi berkewajiban untuk menjalankan keamanan,” ungkapnya seperti dilansir merdeka.com, Sabtu (25/8).

Meskipun ia tidak menjamin kegiatan tersebut dapat berjalan dengan aman atau tidak, namun Agus berharap supaya tidak ada upaya untuk menghalangi Gerakan #2019GantiPresiden.

Pasalnya, gerakan #2019TetapJokowi juga tak pernah ada yang menghalangi. Ia juga menganggap bahwa dua gerakan ini tidak ada hubungannya dengan isu SARA dan sama sekali tidak melanggar konstitusi.

“Saya tidak tahu, apakah ini aman atau tidak, tapi saya berharap. Ini juga tidak ada yang salah dengan misalkan gerakan #Jokowi2Periode, gerakan #2019GantiPresiden yang didengungkan ini hal yang berhadapan dengan #2019Jokowi2periode. Saya kira sah-sah saja. Kalau ada yang bilang isu SARA. Ya isu SARA yang mana wong ini tidak ada yang menjelekkan satu dengan yang lainnya,” tegasnya.

Di Riau pun sama. Neno Warisman diusir oleh aparat bersenjata ketika hendak menghadiri deklarasi #2019GatiPresiden pada Sabtu kemarin. Alasannya hampir sama dengan sejumlah peristiwa yang terjadi di daerah yang lain; demi menjaga kondusifitas. Kita kutip pernyataan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau.

“Polisi dan TNI menjaga agar jangan terjadi bentrok antara yang pro dan kontra. Kita menjaga wilayah ini kondusif, kita tentu ingin tidak ingin adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Kombes Pol Sunarto.

Sungguh keputusan yang tepat dan sangat bijaksana. Polda Riau tak ingin keamanan terganggu. Polda Riau tak ingin ada bentrok antara kubu yang pro dan kontra.

Cara menjembatani perbedaan dengan mengusir paksa seperti yang ditunjukkan Polda Riau merupakan semangat demokrasi yang harus menjalar di seluruh tubuh aparat dan warga negara Inondesia.

Adakah yang salah dengan aksi Neno Warisman? Apakah melanggar Undang-Undang? Bukankah itu merupakan hak konstitusional warga negara?

Ini beberapa pertanyaan omong kosong yang selalu tak dipedulikan aparat. Neno akhirnya dipulangkan paksa oleh aparat ke Jakarta pada penerbangan terakhir sekitar pukul 22.30 WIB. Malang benar nasib Neno.

Pengusiaran Neno Dikecam

Ketua DPR Fahri Hamzah mengecam pengusiran Neno. Lewat status twitternya @Fahrihamzah, Fahri Hamzah menyebut adanya keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pengusiran Neno Warisman tersebut. Menurutnya, terdapat pejabat BIN daerah yang tidak mengerti Undang-undang Intelijen dan bermental otoriter.

“Ada pejabat BIN Daerah yang Gak baca UU intelijen maka dia harusnya dipecat aja…otaknya masih bermental otoriter…dia kira BIN punya kekuatan eksekusi…dia kira konstitusinya masih UUD sebelum amandemen..capek deh,” tulisnya pada Minggu (26/8).

Baca juga: Idrus Marham, Sosok Ksatria yang Bertanggung Jawab

Sebelumnya, Fahri Hamzah menyinggung pemerintahan Joko Widodo lewat akun @KataFahriHamzah pada Minggu (26/8/). Dirinya menuliskan sebuah pesan menggambarkan buruknya rezim memandang perbedaan pendapat.

“Mari belajar dewasa bahwa perbedaan pasti bisa kita bicarakan sepahit apapun dia. Jangan takut berbeda, jangan takut gelap, jangan takut ada sengketa, inilah kita manusia. Jangan berbohong dengan substansi, sebab itu nanti terbongkar, jangan citra jadi Panglima,” tulisnya.

Fahri Hamzah juga menyebut penggagalan deklarasi #2019GantiPresiden Riau berarti melemahkan semangat demokrasi. Fahri Hamzah pun mencatat sejumlah hal yang perlu dilakukan pemerintahan Jokowi untuk memahami arti demokrasi.

“Kalau begini cara kalian mengelola perbedaan pendapat, rusak negara ini. Katanya survei menang besar? Masa sama perempuan aja takut kalian, pakai kirim preman bakar ban bekas di bandara segala? Bikin deklarasi yg sama dong. Jangan sok kuasa lah! Jangan memancing perpecahan!,” tulisnya.

“Ini rezim Perlu diberi kuliah tentang : pengantar demokrasi, sejarah reformasi, teori negara hukum, makna kebebasan, mengelola perbedaan, hak2 warga negara, apa lagi ya?” tulisnya.

Benarkah ada pejabat BIN yang tidak mengerti Undang-Undang? Tentu tidak mungkin, sekelas BIN tak mengerti Undang-Undang. Mereka jauh lebih paham dari Fahri Hamzah.

Tidak mungkin juga, jika pengusiran Neno Warisman adalah representasi otak aparat yang berwatak otoriter seperti yang dikicaukan Fahri Hamzah.

Apalagi sebagian masyarakat mendukung pengusiran Neno. Meskipun barangkali mereka sadar bahwa mereka hidup di zaman demokrasi, bukan di zaman batu.

Sebagai warga negara kita patut berbangga bahwa begitu banyak orang di negeri ini yang mendukung tindakan aparat keamananan kita yang sangat bijaksana itu.

Dan Fahri tidak perlu menyinggung Jokowi soal ambruknya demokrasi Indonesia, sebab saat ini dirinya sedang sibuk mempersiapkan Pilpres. Dia tetap menjadi penopang demokrasi Indonesia yang mulai melemah, sekaligus menunjukkan demokratisnya rezim ini.

Deklarasi Jokowi Aman-aman Saja

Jika banyak deklarasi gerakan #2019GantiPresiden ditolak di sejumlah daerah di tanah air, lain halnya dengan deklarasi Dukung Jokowi 2 Periode yang berjalan aman-aman saja. Aparat bahkan selalu sigap memberikan perlindungan, bukan seperti yang terjadi di Surabaya misalnya.

Beberapa pekan lalu deklarasi Jokowi 2 Peiode digelar serentak di empat wilayah paling ujung Indonesia yakni Sabang, Merauke, Miangas dan Rote. Deklarasi tersebut dilakukan untuk menggalang dukungan masyarakat dari empat pulau tersebut kepada Jokowi.

Baca juga: Manuver Cak Imin dan Kegagalan Airlangga jadi Cawapres Jokowi

Kelompok relawan Teman Jokowi juga mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi dua periode di Kuningan City pada Senin 16 Juli 2018. Tak ada yang bergejolak, menolak atau membubarkan. Sebab, ruang demokrasi memungkinkan itu terjadi.

Yang terbaru adalah BPJS (Biar Pakde Jokowi Saja) yang diinisiasi oleh Farhat Abbas Cs. Publik bangga bahwa hal-hal positif seperti yang dilakukan Farhat Abbas Cs ini dimunculkan dalam diskursus politik jelang pilpres. Sehingga tak perlu lagi ada penolakan seperti yang dialami oleh poros oposisi yang menghendaki ganti presiden.

Tentu antara deklarasi 2019 Ganti Presiden dan Jokowi 2 Periode punya semangat yang hampir sama, meskipun dengan intensi yang berbeda.

Yang satu masih menginginkan Jokowi untuk menjadi presiden karena segudang prestasinya, mulai dari pemberantasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh pelosok negeri, jumlah pengangguran yang menurun karena meningkatnya lapangan kerja, dan masih banyak presetasi Jokowi yang sulit untuk dikalkulasikan.

Sementara yang satunya lagi menginginkan Prabowo Subianto yang belum pernah merasakan empuknya kursi presiden, yang setidaknya bisa menyaingi kehebatan Jokowi dalam mengurusi negara ini. Lantas, apa yang salah?*