Sebut Rezim Orde Baru, JK Tolak Maju di Pilpres 2019

Sebut Rezim Orde Baru, JK Tolak Maju di Pilpres 2019

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, tidak akan maju kembali di Pilpres 2109. Pasalnya, ia tak ingin seperti kepemimpinan Soeharto di rezim orde baru yang menjabat sebagai Presiden RI lebih dari dua periode. (Foto: Jusuf Kalla - ist)

JAKARTA, dwainusa.com Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, tidak akan maju kembali di Pilpres 2109. Pasalnya, ia tak ingin seperti kepemimpinan Soeharto di rezim orde baru yang menjabat sebagai Presiden RI lebih dari dua periode masa jabatan atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

“Ada yang mengusulkan saya ikut lagi, saya terima kasih. Kalau mengkaji UUD, tentu tak ingin lagi terjadi [seperti] masa lalu waktu Orba, Pak Harto tanpa batas,” ujar dia saat menghadiri acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Institut Lembang 9 di kawasan Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Dia mengatakan, sesuai Undang-undang Dasar, Presiden dan Wapres dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Karena itu Politikus Senior Partai Golkar itu mengaku usai masa jabatannya sebagai Wapres berakhir pada 2019 nanti ia akan terjun  ke aktivitas sosial atau kemanusiaan.

Baca juga: Wartawan Asing: Jusuf Kalla Berpeluang Kembali Dampingi Jokowi

Menurutnya, pengabdian pada bangsa dan negara tak terbatas di bidang pemerintahan. “Saya mau ke mana? Tentu bersama Anda semua. Biasanya kalau sudah telanjur aktif di pemerintahan, pensiun susah. Maka otomatis jika ditawari saya ingin aktivitas sosial atau kemanusiaan,” kata JK.

Ingin Istirahat dari Aktivitas Politik

Selain karena ketentuan UU, JK juga mengemukakan bahwa dirinya tidak maju dalam pilpres  karena ingin beristirahat dari dunia politik dan menghabiskan waktu bersama keluarga besarnya. “Saya kan mau istirahat setelah ini, pasti itu. Ingin menikmati dengan cucu dan sebagainya,” ujar Jusuf Kalla.

Pernyataan Kalla itu untuk menanggapi permintaan Aburizal Bakrie di Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar yang berlangsung pada Selasa, (23/5). Dalam rapimnas tersebut, Aburizal meminta Golkar mencari sosok calon wakil presiden untuk berpasangan dengan Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Baca juga: Soal LGBT di Tanah Air, Ini Sikap Wapres Jusuf Kalla

Sebagaimana diketahui, Partai Golkar merupakan salah satu partai politik yang telah mendeklarasikan diri mendukung Jokowi pada pilpres mendatang. Menurut Ical, sapaan Aburizal, jika Golkar sudah menetapkan dukungan kepada Jokowi untuk menjabat kembali sebagai presiden, maka sudah saatnya partainya mencari sosok yang pantas mendampingi RI 1.

Kalla menilai saran Ical itu sah saja dilakukan karena itu termasuk hal penting jelang hajatan demokrasi lima tahunan tersebut. Namun menurutnya, jika pencarian dilakukan sejak sekarang maka itu dianggap terlalu cepat. “Kalau untuk menetapkan pada dewasa ini, maka belum waktunya karena butuh koalisi,” ujarnya.

Menurut Jusuf Kalla untuk mengusung Jokowi di 2019 Golkar tak bisa sendirian, mereka perlu berkoalisi dengan partai lain demi bisa membuat Jokowi menang. Hingga kini, koalisi pendukung Jokowi untuk Pilpres 2019 belum terbentuk. Maka dari itu, Kalla menganggap pengajuan calon pasangan Jokowi masih terlalu dini untuk diberikan.

“Perlu lah di internal Golkar, tapi belum waktunya diajukan. Golkar perlu mengevaluasi kader yang cocok untuk itu. Tapi yang jelas bukan saya,” tegasnya.

Tak Maju di Pilpres, JK Tetap Dukung Jokowi

Kendati tidak maju lagi dalam Pilpres 2019, JK yang juga ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu tetap menyatakan dukungannya pada Presiden Joko Widodo untuk kembali terpilih dalam pilpres 2019.

Ia juga menyarankan agar Jokowi memilih calon Wapres yang akan mendampinginya dengan sejumlah kriteria tertentu. “Harus menambah elektabilitas, artinya tidak mengikuti elektabilitas Jokowi. Harus dikenal juga, harus baik, harus ada pemilihnya,” tuturnya.

Baca juga: Dukung Jokowi 2019, Kubu Daryatmo: Dukungan Kami Bukan Cek Kosong

Di sisi lain, calon wapres yang terpilih nantinya juga harus disiapkan sebagai presiden di periode selanjutnya. Ia menyebut BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri sebagai contoh mantan wapres yang kemudian menjadi Presiden.

“Artinya tokoh (cawapres) itu harus mantap, karena kalau tidak siap bagaimana. Harus bisa memiliki pengalaman pemerintah,” kata dia. Adapun Dalam sejumlah survei menunjukkan Presiden Jokowi masih memiliki tingkat keterpilihan tinggi dalam bursa capres 2019.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan PDIP saat ini tengah menunggu keputusan bakal calon wakil presiden pendamping Jokowi di Pilpres 2019. Kata Hasto calon pendamping Jokowi sepenuhnya ada di tangan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai.

Hasto mengatakan, pendamping Jokowi nantinya bisa berasal dari kalangan manapun. Ia menekankan kriteria kandidat itu harus memiliki catatan serta tujuan yang sama dengan apa yang diperjuangkan oleh PDIP.

Megawati, kata Hasto, akan memilih bakal cawapres melalui berbagai pertimbangan, mulai dari aspirasi masyarakat, keinginan Jokowi dan dari internal PDIP sendiri.*