Ruang Siber dalam Moncong Politik Kepentingan

Ruang Siber dalam Moncong Politik Kepentingan

SENANDUNG, dawainusa.com Ruang publik artifisial yang lahir pada masa kebangkitan teknologi komunikasi media massa telah membuat cara-cara berpolitik dunia nyata beralih ke dunia maya.

Politik pencitraan, agenda setting, framing, hoax, dan berita palsu didesign sedemikian riil dan cantiknya guna memengaruhi opini publik dan mengendalikan pola perilaku masyarakat.

Berdasarkan Social Network Analyze yang dilakukan oleh kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dari bulan April 2018 sampai bulan September 2018, penyebaran berita palsu oleh media-media massa online dan pengunggahan hoax di laman media sosial umumnya bermotif politis.

Baca juga: Kisah Meiliana dan Masyarakat Gosip

Munculnya akun-akun anonim pada kanal-kanal media sosial dengan tujuan untuk mempropaganda masyarakat dan memengaruhi preferensi politik pengguna media sosial semakin massif dilakonkan oleh aktor-aktor oportunis dunia maya.

Hal ini justru membuat ruang publik yang didambakan oleh Hannah Arendt sebagai ruang pertukaran ide dan gagasan untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik, justru terpenjara oleh gaya-gaya politik praksis yang sebenarnya antipolitik (The Human Condition, 1958).

Perang Tagar Menjelang Pilpres 2019

Menjelang Pilpres 2019 propaganda dan hoax mulai dipraktikkan melalui ruang siber dengan caption menarik, cara yang unik, dan meme yang khas.

Tanpa disadari munculnya media berita bodongan dengan tujuan untuk membuat politik pencitraan dan black campaign terhadap bakal calon tertentu justru membuat demokrasi Indonesia jadi eksesif atau kebablasan.

Lebih miris lagi adalah ketika politisi kawakan dengan tegas dan berani mengeluarkan pernyataan yang mengandung propaganda dan hoax hanya demi meloloskan agenda setting dari preferensi politiknya.

Baca juga: Rupiah dalam Nalar Kritis Mahasiswa, Sebuah Kado Perjalanan Jokowi-JK

Sejatinya perang tagar dan hashtag yang dilakonkan oleh para politisi melalui ruang siber dan media-media mengafirmasi bahwa rasionalitas publik bangsa Indonesia masih terjajah oleh politik kepentingan. Perang tagar, hashtag, hoax, black campaign, dan propaganda merupakan ihwal yang irasional.

Dengan kata lain fenomena ini merupakan pengingkaran terhadap demokrasi dan penghinaan terhadap ruang publik. Dalam ruang publik, orang seharusnya berdialektika secara santun dengan mengunakan basis-basis rasional argumetasi yang berlandas pada kebenaran dan kebaikan bersama.

Pilpres 2019 yang harusnya diwarnai dengan adu gagasan dan perdebatan yang rasional antara bakal calon malah digantikan dengan perang irasional dan aksi saling sindir antara simpatisan dan para pendukung.

Demikianpun media baru yang harusnya menjadi ruang diskusi dan perdebatan rasional malah berubah rupa menjadi ruang saling sindir antara pendukung A dan pendukung B.

Pada akhirnya perang tagar dan aksi saling sindir di media baru bukan mendekonstruksi demokrasi menjadi lebih baik, tetapi justru melahirkan mobokrasi dan skeptisisme publik terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Politisi berbaju anti-politik membuat masyarakat jadi apolitis dan irasional (ikut arus).

Melawan Dogmatisme Hoax dan Propaganda Irasional

Ruang siber yang digunakan dalam beberapa dekade terakhir berhasil membuatnya menjadi ruang publik artifisial. Di dalam ruang tersebut orang-orang dalam jarak jauh bisa berdialektika secara real time.

Sebelum penemuan ruang siber, Hannah Arendt (The Human Condition, 1958) telah mengarsis bahwa ruang publik bukan hanya sekedar ruang dalam artian fisik, melainkan sebuah suasana dialektis di mana masing-masing orang bisa mengemukakan pendapat secara egaliter tanpa determinasi.

Baca juga: Pos Islamisme Sandi, Akankah Toleran Terhadap Non Muslim?

Hal ini berarti bahwa ruang siber, jika digunakan sebagai wadah dielektika dan diskusi tentang kebaikan bersama dalam sebuah Negara, akan menjadi sebuah ruang publik.

Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi perlu menegakkan regulasi yang telah dibuat agar kesemrawutan dalam penggunakan kanal-kanal komunikasi media massa dan media sosial bisa diatasi.

Jika masih ada pihak yang melanggar aturan apalagi dengan tujuan untuk menciptakan propaganda kepada masyarakat, maka fungsi memaksa dari Negara harus dipakai tanpa memandang siapa dia. Prinsip zero tolerance harus ditegakkan.

Selain itu Dewan Pers agaknya perlu menindak bahkan bila perlu melakukan takedown (penutupan) terhadap media massa bodongan, apalagi media-media bodong yang sering menyebarkan hoax, fakenews, dan propaganda.

Selain penindakkan tegas, pendidikan ke arah kesadaran penggunaan media sosial secara bertanggungjawab oleh semua elemen masyarakat perlu diusakan secara berkala.

Masyarakat juga perlu untuk bergabung dan ikut terlibat dalam grup-grup diskusi anti-hoax yang ada di facebook seperti Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage Indonesian Hoaxes, Grup Sekoci, Grup Turn back Hoax, dan grup-grup lainnya yang berikhtiar melawan hoax dan propaganda.

Dalam grup ini masyarakat bisa membangun diskusi terkait isu apa saja termasuk isu politik demi menciptakan kesadaran kritis akan peristiwa dan informasi yang disampaikan di media massa dan media sosial.

Hanya dengan membangun kesadaran kritis, masyarakat akan sulit dipengaruhi oleh dogmatism hoax dan propaganda irasional yang massif dilakukan oleh kaum oportunis.

Kaum muda yang merupakan agen perubahan perlu menyebarkan kesadaran kritis dan rasional kepada masyarakat luas melalui tulisan-tulisan yang berlandas pada kebenaran dan kebaikan bersama.

Kaum muda juga diharapkan bisa menggunakan media-media sebagai sarana penyampaian informasi yang benar dan berlandas pada kebaikan bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Oleh: Emild Kadju*
(Mahasiswa Pascasarjana jurusan Public Relation di Universitas Mercubuana Jakarta)