Ruang Ngobrol Joglo Aquinas; Mengurai Dinamika Politik Lokal Kita

Ruang Ngobrol Joglo Aquinas; Mengurai Dinamika Politik Lokal Kita

YOGYAKARTA, dawainusa.com Percakapan politik di ruang publik Indonesia akhir-akhir ini mempertontonkan kedangkalan dan krisis yang akut. Politik berubah orientasi untuk mencari pembenaran diri dan kelompok dan selalu gagap dalam membicarakan setiap kepentingan publik.

Politik sebagai mesin produksi kesejahateraan umum seakan berhenti bekerja dalam sistem demokrasi kita saat ini dan mati diatara perilaku para aktor yang bercokol di tubuh pejabat publik kita.

Belum lagi civil society kita yang banyak kehilangan akal sehat dalam mensiasati setiap krisis demokrasi yang ada. Melihat kekrisisan ini, akan sangat penting menggali kembali kekuatan politik dari kultur demokrasi lokal kita yang komunitarian.

Baca juga: Tanggapan KWI Soal RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Karena itu, Joglo Aquinas Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Yogyakarta yang merupakan ruang dialektika intelektual populis bersama Lingkar Studi Filsafat Jogjakarta menggelar ngobrol publik dengan tema “Memetik Kemanisan Politik di Kebun Sendiri” pada Selasa 31 Oktober 2018.

Ruang ngobrol yang diproduksi untuk membuka kotak pandora dinamika demokrasi lokal itu, menghadirkaan kedua pembicara yang handal dalam membedah soal-soal demokrasi lokal kita.

Diantaranya, Gregorius Shadan, S.IP., MA, Ketua Perogram Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”, Sekjen Asosiasi Dosen Ilmu pemerintahan Indonesia, Direktur IPD dan Staf Peneliti Politik Governance FISIPOL UGM, Yonathan H.L Lopo.

Tiga Kerangka Dinamika Politik Lokal Indonesia

Ada tiga kerangka besar yang dipakai Gregorius Shadan, dalam mengomentari dinamika politik lokal Indonesia. Mulai dari pelacakan cara kerja desentralisasi, beroperasinya demokrasi di setiap daerah dan kualitas masyarakat sipil Indonesia.

Shadan melihat, desentralisasi yang dijalankan sejak 2001 dan demokrasi lokal (pilkada) yang dijalankan sejak 2005, tidak selamanya berkontribusi terhadap lahirnya inisiatif pengelolaan pemerintahan daerah yang semakin baik (good governance).

Hal itu dilihatnya sebagai akibat dari begitu banyaknya desentralisasi dan demokrasi lokal menghadapi kendala yang bersumber dari berbagai persoalan internal dan eksternal yang sangat besar. Misalkan di internal pemerintah daerah, desentralisasi berhadapan dengan problem korupsi yang menghambat pemerintah daerah dalam memberantas kemiskinan.

Dari aspek eksternal, tantangan desentralisasi adalah ketidaktegasan pemerintah pusat untuk membagi dan merumuskan kewenangan yang jelas dan terinci terkait dengan fungsi dasar pemerintah pusat dalam mendorong pengelolaan pemerintah daerah, terutama bagaimana bekerjanya kontrol dan koordinasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Menyikapi keadaan tersebut, menurutnya kontrol dan koordinasi merupakan instrumen yang memungkinkan pemerintah pusat mengarahkan dan mendorong kemajuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi lokal dan memastikan tatakelola pemerintahan lokal berjalan dengan baik.

”Frustrasi Jakarta terhadap tatakelola pemerintah daerah yang buruk dalam bentuk ancaman yang dilontarkan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan terhadap Pemerintah Daerah Papua, semsetinya tidak perlu terjadi apabila pemerintah pusat menyediakan arena untuk memperkuat kontrol dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang rutin dan terjadwal. Tetapi frustrasi Jakarta ini, merupakan kerangka besar dari lemahnya kekuasaan Jakarta berhadapan dengan pemerintah daerah,” ungkap Shadan.

Ia menilai, Ssatu-satunya kunci kendali kewenangan pemerintah pusat saat ini adalah dengan mengendalikan transfer anggaran dari APBN ke APBD, khususnya untuk daerah dengan indikasi yang kuat dikelola dengan sangat buruk.

Di sisi yang lain, pemerintah pusat juga bisa memotong matarantai kewenangan dan mendorong transformasi pengelolaan pemerintahan daerah berdasarkan kekuatan dan inisiatif pemerintah, masyarakat dan kelompok pebisnis yang ada di daerah. Hal ini menjadi pemicu bagi daerah agar berkontestasi untuk pengelolaan yang lebih baik.

Pada aspek demokrasi lokal yang dijalankan dalam wujud pilkada langsung (serentak pada tahun 2015 di 269 daerah), Shadan melihat peroses tersebut tidak selamanya melahirkan pemimpin yang bersih dan mampu menjalankan mandat sesuai dengan amanat rakyat.

Dirinya mencatat, sejak 11 tahun terakhir (2004-2015), yang disarikannya dari catatan dan publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah ada sekitar 56 Kepala Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang masuk penjara.

Rata-rata kepala daerah yang terjerat kasus korupsi tersebut melakukan penyalagunaan wewenang, baik dalam pengelolaan anggaran dan aset, maupun terkait perizinan. Tetapi ada juga kepala daerah yang terjerat kasus penyuapan.

Keterlibatan kepala daerah dalam kasus korupsi, baginya merupakan sebuah fenomena yang menarik bagi masyarakat luas, terutama tentang bagaimana praktek penyalagunaan kekuasaan mengakar kuat dalam pemerintahan, khususnya dalam pemerintahan yang dipilih secara demokratis.

Tetapi bagi pemerintah pusat, gejala ini merupakan preseden buruk bagi komitmen untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, mulai dari daerah. Ia juga berkomentar, dulu korupsi bercokol di Jakarta (pusat) dan sekarang dengan desentralisasi korupsi itu bertrasformasi ke daerah-daerah.

Mencermati tatakelola pemerintahan daerah pada 11 tahun terakhir, terutama ketika digelarnya desentralisasi tahun 2001 dan pemilihan kepala daerah langsung sejak tahun 2005, Alumni PMKRI Jogja itu menegaskan bahwa korupsi menjadi penghambat utama pengelolaan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Pola dan model korupsi kini lebih canggih dan melibatkan berbagai aktor. Jaringan korupsi juga, ternyata tidak hanya mengalir di internal pemerintah, tetapi juga menjalar ke lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dan bahkan melibatkan pelaku bisnis di sektor swasta. Ini penghambat operasinya demokrasi lokal yang baik,” ucap Shadan.

Governance dan Kemiskinan

Kaprodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”, Yogyakarta tersebut juga melihat bahwa Governance dan kemiskinan yang terjadi di tingkat lokal syarat bergantung dengan bagaimana daerah tersebut dipimpin dan dikendalikan oleh pemerintahan yang korup.

Pemerintah yang korup menurutnya, tidak hanya menutup akses bagi masyarakat luas untuk memanfaatkan APBD bagi pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan, tetapi juga mengurangi penggunan anggaran publik (APBD) dalam menjalankan program-program yang berbasis pada kepentingan rakyat miskin, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air minum, listrik dan sebagainya.

Baca juga: Sejumlah Kritikan Prabowo yang Langsung Dijawab Jokowi

Ia mencatat lima hal terkait gejala umum yang sama ada daerah-daerah dengan peringkat kemiskinan yang tinggi.

Pertama, anggaran lebih banyak dihabiskan untuk belanja birokrasi. Kedua, infrastruktur dasar seperti jalan raya banyak yang kurang berkualitas—tidak beraspal, berlobang-lobang dan sebagainya. Ketiga, keterbatasan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan listrik, air bersih dan sebagainya. Keempat, masyarakatnya memiliki akses yang terbatas ke layanan publik pemerintah. Kelima, tatakelola pemerintahan membutuhkan biaya yang mahal dan tidak efisien (boros).

Atas semua itu, Direktur The Indonesian Power for Democracy (IPD) mencatat beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai bahan rekomendasi untuk perubahan kebijakan pemerintah.

Pertama, Pemerintah perlu memperkuat kelembagaan partai politik—mendorong kaderisasi dan rekruitmen dalam partai politik lebih terbuka, supaya menghasilkan pemimpin daerah yang lebih berkualitas;

Kedua, memotong matarantai kewenangan yang membatasi koordinasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan menggelar koordinasi yang regular dan terjadwal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;

Ketiga, memberikan arahan terhadap pemerintah daerah agar menggunakan sebagian besar anggaran belanja daerah bagi kepentingan publik, terutama diprioritaskan bagi orang miskin;

Keempat, membuat road mapatau peta jalan pembangunan yang terukur dan terencana untuk daerah-daerah yang secara terus-menerus memperoleh peringkat sebagai daerah termiskin—terhadap daerah-daerah ini, pemerintah juga perlu memberikan ruang bagi perluasan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pemerintahan daerah;

Kelima, membuka ruang munculnya inklusi demokrasi lokal yang berbasis pada hak dan keadilan bagi masyarakat—melalui kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat memperoleh hak dan keadilan dalam pengelolaan pemerintahan daerah;

Keenam, desentralisasi dalam wujud pemekaran dan demokrasi lokal perlu dilihat batasan-batasan keberhasilannya untuk daerah tertentu dan batasan-batasan kegagalanya untuk daaerah yang mengalami kemunduran.

“Kita masih yakin dan percaya bahwa, masa depan Indonesia di bawah desentralisasi dan pilkada serentak akan lebih baik, setidaknya tatakelola pemerintahan kita akan dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin yang visioner, berdaya saing dan berkomitmen untuk memberantas kemiskinan,” tegas Shadan.

Demokrasi Lokal Kebablasan dan Mayoritas Masyarakat Sipil Kita yang Diam

Gregorius Shadan melihat, beroperasinya demokrasi lokal saat ini terkesan kebablasan. Dinamika demokrasi lokal berjalan tanpa mengindahkan aturan-aturan yang berlaku.

Ia mengambil contoh khasus dibeberapa daerah yang membakar fasilitas milik publik sebagai bentuk perotes atas kekalahan saat kontestasi pemilihan kepala daerah atau sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap penyelenggran pemilu. Hukum pun menurutnya belum bekerja maksimal. Lemah saat berhadapan dengan kekuasaan dan tajam merajam ke bawah.

Baca juga: Kasus Meikarta, James Riady Penuhi Panggilan KPK

Selain itu, ia melihat kecacatan demokrasi lokal akibat dari begitu kuat kuasa pasar alam mengedalikan kekuasaan (Goverment by Market). Pemeri

“Pemerintah yang dikendalikan pasar bisa kita lihat saat calon kepala daerah yang dibiayai oleh pengusaha-pengusaha dalam merbut kekuasaan, demi membiayai politik yang mahal. Ini tentu akan sangat rentan mengganggu sistem pemerintahan dalam memproduksi kebijakan yang pro rakyat nantinya,” papar Shadan.

Tak hanya pasar, ia juga melihat operasinya pasar juga berlangsung pada ruang-ruang politik civil society. Sehingga memproduksi kumpulan masyarakat yang partisipatif karena dimobilisasi uang dan modal.

“Kita bisa melihat pemilu tahun 2019 ini, begitu banyak watak-watak lokalis yang dipengaruhi pasar dan ribut di ruang publik. Bergerak atas dasar identitas dan seakan bersuara untuk kepentingan bersama, ternyata partisipasi itu karena diggerakan uang dan dimobilisasi,” keluh Shadan.

Baginya, ketika pasar turut mencengkaram proses politik warga negara maka pada saat yang sama masyarakat kehilangan daya tawar dalam mengawal kebijakan pemerintah dan mengisi kerisis demokrasi yang ada.

Selain digerakan pasar, Shadan melihat fenomena masyarakat sipil kita adalah masyarakat sipil yang begitu mudah dibajak oleh kepentingan pemerintah. Masyarakat sipil yang menjadi tangan kanan pemerintah.

Bergerak untuk melenggengkan kepentingan pemerintah. Shingga tak mengherankan jika masyarakat sipil kita kehilangan nalar waras dalam mengontrol pemerintahan. Indonesia kehilangan masyarakat sipil yang kritis dan otonom, melainkan demokrasi Indonesia menternak masyarakat sipil yang mayoritas diam dihadapan kekuasaan.

Rezim Lokal dan Demokrasi

Ngobrol publik yang digelar sejak pukul 13.00-15.45 Wib di Margasiswa PMKRI Jogja tersbut, terasa semakin kaya dengan produksi-produksi pengetahuan dan kajian ketika Yonatan Hans Luter Lopo, Staf peneliti PolGov Fisipol UGM turut membedah soal-soal dinamika politik lokal Indonesia.

Yonathan melihat corak-corak rezmi yang hadir dalam pentas deokrasi lokal. Namun, diawal pembicaraannya ia mengungkapkan bahwa begitu susah mengidentifikasi mana yang lokal dan mana yang pusat terkait dinamika politik kita.

Hal tersebut ia utarakan guna menanggapi situasi politik pilkada di DKI beberapa waktu lalu yang berhasil mendudukan Anis Baswedan sebagai Gubernur.

“Pilkada DKI kemarin, itu kontestasi politik lokal atau nasional? Tentu cukup susah kita mengkalisifikasinya, semua tergantung prespektif apa yang kita gunakan” tutur Hans. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa all politic is lokal mengutip ucapan juru bicara Kongres AS, Thomas P. O’Neill, menulis “cerita kancil” dalam bukunya yang terkenal, All Politics is Local.

Apa itu politik ‘lokal’? dalam presntasi materinya, Yonatahan melihat Politik Local itu berkaitan dengan beberapa Aspek.

Pertama, pada lokus level: pemerintahan subnational. Kedua, teritori: wilayah yang mempunyai batas (border) bagi unit administrasi, kependukan, representasi identitas, kontestasi kekuasaan, kegiatan ekonomi, dll. Ketiga, tempat (place) dan Ruang (space).

Lebih lanjut, ia menilai krisis deomokrasi lokal Indonesia erat dipengaruhi proyek Negara Bangsa yang menghadirkan institusi demokrasi baru di ranah Lokal, yang dibangun di atas institusi yang sejak lama sudah ada di Masyarakat Lokal.

Terjadi “Dual Polity”, dan demokrasi lokal bekerja dalam situasi tersebut. Dan baginya, demokrasi harus kontekstual sehingga ketika demokrasi lokal berdinamika dengan baik maka ruang itu adalah sekolah demokrasi yang baik bagi Elit.

Ia melihat demokrasi dari perspektif David Bethaam, yang melihat demokrasi dilihat dari dua aspek : Popular control dan political Equality. Secara institusional, aktor-aktor dalam politik lokal mencakup: negara (pemerintah daerah), masyarakat politik (partai politik dan parlemen), masyarakat ekonomi (swasta) dan masyarakat sipil.

Secara informal, aktor-aktor politik lokal mencakup: tokoh adat, tokoh agama. Komponen inilah yang menurutnya dapat melacak varian rezim demokrasi lokal.

Ia membagi beberapa tipe varian rezim lokal pada demokrasi lokal. Rezim Formal Elitis. Contoh : Kutai Kartanegara, Aceh Selatan, Lombok Utara. Kedua, Rezim Konsosiasional. Contoh : Jayapura, Pontianak, Gorontalo. Ketiga, Rezim Sosio – Kulturalis. Contoh : Tanah Toraja dan Sidoarjo. Keempat, Rezim Plural – Kompromistik . Contoh : Ambon dan Belu.

Mendteksi karateristik rezim demokrasi lokal menurutnya bisa dilacak mulai dari pola Relasi – Kuasa dalam konteks lokal, Resiprokalitas antaraktor dalam Governing Decision, Pengaruh Informalitas terhadap pembangunan Demokrasi, Karakteristik Demos dalam berbagai Konteks Lokal, Mapping Gerakan Masyarakat sipil dan Kapasitas Rezim lokal dalam mengelola Sumber daya.

Lebih lanjut, dalam meneteksi karakteristik rezim formal elitis ia membacanya dari sisi, ada tidaknya gap kewarganegaraan antara elit dan massa dalam dosis tinggi karena konsentrasi kontrol terhadap sumberdaya.

Atau melihat perilaku elit yang menjalin relasi secara transaksional dengan massa hingga elit yang membajak negara untuk kepentingan partikular. Daerah dengan tipe tersebut, menurutnya ada di Kutai Kartanegara, Aceh Selatan, Lombok Utara.

Selain itu, karakteritik rezim konsosiasonal yang ada di daerah bisa dilihat dari ajaran elit dari kelompok adat, etnis,marga dan lain-lain tampil sebagai aktor-aktor dominan, memori kolektif masa lalu yang pahit (Konflik dan Marginalisasi secara ekonomi politik) menjadi platform untuk berdialog, spirit menjalani pemerintahan “dengan hati”, memfasilitasi komitmen mitigasi demokrasi elektoral dan menurutnya itu terjadi di Jayapura, Pontianak, Gorontalo.

Kemudian, untuk mengetahui karakterisrik rezim sosio-kultur di daerah-daerah di Indonesia baginya bisa dilihat melaui; apakah kekuasaan dan urusan publik lebih dominan disokong atau disanggah oleh kekuatan lembaga Agama dan Adat, Keterlembagaan (self-regulating mechanism : konsistensi antara nilai-nilai, kelembagaan, dan sikap/perilaku, Transformasi yang mengacu pada cara kerja Agama dan Adat, karena kuatnya kapasitas untuk meregulasi diri dan elit agama/adat menikmati berbagai Advantage.

Pada dasarnya, karakteristik ini lebih dominannya kuasa lembaga informal dibanding formal. Peristiwa itu menurutnya ada di Tanah Toraja dan Sidoarjo.

Sedangkan untuk tipe dinamika politik lokal yang Pulral-Kompromis dapat dilihat dari eksponen-eksponen yang terjebak dalam tatanan structural dan aktor- aktor tergiring untuk Pragmatis.

Alumni Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” tersebut, juga melihat dinamika politik lokal Indonesia saat ini, masih berlangsungnya corak relasi kuasa yang bersifat patronase, dimonopoli oleh kelompok oligarki sebagai kekuatan dominan dalam proses demokratisasi di level lokal dan kemunculan figure based politics atau local populism dalam proses kelahiran para elit politik lokal.

Namun, diakhir pembicaraanya Yonatan sungguh optimis, dimensi informalitas dalam praktik rezim lokal di Indonesia tidak harus selalu dipandang sebaga “wajah buruk” demokasi lokal. Bisa dipadang sebagai “siasat lokal” dalam menghadapi perkembangan demokrasi.

Karena baginya, dimensi informalitas dalam karakteristik rezim lokal kita dalam derajat tertentu justru ‘diizinkan’ oleh negara, dan ‘diterima’ oleh masyarakat. Dan jauh dari itu, optimisme besarnya, bahwa kemanisan politik masih bisa kita petik di kebun sendiri.*

Laporan Badan Semi Otonom Media Aquinas PMKRI Yogyakarta