Roy Suryo Bantah Kuasai 3.226 Unit Barang Milik Negara

Roy Suryo Bantah Kuasai 3.226 Unit Barang Milik Negara

JAKARTA, dawainusa.com Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga manta Menteri Pemuda dan Olahraga era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Roy Suryo membantah menguasai 3.226 unit barang milik negara (BMN).

“Terhadap aset BMN Kemenpora sebanyak 3.226 unit yang disebutkan-sebutkan masih saya bawa, padahal tidak sama sekali,” ujar Roy, Rabu (5/9).

Roy mengaku heran mengapa ia dituduh tidak mengembalikan BMN setelah melepaskan jabatannya sebagai Menpora. Padahal, ia tidak menguasai BMN tersebut.

Baca juga: Daftar Aset Negara yang Diduga Dibawa Roy Suryo

Ia pun menduga, ada motif politik di balik permintaan pengembalian BMN Kemenpora itu. “Ini adalah fitnah untuk menjatuhkan martabat serta nama baik saya di tahun politik ini,” ujar Roy.

Untuk selanjutnya, ia pun enggan mengomentari persoalan ini lagi. Ia menyerahkannya sengketa itu ke kuasa hukum Tigor P. Simatupang.

“Untuk selanjutnya, silahkan hubungi kuasa hukum saya Bapak Tigor P. Simatupang karena fitnah ini sudah sangat politis dan tendensius,” lanjut dia.

Surat tagihan dari Kemenpora

Diberitakan, permintaan Roy untuk mengembalikan BMN diketahui dari surat dengan kop Kemenpora yang ditujukan kepada Roy tertanggal 3 Mei 2018 silam. Surat itu beredar di media sosial dan ramai menjadi perbincangan.

Berikut kutipan isi surat :

“…kami sampaikan pemberitahuan kepada Bapak (Roy Suryo) bahwa Tim Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan pemeriksaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam tiga bulan terakhir ini ternyata masih memunculkan adanya BMN milik Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dianggap masih belum dikembalikan sebanyak 3.226 unit.”

“…mohon kiranya Bapak bersedia mengembalikan Barang Milik Negara yang saat ini masih tercatat sebagai Barang Milik Negara Kementerian Pemuda dan Olahraga agar kami dapat melaksanakan inventarisasi sehingga akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat dipertanggungjawabkan sesuaiperundang-undangan yang berlaku.”

Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto mengatakan, surat itu didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1711/MENPORA/INS/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pengembalian Barang Milik Negara.

Selain itu, BPK juga sempat melakukan audit terhadap Kemenpora. Hasilnya ada sejumlah BMN yang belum dikembalikan ke negara. BMN itu ada pada Roy Suryo.Gatot mengakui bahwa salah satu BMN yang belum dikembalikan Roy adalah barang-barang elektronik.

“Jadi, dulu pernah membeli sesuatu, pembeliannya lalu ditanggung Kemenpora. Misalnya barang elektronik,” ujar Gatot.

Gatot juga membenarkan bahwa ada barang lain selain barang elektronik. Namun, Gatot enggan merinci barang apa saja yang dimaksud.

Kemenpora pun akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tidak kunjung dikembalikannya BMN dari Roy tersebut. Kemenpora juga masih akan tetap menagih BMN tersebut dari Roy.

“Kami akan tetap tagih terus. Kami juga sedang koordinasi dengan Kemenkeu dan BPK ya. Karena itu kan termasuk aset negara,” ujar Gatot.

Roy Suryo Punya Tanggung Jawab Moral

Terpisah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, Roy Suryo memiliki tanggung jawab moral untuk mengembalikan barang milik negara.

“Kewajiban pejabat negara apalagi tokoh sebelumnya menjadi menteri itu merupakan tanggungjawab moral, tanggungjawab untuk taat menjaga pembendaharaan negara,” kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9).

Baca juga: Pemerintah Minta Roy Suryo Kembalikan Ribuan Unit Barang Milik Negara

Hasto menyebutkan surat yang dikeluarkan oleh Kemenpora sudah menjadi mekanisme agar Roy mengembalikan aset negara. Sehingga, tak perlu lagi dianjurkan agar segera mengembalikan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan meminta Roy segera mengembalikan barang-barang milik negara itu. Dia juga menyarankan Roy untuk memberikan klarifikasi jika tidak merasa mengambil barang milik negara tersebut.

Menurut Syarief, permasalahan Roy sudah selesai sejak dulu. Namun, jika masih diungkit, lanjut dia, harus segera diselesaikan.

“Artinya harus diclearkan karena setahu saya dulu pernah selesai. Saya tahu pasti itu ya. Tapi kalau ternyata belum selesai, berarti harus diclearkan, udah selesai belum. Kalau belum selesai yabalikin,” ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR ini juga menegaskan, kasus Roy tidak ada hubungannya dengan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini. Tetapi dia tetap berharap masalah itu bisa cepat selesai.

“Enggak ada kaitannya soalnya inikan pribadi. Harus dibedakan karena saya sudah dulu sudah mengingatkan, saya dulu memfasilitasi supaya diclearkan,” ucapnya.*