Rodrigo Duterte, Si Digong Perusak Demokrasi Asia Tenggara

Rodrigo Duterte, Si Digong Perusak Demokrasi Asia Tenggara

Dihadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Duterte berani mengatakan dirinya lebih memilih menghadapi regu tembak daripada dipenjara. (Foto: Rodrigo Duterte - thestar.com)

PROFIL, dawainusa.com Regresi demokrasi Asia Tenggara telah berubah secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir ini. Di Thailand, junta militer, yang merebut kekuasaan pada tahun 2014 dari pemerintahan terpilih, pada 2017 lalu mengawasi persidangan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang digulingkan.

Di Myanmar, militer dilaporkan mengamuk melalui negara bagian Rakhine barat melawan etnis Rohingya, menciptakan krisis kemanusiaan terbesar di Asia Timur, dengan dukungan diam-diam Aung San Suu Kyi, sekarang pemimpin pemerintahan de facto.

Di Kamboja, Perdana Menteri Hun Sen dan partai yang berkuasa telah mendorong separuh dari anggota parlemen di luar negeri. Bahkan negara-negara yang paling bebas di kawasan ini, seperti Filipina dan Indonesia, menghadapi ancaman yang signifikan terhadap demokrasi mereka.

Baca juga: Batalkan Perundingan Damai, Duterte Tantang Perang Pemberontak Komunis Filipina

Dalam konteks kemerosotan global demokrasi, Amerika Serikat menyeret Filipina sebagai biang kerok regresi demokrasi di kawasan Asia Tenggara. Filipina yang telah dianggap sebagai demokrasi konsolidasi, dihancurkan Duterte. Dengan perang obat terlarangnya, dia telah mendorong iklim impunitas, memperlemah peraturan hukum, secara efektif menyetujui pembunuhan di luar hukum, dan menentang keras peraturannya.

Director of National Intelligence AS menyebut Presiden Filipina yang sering dijuluki Digong itu sebagai ancaman bagi demokrasi di Asia Tenggara. Laporan tersebut menempatkan Duterte sejajar dengan Hun Sen di Kamboja, krisis Rohingya, dan konstitusi militer Thailand yang juga dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Laporan tertanggal 13 Februari 2018 itu dikeluarkan dengan judul Threat Assessment Worldwide. Menurut laporan tersebut, demokrasi dan hak asasi manusia di banyak negara Asia Tenggara akan tetap rapuh pada 2018 karena kecenderungan otokratis, korupsi, dan kronisme yang merajalela.

“Di Filipina, Presiden Duterte akan terus melakukan kampanyenya melawan narkoba, korupsi, dan kejahatan. Duterte bisa menangguhkan konstitusi dan mengumumkan pemerintahan revolusioner,” tulis laporan itu seperti diberitakan Reuters.

Perusak Demokrasi Asia Tenggara, Laporan Intelijen AS Tidak Benar 

Filipina rupanya menanggapi serius laporan yang dikeluarkan Intelijen Amerika Serikat tersebut. Melalui juru bicara pemerintah, Harry Roque, Duterte secara tegas mengatakan bahwa laporan itu tidak benar. Menurut Harry, sebagai seorang pengacara dan mengerti hukum, Duterte sangat paham tentang hukum hak asasi manusia.

“Kami memandang pernyataan dari departemen intelijen Amerika Serikat ini dengan kekhawatiran,” kata Harry Roque, kepada radio DZMM sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (21/2).

Baca juga: Kilas Balik NPA, Pemberontak Sayap Kiri Partai Komunis Filipina

Ini bukan pertama kalinnya Washington mengkritik pemerintahan Duterte, terutama terkait dugaan pelanggaran HAM terkait kampanye anti-narkotiknya.

Sejak Duterte memerintah Juli 2016 lalu, lebih dari 4.000 orang dilaporkan tewas dalam operasi pemberantasan narkotik. Sejumlah kelompok pemerhati HAM menuding polisi mengeksekusi tanpa proses hukum yang jelas.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah negara Barat juga mengungkapkan kekhawatiran terkait dugaan pelanggaran HAM. Mahkamah Pidana Internasional telah membuka penyelidikan awal terkait kampanye Duterte.

Lebih Memilih Menghadap Regu Tembak Daripada Dipenjara

Tudingan terkait pelanggaran HAM yang dialamatkan ke Duterte membuat mantan Wali Kota Davao itu naik pitam. Dihadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Duterte berani mengatakan dirinya lebih memilih menghadapi regu tembak daripada dipenjara.

Tak hanya itu, Duterte juga mempersilakan ICC untuk menjalankan penyidikan atas kejahatan kemanusiaan yang dituding dilakukannya. Namun, ia juga mempertanyakan apakah ICC memiliki wewenang untuk mendakwa dirinya atas kematian ribuan warga Filipina dalam perang yang dilancarkannya untuk memberantas narkoba.

Baca juga: Mengenal Mugabe, Sang Marxis Besutan Jesuit yang Dikudeta

Duterte membantah pernah memberikan perintah kepada kepolisian untuk membunuh para tersangka penjahat narkoba. Sebelumnya, dilaporkan, sekitar 4.000 warga Filipina, yang sebagian besar dari kalangan miskin perkotaan, terbunuh oleh polisi dalam perang antinarkoba, yang digagas Duterte dan telah mengkhawatirkan masyarakat internasional.

Pemeriksan terhadap kejadian itu menjadi langkah pertama yang dilakukan jaksa ICC ketika harus mempertimbangkan apakah situasi di suatu negara anggota pada akhirnya bisa mengarah pada dakwaan. Proses tersebut bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Menurut Duterte, yang harus ditentukan adalah apakah ICC memiliki wewenang karena mahkamah internasional itu hanya bisa menyidangkan kasus kejahatan jika negara anggota tidak bisa melakukannya.

pengacara keturunan Visayan  itu mengatakan, dirinya ragu ICC memiliki wewenang untuk menjalankan misinya di Filipina karena persetujuan negara itu terhadap Undang-undang Roma ICC pada 2011 tidak pernah diumumkan dalam lembaran negara Filipina, seperti yang disyaratkan untuk dianggap sah.

Duterte juga melampiaskan kemarahannya atas tuduhan pembunuhan sewenang-wenang selama perang antinarkoba yang dilancarkannya, dengan mengatakan bahwa istilah itu tidak bisa dijelaskan. Ia pun geram lantaran dicap sebagai perusak demokrasi Asia Tenggara.

“Apa maksudnya pembunuhan sewenang-wenang?” katanya. “Tidak ada kriteria bagi pembunuhan sewenang-wenang, di mana pun tidak ada penjelasan soal itu.”*