Rocky Gerung Ditolak, Haruskah Aparat Tunduk Pada Kegenitan Ormas?

Rocky Gerung Ditolak, Haruskah Aparat Tunduk Pada Kegenitan Ormas?

FOKUS, dawainusa.com Diskusi Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) yang akan menghadirkan Ratna Sarumpaet, Rocky Gerung dan Marwan Batubara di Pangkalpinang ditolak sejumlah ormas.

Seperti dilansir detik.com, Sabtu (25/8), peserta aksi yang menolak terdiri dari ormas FKPPI, PPM, PMII, Tim Relawan Cinta Damai, Aliansi Masyarakat Babel Cinta Damai, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Baca jiuga: Idrus Marham, Sosok Ksatria yang Bertanggung Jawab

Mereka punya argumen bahwa kegiatan yang megangkat tema ‘Selamatkan Indonesia dan Ganti Presiden 2019 ‘ itu penuh dengan kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, kegiatan tersebut harus dibubarkan.

Rikky Permana dari Pemuda Panca Marga Babel mengatakan, kehadiran para narasumber yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah itu, dikhawatirkan memicu perpecahan di kalangan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

“Kami menolak kegiatan tersebut diadakan di Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi contoh atau pilot project kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.

Segenit itukah cara berpikir Pemuda Panca Marga Babel ini? Atas nama ‘kekhawatiran’, ruang percakapan publik diberedel. Publik seolah digiring dalam kekhawatiran semu yang justru diciptakannya sendiri.

Haruskah menangkal narasi yang digulirkan oposisi dengan cara-cara kolot seperti ini? Tidakkah lebih waras untuk masuk ruangan diskusi, memyimak konten yang diperbincangkan, lalu pertentangkan habis-habisan jika tak sependapat.

Apa bedanya kita yang menghirup nafas demokrasi dengan nenek moyang kita yang pernah dirantai kolonialisme dan rezim Orba itu?

Sejumlah pertanyaan ini perlu, demi meminimalisir sorakan publik yang secara subyektif anti Rocky Gerung dan juga Ratna Sarumpaet.

Bunyi Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Babel

Selain menunjukkan kegenitannya, Aliansi Masyarakat Babel juga mengedarkan pernyataan sikap sebagai bentuk penolakan terhadap diskusi yang akan digelar. Berikut Pernyataan sikap dari Aliansi Masyarakat Babel:

1. Kami menolak kegiatan tersebut diadakan/digelar di Provinsi Kep. Babel dan menjadi contoh atau pilot projek kepentingan kelompok tertentu.

2. Kami menolak kegiatan apapun yang serupa diadakan/digelar di Provinsi Kep. Babel sebelum adanya ketentuan/aturan berkampanye yang ditetapkan oleh KPU.

3. Kami meminta kepada Kapolda Kep. Babel untuk tidak mengeluarkan izin kepada pihak penyelenggara terkait kegiatan tersebut, agar suasana kerukunan, ketentraman, dan keakraban masyarakat sebelum menjelang masa kampanye tetap terjaga kondusif.

Pada poin ketiga, kita bisa melihat bahwa suasana kerukunan dan ketentraman masyarakat diupayakan dengan  cara menggeser ruang diskursus yang sejatinya menjadi cirikhas demokrasi. Seprimitif itukah cara kita bernegara?

Polda Bangka Belitung Tak Akan Beri Izin

Sebelumnya pada jumat (24/8), Polda Kepulauan bangka Belitung memastikan tidak akan memberikan izin kegiatan diskusi tersebut.

Melalui Kepala Bidang Humas, AKBP Abdul Munim, Polda Kepulauan Bangka Belitung mempertimbangkan situasi keamanan dan ketrtiban masyarakat setempat.

Baca juga: Duka dari Lombok, Relawan PMI Gugur dalam Tugas Kemanusiaan

“Kalau kegiatan tersebut akan berlangsung di Babel, dikhawatirkan akan mengganggu situasi Kamtibmas di Babel yang sudah kondusif,” kata Abdul Munim, Jumat (24/8).

Sinyal penolakan itu sesunggunya telah digulirkan Polda Kepulauan Bangka Belitung sehari sebelumnya. Sampai kapan kita sadar bahwa diskusi itu mampu mencerahkan pikiran, merubah kekolotan berpikir, berdebat secara substansial tentang perbedaan pandangan politik seperti yang dilakukan para pendiri bangsa dulu.

Sampai kapan pula aparat keamanan menyodorkan alasan ‘Kamtibmas’ lalu melarang diskusi digelar. Tak mampukah mereka untuk menjamin rasa aman jika seandainya benar bahwa diskusi tersebut akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat?

Penghalang Demokrasi

Penolakan kegiatan diskusi di Indonesia bukan baru kali pertama terjadi. Beberapa berita yang masih tersimpan di internet setidaknya bisa diangkat kembali.

Pada tahun 2014 lalu, Intelkam Polresta Yogyakarta mengeluarkan suurat resmi prihal penolakan kegiatan acara diskusi jagoan Media Rakyat yang diselenggarakan Lembaga kajian Islam dan Sosial (LKIS).

Baca juga: Dinamika Jelang Pilpres, dari Lomba Renang hingga Lomba Baca Alquran

Sejatinya, diskusi berupa lokakarya LKIS Jagongan Media Rakyat akan digelar pada 24 Oktober 2014. Namun rencana itu memunculkan reaksi dari Forum Umat Islam (FUI) melalui broadcast BlackBerry Messenger (BBM) yang menyatakan akan mengawasi diskusi tersebut karena dinilai sebagai provokasi terhadap umat Islam.

Lalu satu hari sebelum acara digelar, yakni tanggal 23 Oktober 2014, Polresta Yogyakarta dalam hal ini Satuan Intelkam mengeluarkan surat No Pol: R/53/X/2014/Intelkom perihal penolakan izin diskusi Jagongan Media Rakyat.

Di dalam surat itu tertulis pertimbangan penolakan pelaksanaan diskusi karena telah muncul reaksi dari ormas Islam yang berpotensi menimbulkan konflik. Maka, demi terpeliharanya kondisi keamanan Kota Yogyakarta, agenda tersebut tidak mendapatkan izin.

Dalil Polresta Yogyakarta hampir sama dengan alasan yang disodorokan Polda Kepualauan Bangka Belitung. Keduanya mempertimbangkan aspek keamanan masyarakat. Polresta Yogyakarta ‘kalah’ gertak dari Forum Umat Islam, sementara Polda Bangka Belitung nyali ciut di bawah gertakan Aliansi Masyarakat Babel.

Komentar Direktur LBH Yogayakrta Samsudi Nurseha waktu itu cukup menyetuh. “Polisi seharusnya mengamankan diskusi, bukan malah menolak diskusi karena ada ancaman lewat broadcast,” ungkapnya seperti dilansir Kompas.

Kita juga tentu masih ingat pembubaran paksa yang dilakukan aparat kepolisian terhadap diskusi sejarah kasus 1965/1966 di Kantor LBH Jakarta, pada 16 September 2017.

Alasan Polda Metro Jaya saat itu adalah diskusi tersebut tidak memiliki izin. Karena itulah pihak Polda Metro Jaya melakukan blokade dan melarang kegiatan tersebut. Apakah menggelar diskusi harus seijin aparat kepolisian? Entahlah.

Saat itu, LBH sempat menyurati Presiden Jokowi. Mereka menyampaikan kekewahtirannya atas degradasi demokrasi di Indonesia. Sebab, jika kebebasan berpendapat sudah dihambat, maka tinggal tunggu waktu saja hak-hak lainnya akan terampas juga.

Aliansi Jurnalis Independen pernah berkomentar bahwa Indonesia di era Jokowi sudah berada di dalam situasi darurat demokrasi. Bahakan, Ketua AJI Indonesia, Suwarjono menegaskan bahwa peristiwa itu pantas dikabarkan ke seluruh dunia agar seluruh elemen pro-demokrasi mengetahui betapa buruknya demokrasi di Indonesia.

“Tidak ada negara yang mengaku demokratis namun alat negaranya melakukan pembubaran diskusi. Indonesia sudah masuk dalam darurat demokrasi,” katanya menanggapi pembubaran diskusi di LBH itu.

Barangkali masih banyak peristiwa penolakan dan juga pembubaran paksa diskusi yang terjadi di tanah air. Tak hanya dilakukan masyarakat atau ormas gerakan, tetapi juga dilakukan aparat keamanan yang sejatinya melindungi peroses berjalannya sebuah diskusi.

Tentu agak kecewa, ketika penolakan diskusi Rocky Gerung Cs ditolak sejumlah ormas dan aparat kepolisian setempat seolah memilih mengikuti arus emosional ormas.

Apakah Polda Bangka Belitung tak cukup kuat untuk menertibkan kegenitan ormas yang menolak diskusi tersebut, sekaligus menjelaskan ke mereka bahwa demokrasi memungkinkan semua orang untuk mengutarakan pendapatnya di ruang publik?

Mari kita renungkan kicaun Fahri Hamzah ini: “Kita catat siapa-siapa yang jadi penghalang demokrasi. Mereka takut pikiran rasional dan sehat.”*