Rizal Ramli Lapor Dugaan Skandal Korupsi Impor Pangan ke KPK

Rizal Ramli Lapor Dugaan Skandal Korupsi Impor Pangan ke KPK

JAKARTA, dawainusa.com – Ekonom senior Rizal Ramli resmi melaporkan dugaan skandal korupsi terkait dengan kebijakan impor pangan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.

Adanya laporan tersebut karena telah ditemukan beberapa kejanggalan terkait dengan kebijakan impor pangan. Kejanggalan ini dilaporkan ke KPK karena nilainya sangat besar.

Dalam keterangannya, Rizal mengatakan, kebijakan impor pangan sangat merugikan masyarakat kecil terutama petani. Pada Sisi lain, kebijakan impor memberikan keuntungan bagi pengusaha-pengusaha kelas besar.

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya indikasi korupsi pada kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Baca juga: Polemik Rizal Ramli vs Surya Paloh yang Berujung di Kantor Polisi

“Hari ini kami dan tim lawyer datang ke KPK mengadukan adanya dugaan tindak pidana korupsi di dalam impor pangan,” kata Rizal di Jakarta, Selasa (23/10).

Rizal menambahkan, bersama dengan sejumlah pengacara yang sudah disiapkan, dirinya siap mengawal laporan ini sampai selesai. Selain kerena alasan memperjuangkan kepentingan masyarakat petani, kebijakan impor pangan juga menandakan adanya indikasi kerugian keuangan negara.

“Impor pangan ini sangat merugikan bangsa kita terutama petani, konsumen dan ada dugaan tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah kami akan melaporkan kepada KPK, memberikan bahan-bahan untuk KPK melakukan tindakan lebih lanjut,” jelas Rizal.

Meminta Ketegasan KPK

Terhadap laporan tersebut, mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim ini meminta kepada lembaga KPK untuk mempercepat proses pengungkapan kasus ini.

Alasannya karena dugaan tindak pidana pada kasus ini sangat fantastis. Namun sekali lagi, Rizal tidak menyebut angka pasti terkait dengan besaran korupsi pada kebijakan impor pangan tersebut.

Namun, Rizal meyakini bahwa KPK sangat mampu untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Walaupun kasus ini berhadapan dengan penguasa dan elit politik.

Baca juga: Pilpres 2019, KSPI Putuskan Dukung Prabowo dan Rizal Ramli

KPK, demikian Rizal, cukup berpengalaman dalam membongkar kasus impor dagung sapi yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq.

Selain itu, KPK juga pernah menetapkan tersangka mantan Ketua DPD Ketua DPD RI Irman Gusman. Penetapan tersangka tersebut terkait dengan kasus impor gula. Karena itu, ia optimis, lembaga antirasuah ini tidak akan mendapat kesulitan dalam mengusut kasus impor pangan yang telah dilaporkan.

“KPK sangat berpengalaman, tahu persis permainannya, dan harusnya bisa membuka kasus ini dalan waktu secepat-cepatnya. Karena nilainya puluhan kali dari permainan impor pangan kasus Ketua PKS yang hukumannya 16 tahun,” ungkap Rizal.

Hingga saat ini, Rizal belum memberikan keterangan tentang siapa yang menjadi terlapor dalam aduannya bersama sejumlah pengacaranya ke KPK. Nama terlapor akan disampaikan Rizal setelah laporan tersebut diterima secara resmi oleh KPK.

Desakan Rizal Ramli ke Jokowi

Sebelumnya, Rizal Ramli pernah mendesak Presiden Jokowi untuk memberhentikan Enggartiasto Lukita sebagai Menteri Perdagangan.

Desakan tersebut disampaikan karena menteri tersebut secara terus menerus melakukan kebijakan impor pangan tanpa mempertimbangkan stabilitas ekonomi Indonesia.

“Saya minta Presiden Jokowi untuk bertemu secara informal dengan Ketua Partai Nasional Demokrat (Surya Paloh) untuk meminta usulan pengganti Enggartiasto karena sudah membahayakan ekonomi Indonesia,” pintahnya.

Baca juga: Rizal Ramli Kritisi Kebijakan Sri Mulyani Soal Penggunaan Kartu Kredit

Lebih lanjut, ia mengatakan, kebijakan impor sesungguhnya bukan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat dan rakyat kecil hanya dijadikan kambing hitam untuk meloloskan kebijakan tersebut.

Kebijakan impor pangan, demikian Rizal, lebih tepatnya untuk mencari uang. “Biaya politik yang paling besar itu ada di impor pangan,” jelasnya.

Mantan Menko Kemaritiman ini kemudian menjelaskan, perbandingan harga bahan pangan yang diimpor ke Indonesia dua kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan harga pangan dan kebutuhan pokok di negara lain. Karena itu, pihak-pihak yang mendapat jatah impor akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.*