Reformasi di Tubuh TNI

Reformasi di Tubuh TNI

KIRIMAN PEMBACA, dawainusa.com Dunia mengenal Security Sector Reform (SSR) atau Reformasi Sektor Keamanan sebagai bagian dari perubahan paradigma pembangunan pasca perang dingin. Dalam perspektif SSR, sektor keamanan merupakan bagian esensial dari upaya untuk menciptakan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.

Salah satu agenda SSR adalah reformasi militer. Di Indonesia, ketika patron Orde Baru runtuh (lengsernya Soeharto), runtuh pula pamor dan kekuasaan ABRI. Kini ABRI yang sejak 1 April 1999 mengubah namanya kembali menjadi TNI, masih dalam keadaan “gelisah” karena terus menerus dikritik dan masih penuh ketidakpastian mengenai perannya dalam kehidupan bernegara.

Contoh saja, sampai hari ini TNI masih memiliki kendala untuk meningkatkan citranya di mata masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum atas para pelanggar HAM berat masa lalu dari unsur perwira tinggi TNI.

Baca juga: Benny K. Harman: Nota Politik Buat Petrus Bala Pattyona

Pada tulisan ini, mengutip Modul Pelatihan Advokasi Reformasi Sektor Keamanan (2018), setidaknya ada tujuh kritikan yang menjadi agenda tantangan reformasi militer yang belum selesai dilakukan sampai hari ini (ulang tahun TNI – 5 Oktober 2018):

Pertama, Diskoneksi Value dan Virtue – Apabila menurut Anders Uhlin bahwa militer Indonesia telah memandang keterlibatannya dalam politik sebagai sesuatu yang permanen, maka sudah seharusnya usaha mendorong reformasi TNI tidak sebatas mendorong reformasi prosedural melalui membentuk regulasi-regulasi politik bidang keamanan, tetapi juga harus melakukan pembumian nilai-nilai demokrasi, HAM dan konstitusi ke dalam tubuh TNI.

Sebab dalam kefaktaan hari ini banyak ditemukan tindakan militer yang tidak selaras antara nilai (value) negara yang ada di UUD 1945, Pancasila dan demokrasi, dengan tindakan yang dilakukan TNI dalam tugasnya (virtue).

Kedua, Reformasi Peradilan Militer (RPM) – Sebagai sistem peradilan mekanisme dalam peradilan militer tidak memenuhi kaidah-kaidah prinsip peradilan yang adil dan baik. Padahal di dalam negara hukum mekanisme peradilan mutlak bersifat independen, tidak memihak, dan tidak dipengaruhi suatu kekuasaan atau kekuatan apapun serta harus menjamin due process of law.

Agenda RPM melalui UU No.34/2004 tentang TNI jo perubahan UU No.31/1997 tentang Peradilan Militer merupakan jantung dari refromasi TNI sesungguhnya. Selama RPM belum dilakukan, selama itu pula bisa dikatakan bahwa reformasi TNI belum selesai.

Pasalnya, anggota militer yang melakukan tindak pidana umum masih diadili di peradilan militer. Dalam praktiknya peradilan militer tidak jarang sebagai sarana impunitas bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana.

Ketiga, Restrukturisasi Komando Teritorial (Koter) – Konsep teritorial TNI tidak hanya mencakup kebijakan pertahanan dalam pengertian militer murni, tetapi juga merupakan filsafat politik yang mengarahkan pada legitimasi makin pentingnya peran politik yang dimainkan oleh perwira militer dalam segala sektor kehidupan publik di Indonesia.

Implikasinya terlihat pembangunan Koter yang mengikuti dan membayangi struktur pemerintahan sipil. Dengan kata lain, melalui struktur komando teritorial TNI diibaratkan seperti negara kecil di dalam negara Indonesia.

Keempat, Doktrin TNI – Masuknya nilai “menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara” sebagai bagian doktrin TNI (Lihat SK Panglima TNI No. Kep/21/2007 mengenai Tri Dharma Eka).

Padahal sebagai kesatuan dari seluruh warga negara sudah sepantasnya nilai itu menjadi perjuangan oleh seluruh elemen bangsa dan bukan hanya TNI. Dengan demikian nilai-nilai itu tidak perlu menjadi bagian doktrin TNI.

Pencantuman nilai itu di dalam doktrin TNI bukan hanya menimbulkan kerancuan antara value dan virtue, tetapi juga membuka tafsir yang luas yang berpotensi menimbulkan persepsi bahwa semua masalah bangsa merupakan masalah TNI sehingga TNI merasa penting untuk mengatasi dengan menggunakan cara-cara TNI yang kadang lebih mengedepankan pendekatan koersif.

Kelima, Masalah Struktur dan Kedudukan TNI – Tuntutan reformasi penempatan TNI di bawah Departemen Pertahanan belum nampak dijalankan sepenuhnya hingga sekarang. Pelembagaan seperti ini sesungguhnya merupakan prinsip supermasi sipil sebagai salah satu prinsip negara demokrasi.

TNI harus tunduk pada otoritas sipil (presiden dan parlemen). Dalam kerangka ini, fungsi TNI tidak lebih hanya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah di bidang pertahanan. Sedangkan Dephan (menteri pertahanan) menjadi aktor yang merumuskan kebijakan pertahanan negara.

Karenanya, selaku pelaksana kebijakan kedudukan TNI berada di bawah Dephan. Dengan demikian TNI murni sebagai pelaksana dan tidak perlu lagi campur tangan dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan negara melalui rapat-rapat kabinet. Sebab pelibatan pejabat TNI selama ini dalam rapat kabinet membuka peluang ruang TNI untuk berpolitik.

Keenam, Kesejahteraan Prajurit – Dalam beberapa kasus, masalah kesejahteraan anggota TNI telah membuat mereka mencari sumber pendapat lain di luar gaji mereka. Meski penguatan alusista merupakan suatu kebutuhan, memberi jaminan kesejahteraan bagi prajurit merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi negara (Pasal 49 jo 50 UU No.34/2004). Rendahnya kesejahteraan prajurit TNI akan membawa kesulitan bagi sebuah negara yang demokratik berdasarkan hukum.

Ketujuh, Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan Permasalahannya – Persoalan OSPM dalam kerangka tugas perbantuan di era reformasi ini perlu menjadi perhatian otoritas politik untuk diperhatikan. Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas OMSP yang dilakukan TNI memiliki peran yang positif seperti dalam tugas misi perdamaian dunia dan penanganan bencana alam.

Namun pelaksanaan tugas OMSP dalam kerangka tugas pembantuan yang berlebihan dan tidak pada tempatnya dikhatirkan akan mengurangi profesionalisme militer sendiri khususnya di dalam menjalankan tugas utamanya untuk melaksanakan operasi militer perang.

Maka menjadi penting bagi pemerintahan untuk segera membuat aturan hukum setingkat undang-undang tentang tugas pembantuan militer, dengan kajian berdasarkan ketatanegaraan yang demokratis.

Cataan Penting

Paling tidak ada 2 (dua) hal yang menjadi catatan penting penulis terhadap reformasi TNI di era presiden Jokowi. Pertama, bahwa pada bulan Agustus 2018 kemarin presiden Jokowi dalam pidatonya meminta perwira TNI-Polri terlibat untuk mensosialisasikan program dan kerja pemerintah, layaknya humas presiden.

Tidak hanya itu, data Imparsial menunjukan rentang waktu tahun 2000-2018 ada sebanyak 40 buah MoU antara TNI dengan berbagai instansi sipil. Dan 80% MoU itu lahir di era presiden Jokowi.

Bagi penulis, keterlibatan pelaksanaan tugas operasi militer selain perang yang berlebihan seperti di era Jokowi telah merendahkan kehormatan institusi militer, sekaligus menempatkan militer seperti pada masa orde baru yang memiliki peran dominan dalam mengintervensi ranah sipil.

Kedua, bahwa era hari ini semakin liarnya militer kembali ke ruang politik negara. Militer memang tidak berpolitik praktis, tetapi berpolitik melalui kebijakan Negara. Militer memang tidak lagi menyodorkan jagoannya seperti dulu, tetapi “menunggu tawaran” dari pihak elite politik sipil untuk berkiprah di politik atau jajaran birokrasi pemerintahan dan posisi di perusahaan-perushaan negara.

Bentuk politik TNI ini juga bisa anda lihat berapa banyak petinggi TNI yang duduk dalam jajaran sebagai team pemenangan pada kedua calon pasangan presiden dan wakil presiden kali ini. Rendahnya tema Security Sector Reform (SSR) didiskusikan pada ruang publik juga akan bisa mengarahkkan negara ini pada pretorianisme.

Olehnya segala kritikan dan saran sipil terhadap militer di masa dahulu sampai sekarang sesungguhnya sebagai pertanggungjawaban kemesraan hubungan sipil-militer, bagaimana mengembalikan TNI sebagai jabatan yang terhormat! Jabatan yang pahlawan!

Dan akhirnya, selamat ulang tahun TNI ke 73!! Mengandaikan kau adalah manusia, maka sedemikian bunyi ucapan saya: “Jangan nakal teruss, harus makin dewasa dan tetap panjang umur..!!”*

Oleh: Thomas Tukan* (Pengurus Pusat PMKRI)