Ray Fernandez Mundur, Hasto: Kepentingan Individu Menjadi Relatif

Ray Fernandez Mundur, Hasto: Kepentingan Individu Menjadi Relatif

Ray mengaku sangat kesal terhadap keputusan DPP, yang dinilainya tidak mengakomodir kader partai untuk bertarung dalam Pilgub NTT. (Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Pasca Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengumumkan penetapan Marianus Sae (MS) sebagai calon gubernur NTT (2018-2023) pada 17 Desember yang lalu, kader PDIP di NTT mengaku berang dan merencanakan mundur baik dari kepengurusan partai maupun sebagai anggota partai.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Timor Tengah Utara (TTU), Ray Sau Fernandes dalam konfrensi pers di rumah jabatannya di Kefamenanu, Selasa (19/12) menyatakan mundur dari jabatan dan keanggotaan partai besutan putri Soekarno itu.

Ray mengaku sangat kesal terhadap keputusan DPP, yang dinilainya tidak mengakomodir kader partai untuk bertarung dalam Pilgub NTT.

Baca juga: Pasca Keputusan Megawati, Ray Fernandez Mundur Dari PDIP

“Saya mundur dari posisi sebagai ketua DPC dan juga mundur dari PDIP karena memang saya menilai nilai dan ideologi partai tidak lagi dipertahankan” demikian Bupati TTU itu mengungkapkan alasannya.

Menanggapi rencana Bupati TTU tersebut, Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan masuk dan keluar dari keanggotaan partai pemenang Pemilu 2014 itu dijamin konstitusi partai. Jika ada kader yang kecewa dan mau keluar dari partai, menurut Hasto secara konstitusional partai diakomodir.

“Ketika seseorang menjadi anggota partai, diawali dengan mengajukan surat permohonan sebagai anggota dan ketika yang bersangkutan mundur hanya gara-gara urusan pencalonan, maka sikap tersebut dapat diterima,” kata Hasto, Rabu (20/11).

Hasto: Penetapan MS Melalui Pertimbangan Yang Matang

Terkait polemik penetapan Marianus Sae – Emilia Noemleni sebagai calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) NTT dalam Pilkada Juni 2018 mendatang, Hasto menjelasakan bahwa sudah melalui pertimbangan yang matang.

“Kepentingan individu menjadi relatif ketika masuk ke partai. Khusus untuk NTT sebelum penetapan pasangan calon, Bapak Djarot Syaiful Hidayat sempat ditugaskan ke NTT bertemu para tokoh dan menampung aspirasi masyarakat, maka saudara Marianus Sae dinilai berprestasi, mampu membawa perubahan di Kabupaten Ngada, dan didampingi oleh Emmilia Julia Nomleni, kader perempuan senior partai,” ucapnya.

Baca juga: Airlangga: Sejak Hari Ini, Kita Tidak Punya Kelompok-kelompok Lagi

Tangan kanan mantan Presiden RI ketiga itu menuturkan, sosok Marianus Sae, sakalipun bukan kader partai, dianggap layak untuk menjadi Gubernur NTT karena prestasinya membangun Kabupaten Ngada.

“Dalam catatan DPP PDI-P, sebagai Bupati Ngada dua periode, maka Ngada merupakan kabupaten pertama yang keluar dari ketertinggalan dalam waktu tiga tahun dengan empat prioritas utama yang dilakukan di Ngada, yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Prestasi ini tentu diapresiasi oleh DPP partai dan keputusan DPP partai,” ungkap Hasto.

 Keputusan Ray Tepat

Marianus Sae memang bukan kader partai yang dikekang selama rezim Orde Baru tersebut. Bupati Ngada itu pernah menjabat sebagai ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Ngada. Namun, ia diberhentikan pada Mei lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SRMC) Djayadi Hanan, alasan penolakan terhadap penetap MS karena bukan kader partai tidak tepat. Bahkan, Djayadi Hanan menegaskan keputusan DPP PDIP itu merupakan keputusan yang tepat.

Baca juga: Kenang Jokowi Akan Rambut Gondrongnya Saat Jadi Mahasiswa UGM

Keputusan Megawati, menurut Hanan berdasarkan pertimbangan dan peluang politik di NTT. Apalagi partai itu, sudah menugaskan mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat untuk mendegarr aspirasi rakyat di provinsi yang sedang merayakan ulang tahun yang ke-59 tersebut.

“Jika melihat peta politik, PDIP bukan partai pemenang di empat wilayah tersebut (salah satunya NTT). Jadi wajar jika PDIP mempertimbangkan untuk mengusung kader partai lain yang lebih potensial sebagai cagub, kemudian memilih cawagubnya dari kader,” kata Djayadi Hanan, sebagaimana dilansir tempo.co, Selasa (19/12).

Sementara itu, anggota DPR RI asal NTT, Herman Herry menilai sikap Ray Sau Fernandes sebagai sebuah sikap seorang kesatria.

“Mundur, lebih ksatria, sesuai amanat ketua umum PDIP yang menyatakan kalau tidak cocok dengan PDIP, sebaiknya mundur saja baik-baik daripada jadi pengkhianat dan akhirnya dipecat juga,” kata Herman Herry, Rabu (20/12).* (RSF).