Radikalisme Islam Transnasional dan Ancaman Terhadap Ketahanan Nasional

Radikalisme Islam Transnasional dan Ancaman Terhadap Ketahanan Nasional

Radikalisme Islam merupakan sebuah gerakan dari sebagian pemeluk agama Islam yang memiliki keinginan untuk kembali kepada ajaran-ajaran fundamental agama. (Foto: Zaim Cholil Mumtaz)

ARTIKEL, dawainusa.com Sejak lebih dari satu dekade yang lalu, persoalan radikalisme, terutama radikalisme Islam terus mendapatkan sorotan publik dari hampir seluruh penjuru dunia. Awal mula menyeruaknya wacana kebangkitan radikalisme Islam ke permukaan di abad 21 ini bisa dilacak paling tidak sejak terjadinya aksi terorisme yang menyerang gedung World Trade Center dan Pentagon di Amerika Serikat pada tanggal 9 September 2001.

Tragedi yang memakan ribuan korban jiwa ini merupakan salah satu aksi terorisme yang paling masif di abad ke-21. Aksi ini menarik perhatian besar dari publik internasional, terlebih karena target serangan adalah Amerika Serikat yang selama ini dipandang sebagai negara adidaya. Sebagai bentuk respon atas tragedi ini, pemerintah Amerika Serikat yang pada masa itu dipimpin oleh George W. Bush mencanangkan sebuah slogan kebijakan yang dikenal dengan nama War on Terror.

Kebijakan ini bukan hanya bersifat domestik akan tetapi juga internasional. Amerika Serikat yang dipimpin oleh Bush menyerukan kepada seluruh negara dan pemimpin pemimpin politik di seluruh dunia untuk bersama-sama memerangi terorisme yang ada di dunia. Either you are with us, or you are with the terrorists (The White House of USA, 2001), merupakan salah satu doktrin dari Bush yang paling terkenal dan akhirnya menandai awal mula perjuangan melawan terorisme dan radikalisme secara global.

Namun, semenjak War on Terror dicanangkan, jumlah aksi terorisme baik di Amerika Serikat maupun di seluruh penjuru dunia justru semakin meningkat. Di Amerika Serikat, sejak tahun 2001 hingga tahun 2013 saja, jumlah percobaan terorisme yang terjadi di Amerika Serikat mencapai 60 kejadian (Steven Bucci, 2013). Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia.

Pasca tragedi 9/11, Indonesia seolah tidak pernah sepi dari ancaman terorisme dari tahun ke tahun. Mulai dari tragedi Bom Bali I (2002), Bom JW Marriot (2003), Bom Bali II (2004), hingga yang terbaru Bom Kampung Melayu (2017). Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa radikalisme dan terorisme merupakan sebuah ancaman yang sangat serius, bukan saja bagi ketahanan nasional NKRI, namun juga bagi keberlangsungan peradaban dunia.

(Baca juga: Pelaku Teror di AS Mengaku Nikmat, Trump Desak Eksekusi Mati)

Radikalisme Islam

Radikalisme akan selalu ada dalam agama apapun. Dalam sejarah Kristen misalnya, sempat terjadi penolakan terhadap ilmu pengetahuan dan sains, dan menganggap bahwa Injil adalah sumber dari segala kebenaran ilmiah, sehingga siapapun yang menawarkan kebenaran yang berbeda akan dihukum atas nama agama (Armstrong, 2013).

Dalam agama Yahudi juga terdapat beberapa kelompok radikal, salah satunya adalah kelompok Terror Neged Terror (TNT) yang berusaha mengusir seluruh warga Arab dari wilayah yang mereka klaim sebagai “Israel Raya” dengan cara-cara terorisme dan kekerasan (Sprinzak, 1999).

Radikalisme Islam seringkali didefinisikan sebagai sebuah gerakan dari sebagian pemeluk agama Islam yang memiliki keinginan untuk kembali kepada ajaran-ajaran fundamental agama, dan hidup sebagaimana Nabi Muhammad dan para sahabat hidup di masa lalu (Guidere, 2012).

Dalam menafsirkan sumber-sumber ajaran dalam Islam, yaitu Qur’an dan Hadits, kaum radikalis Islam cenderung menggunakan metode penafsiran literal (DeLong-Bas, 2004) dan memiliki kecenderungan untuk bersikap resistan terhadap segala sesuatu yang “non-islam” yang mereka anggap merusak (Roy, 1994).

Kelompok Islam radikalis ini juga sering disebut sebagai kelompok Islam garis keras. Sebuah studi gabungan yang dilakukan oleh the Wahid Institute, Maarif Institute dan Gerakan Bhinneka Tunggal Ika membuat definisi operasional mengenai Islam garis keras. Dalam studi tersebut, Islam garis keras diklasifikan sebagai individu dan organisasi. Individu garis keras adalah orang yang menganut pemutlakan atau absolutisme pemahaman agama.

Mereka sering bersikap tidak toleran terhadap pandangan dan keyakinan yang berbeda, berperilaku atau menyetujui perilaku dan/atau mendorong orang lain atau pemerintah berperilaku memaksakan pandangannya sendiri kepada orang lain, memusuhi dan membenci orang lain karena berbeda pandangan.

Selain itu, mereka mendukung pelarangan oleh pemerintah atau pihak lain atas keberadaan pemahaman yang berbeda, sering membenarkan kekerasan terhadap orang lain yang berbeda pemahaman dan keyakinan dan menginginkan adanya Dasar Negara Islam, bentuk Negara Islam, ataupun Khilafah Islamiyah.

Sementara itu, organisasi garis keras adalah kelompok yang merupakan himpunan individu-individu dengan karakteristik yang disebutkan di atas, ditambah dengan visi dan misi organisasi yang menunjukkan orientasi tidak toleran terhadap perbedaan, baik semua karakter ini ditunjukkan secara terbuka maupun tersembunyi (Wahid, 2009).

(Baca juga: Warga Thailand Desak Gubernur Chonburi Mundur)

Organisasi Garis Keras

Dalam sejarah Islam, kelompok atau organisasi garis keras yang muncul pertama kali adalah kelompok Khawarij. Secara harfiah, khawarij berarti ‘orang-orang yang keluar’. Istilah ini muncul pertama kali dalam sejarah Islam pada abad ke-1 Hijriyah (pertengahan abad ke-7 Masehi), dilatarbelakangi oleh pertikaian politik antara Ali bin Ali Thalib, pemimpin umat Islam pada masa itu, dan Muawiyah bin Abu Sofyan (Mashuri, 2014).

Salah satu karakteristik yang paling mencolok dari kelompok Khawarij ini adalah mengkafirkan siapa pun yang berbeda sikap dan pandangan dengan kelompoknya, bahkan membunuh siapa pun yang telah dikafirkan. Jargon mereka bahwa “Hukum hanya milik Allah” telah mengesampingkan peran akal manusia dalam memahami pesan-pesan wahyu (Wahid, 2009).

Karakteristik buruk yang dimiliki oleh kelompok Khawarij ini sedikit banyak telah “diwariskan” kepada kelompok-kelompok Islam radikal yang ada saat ini. Salah satu kelompok atau sekte islam garis keras yang masih eksis dan terus bertambah dewasa ini adalah kelompok Wahhabi yang lahir pada abad ke 18 di Jazirah Arab.

Secara historis maupun organisasional memang Wahhabi tidak bisa serta merta dikatakan sebagai penerus dari kelompok Khawarij. Hamid Algar dalam tulisannya yang berjudul “Wahhabism: A Critical Essay” bahkan menyebut bahwa Wahhabi merupakan sebuah fenomena yang sama sekali baru dan tidak memiliki pendahulu sebelumnya sepanjang sejarah Islam (Algar, 2002). Namun dalam beberapa hal, khususnya dalam ranah teologis dan fiqih (hukum agama), keduanya memiliki kemiripan karakteristik.

Pemahaman atas Qur’an dan Hadits yang harfiah dan monolitik, gemar mengkafirkan kelompok lain yang berbeda pandangan dengannya, dan menghalalkan pembunuhan atas nama agama dan kemurnian ajaran, adalah beberapa contoh karakteristik buruk kelompok Khawarij yang masih bisa ditemukan dalam karakteristik kelompok-kelompok garis keras dewasa ini, termasuk Wahhabi (Wahid, 2009).

Wahhabi adalah sebuah sekte Islam yang lahir dari pemikiran Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Muhammad Ibnu Abdul Wahab adalah putra dari seorang hakim dari daerah Unaynah, Abdul Wahab. Ia diusir oleh ayahnya sendiri pada tahun 1703 karena pemahamannya yang dianggap ganjil dan berbahaya. Kakak kandung Muhammad Ibnu Abdul Wahab, Sulaiman Abdul Wahab menulis buku al-Shawa’iq al-Ilahiyyah fi al-radd ‘ala al-Wahhabiyah (Pemikiran Keras Ilahi dalam Menolak Paham Wahabi) yang berisi kritik danpenolakan terhadap pemikiran adik kandungnya tersebut.

Tekanan dari kepala suku Uyaynah yang mencium bahaya dari ajaran Muhammad Ibnu Abdul Wahab akhirnya memaksanya untuk meninggalkan Unaynah, tempat kelahirannya dan pindah ke Dir’iyah, dimana Ia bertemu Muhammad ibnu Sa’ud dan menjalin aliansi politik (Wahid, 2009). Paham ini mulai mendapatkan pengaruh yang cukup besar di Jazirah Arab setelah ibnu Abdul Wahab menjalin aliansi dengan Muhammad Ibnu Sa’ud, pendiri Kerajaan Arab Saudi (Wahid, 2009).

Sejarah Wahhabi seakan tidak pernah lepas dari aksi-aksi kekerasan. Aksi kekerasan pertama yang dilakukan oleh kelompok Wahhabi adalah melakukan penghancuran makam Zaid ibn Al-Khaththab, adik dari Umar bin Khaththab, salah satu orang terdekat dan penerus kedua Muhammad SAW dalam kepemimpinan umat Islam (Wahid, 2009). Aksi kekerasan lain yang dilakukan oleh kelompok Wahhabi adalah penaklukan Jazirah Arab di era 1920-an yang menyebabkan 400 ribu orang lebih umat Islam dibunuh, disiksa, dieksekusi dan dirampas, termasuk di dalamnya adalah wanita dan anak-anak (Algar, 2002).

Kekerasan yang dilakukan ini selalu saja didasari oleh adanya anggapan bahwa aliran mereka yang paling benar, dan oleh karenanya, mereka merasa bahwa kata-kata saja tidak cukup untuk menghukum kelompok lain,bahkan sesama muslim yang memiliki perbedaan pandangan dengan mereka (Wahid, 2009). Aliansi dari Ibnu Abdul Wahab dan Ibnu Sa’ud inilah yang mempopulerkan kembali konsep mati syahid atas nama jihad, yang mana menurut mereka akan mendapatkan akses langsung menuju surga (Crooke, 2014).

Gerakan Wahhabi mengalami pelunakan setelah mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat dan Inggris pasca Perang Dunia pertama. Ia berubah dari sebelumnya pergerakan jihad revolusioner, menjadi gerakan konservatisme politik, sosial, teologis dan keagamaan dan lebih fokus menyebarkan ajaran-ajarannya dengan jalan edukasi, diplomasi, dan propaganda.

Strategi yang dipakai oleh Wahhabisme era 1920-an adalah kurang lebih sama dengan yang digunakan oleh ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria) saat ini; menyebarkan rasa takut. Alastair Crooke (2014) mengibaratkan ISIS seperti sekeping koin dengan dua sisi. Di satu sisi, ISIS adalah penganut faham Wahhabi yang sangat taat, namun di sisi lain gerakannya merupakan bentuk ultra-radikalisme dalam bentuk yang berbeda. ISIS bisa dipandang sebagai sebuah gerakan “korektif” atas gerakan Wahhabi kontemporer.

Sejak awal kemunculannya, ISIS menyadari betul peluang untuk meraih lebih banyak pengikut dengan memanfaatkan globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi dan sosial media yang begitu cepat. Berdasarkan laporan dari Brookings Institute pada Desember 2014 ada 46.000 akun Twitter yang berafiliasi dan mendukung ISIS. Mantan anggota keamanan nasional Amerika Serikat, Hillary Mann Leverett, pada Februari 2015 menyebut ISIS menggunakan setiap platform media sosial yang ada untuk melancarkan propaganda dan merekrut anggota baru.

ISIS setiap harinya mengirimkan 90.000 pesan digital di akun media sosial mereka. Termasuk Twitter, video di Youtube, postingan di Facebook, blog dan sejenisnya (Dhani, 2016). Dengan teknik propaganda yang begitu canggih dan penyebaran yang begitu masif dengan memanfaatkan internet dan sosial media, ISIS—dan organisasi-organisasi radikal lain—telah mampu menembus batas-batas negara dalam menyebarkan ideologinya. Hal inilah yang disebut dengan gerakan Islam radikal transnasional.

Transnasionalisme adalah fenomena sosial yang ditandai dengan meningkatnya interkonektivitas antar-manusia dan berkurangnya signifikansi ekonomi, sosial, dan perbatasan wilayah antara negara-negara di dunia (Levitt, 2001). Oleh karena itu, Gerakan Islam Radikal Transnasional dapat didefinikan sebagai sebuah fenomena sosial dimana pergerakan Islam radikal telah mampu menyebarkan propaganda dan ajarannya dengan melampaui signifikasi ekonomi, sosial, dan batas-batas negara.

(Baca juga: Populi Center: Rilis Survei Nasional Oktober 2017)

Ancaman Ketahanan Nasional

Di Indonesia sendiri, sejak berdiri pada tahun 2014, ISIS telah mengklaim menjadi dalang bagi tiga serangan teror di Indonesia. Yang pertama adalah serangan di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016 lalu, Serangan kedua terjadi pada 24 Mei 2017 di terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur dan yang terakhir adalah pembunuhan Aiptu Martua Sigalingging di Polda Sumatera Utara, 25 Juni 2017.

Meskipun terhitung masih baru jika dibandingkan dengan kelompok radikal yang ada di Indonesia seperti Jemaah Islamiyah, namun serangan serangan yang dilakukan oleh ISIS terbukti telah mampu menimbulkan teror di dalam masyarakat Indonesia. Teknik propagandanya yang begitu masif membuat ideologi radikal yang dianut oleh ISIS ini mampu diakses oleh sebagian besar elemen masyarakat. Panglima TNI Gatot Nurmantyo bahkan menyebut bahwa sleeper cells atau sel-sel tidur ISIS telah tersebar di hampir 16 daerah di Indonesia.

Menurut Undang-undang nomor 3 tahun 2003 tentang Pertahanan Negara yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan negara.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa teorisme dan radikalisme merupakan ancaman nyata yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Ancaman itu memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas negara bila tidak ada penanganan secara serius (Siswanto, 2016). Stabilitas negara merupakan salah satu elemen kunci dari Ketahanan Nasional (Usman, 2003). Jika stabilitas negara terganggu, maka Ketahanan Nasional akan sulit untuk diwujudkan.

Ketahanan Nasional dapat didefinisikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa, meliputi semua aspek kehidupan untuk tetap jaya, di tengah keteraturan dan perubahan yang selalu ada. Dari definisi ini tersirat di dalamnya bahwa Ketahanan Nasional ini dapat berupa kondisi dinamis suatu bangsa, serta dapat pula menjadi sebuah metode untuk mencapai tujuan agar bangsa tetap jaya (Usman, 2003). Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang memiliki banyak tantangan dalam menciptakan sistem Ketahanan Nasional yang paling ideal.

Ada banyak faktor serta ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari luar maupun dalam yang membuat pekerjaan pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional Indonesia menjadi tugas yang cukup menantang dengan kesulitan tersendiri (Usman, 2003). Persoalan gerakan Islam radikal transnasional ini merupakan potensi ancaman yang cukup serius bagi Ketahanan Nasional Indonesia.

Beberapa kasus pengeboman yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan pola yang sama. Beberapa pelaku pengeboman merupakan anggota dari organisasi radikal Islam transnasional. Pelaku bom gereja pada tahun 2000 serta bom Bali di tahun 2002 diketahui merupakan anggota dari Jemaah Islamiyah, sebuah organisasi militant transnasional yang memiliki jaringan di beberapa negara seperti Filipina dan Afghanistan (Stanford University, 2015).

Bom yang terjadi di Kampung Melayu pada tahun 2017 ini juga merupakan tindakan dari salah seorang anggota ISIS (Movanita, 2017). Gerakan radikal Islam transnasional tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap keamanan saja, akan tetapi juga merupakan ancaman terhadap salah satu aspek ketahanan nasional, yaitu ideologi bangsa, Pancasila.*

Oleh : MUHAMMAD ZAIM CHOLIL MUMTAZ* (Penulis adalah alumnus Universitas Gajah Mada dan sekarang sedang menempuh studi magister pada  Universitas Indonesia. Penulis juga aktif dalam Gerakan Pemuda Ansor)