Rachland: Hasto Adalah Populis Gadungan yang Kekanak-kanakan

Rachland: Hasto Adalah Populis Gadungan yang Kekanak-kanakan

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Partai Demokrat, Rachland Nashidik menyindir Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto karena menuding partainya selalu mengeluh dan merasa terus diintervensi oleh kekuasaan. (Foto: Rachland Nashidik dan Hasto Kristiyanto - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Partai Demokrat, Rachland Nashidik menyindir Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto karena menuding partainya selalu mengeluh dan merasa terus diintervensi oleh kekuasaan.

Rachland mengatakan, Hasto merupakan seorang populis gadungan dan infantil serta suka mempermalukan diri sendiri.

“Hasto Kristiyanto adalah populis gadungan yang kekanak-kanakan. Lewat pernyataan-pernyataan reaksionernya, ia (Hasto) sedang membawa PDI-P ke dalam petualangan yang mempermalukan diri sendiri,” kata Rachland lewat  pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (05/01).

Baca juga: Kapolri Tito: Hati-Hati Gunakan Istilah Kriminalisasi

Rachland juga menjelaskan, dengan tudingan itu, Hasto justru membuka kejelasan terkait dugaan partainya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam operasi dan kriminalisasi terhadap Partai Demokrat dalam persiapan Pilkada Kalimantan Timur.

“Ia (Hasto) tanpa rasa malu, justru seperti mengamini praktek-praktek kotor yang lagi-lagi melibatkan polisi tersebut,” ujar Rachland.

Selain itu, Rachland juga mengkritik soal klaim Hasto bahwa partainya tidak pernah mengeluh meskipun kerab dikriminalisasi oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, klaim Hasto seperti itu merupakan sebuah kesesatan berpikir.

“Hasto benar, partainya pernah mengalami opresi di masa lalu yang berujung pada skandal perampasan kantor PDI-P, 27 Juli 1996. Tapi menggunakan sejarah opresi yang dialami PDIP di masa lalu untuk membenarkan opresi pada partai lain di masa kini adalah sesat dan keji,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rachland juga menilai, Hasto sama sekali tidak kompeten untuk mengurus partai apalagi menjadi juru bicara dari partai berlambang banteng tersebut.

“Partai yang sebenarnya perlu lebih keras membuktikan komitmennya pada kebebasan demokratik dan penegakkan hukum. Rakyat tak akan lupa. Semasa Megawati Soekarnoputri (menjabat) Presiden, terjadi pembunuhan pada Munir dan Theys Eluay,” ungkap Rachland.

Demokrat Suka Mengeluh?

Sindiran Rachland terhadap Sekjen PDIP itu berawal dari pernyataan Hasto sebelumnya soal partai yang suka mengeluh. Hasto memang tidak secara langsung menyebutkan, partai yang dimaksudkannya itu adalah Demokrat.

“Politik adalah keyakinan. Partai ini (PDI-P) tidak pernah mengeluh, melodramatik, seolah ada intervensi dari kekuasaan. Berbeda dengan di sana yang sedikit-sedikit mengeluh,” kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Kamis (04/01) kemarin.

Baca juga: Megawati: Politik Itu Keyakinan, Kita Tak Pernah Membuat Politik Melodramatik

Hasto juga mengaku, partainya sering mendapatkan kriminalitas dari oknum tertentu. Akan tetapi, partainya tidak pernah mengeluh dan justru selalu tegap dan tegar.

“Kami tidak menampilkan wajah seolah kami menjadi korban, jadi ketika kami diintervensi, kantor kami diserang, kami tetap teguh kemudian tetap menyatu dengan rakyat daripada kami membuat sebuah drama yang tidak perlu,” tutur Hasto.

Dianggap Dikriminalisasi

Sikap saling sindir kedua pengurus partai tersebut didasari pada informasi bahwa partai Demokrat diperlakukan tidak adil atau dikriminalisasi dalam persiapan Pilkada Kalimantan Timur (Kaltim).

Informasi terkait dugaan perlakuan tidak adil itu bermula ketika Partai Demokrat mengusung Wali Kota Samarinda, Syahrie Jaang dan Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.

Baca juga: Apresiasi Para Sultan Hingga Curhat Raja Kupang ke Jokowi

Meski diketahui telah diusung oleh Partai Demokrat, ada partai tertentu berusaha memanggil Jaang sebanyak 8 kali dan memengaruhinya untuk berpasangan dengan Kapolda Kaltim, Irjen Pol Safaruddin sebagai cawagubnya. Saat itu, Jaang menolak permintaan itu dengan alasan sudah diusung Demokrat.

“Padahal ada wakilnya, Pak Rizal. Maka secara etika politik, tidak baik kalau sudah berjalan,” jelas Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (03/01) lalu.

Karena menolak permintaan itu, Jaang dan Rizal kemudian dijerat kasus. Jaang diperiksa sebagai saksi atas kasus pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB), Hery Susanto Gun alias Abun, dan Manajer Lapangan KSU PDIB, Noor Asriansyah alias Elly.

Sementara Rizal dijerat atas kasus dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) di Kilometer 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.* (YAH).