Soal Putusan MK Terkait Batas Ideal Usia Nikah Perempuan

Soal Putusan MK Terkait Batas Ideal Usia Nikah Perempuan

JAKARTA, dawainusa.com – Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (13/12) telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi UU 1/1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan anak.

“Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” tegas Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (13/12).

Para pemohon, tiga perempuan yang jadi korban pernikahan anak, meminta batas usia perempuan disamakan dengan laki-laki. Adapun dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan mengatur batas usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun, sementara laki-laki 19 tahun.

Baca jugaAustralia Akui Yerusalem Barat Sebagai Ibukota Negara Israel

Dalam pertimbangan putusan disebutkan, perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan diskriminasi serta bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Dengan demikian, 16 tahun yang diterapkan sebagai batas usia menikah bagi perempuan masih berkategori sebagai anak, sementara batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dinilai memberikan rentang waktu yang lebih panjang sebagai anak dibandingkan perempuan.

Karenanya, perkawinan pada anak dapat berdampak buruk terhadap pendidikan anak. Menurut Pasal 31 UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun. Sehingga, jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun, ia akan kehilangan hak pendidikan dasar 12 tahun.

Selain itu, perkawinan anak dinilai sangat mengancam dan berdampak negatif terutama pada aspek kesehatan. Masih dalam pertimbangan Hakim, peluang terjadinya eksploitasi dan ancaman kekerasan juga lebih tinggi pada anak.

Namun, Hakim Anggota I Gede Palguna mengatakan, MK tak bisa menentukan batas usia perkawinan yang tepat bagi perempuan. Menurutnya, itu adalah kewenangan DPR sebagai pembentuk UU.

“Meminta pembuat UU paling lama tiga tahun untuk melakukan perubahan tentang perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perempuan dalam perkawinan,” ujarnya.

Putusan MK Dinilai Sebagai “Perubahan Besar”

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia perkawinan dipuji oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise. Ia menilai putusan MK itu sebagai “perubahan besar”.

“Memang itu membuat kita akhirnya ada perubahan yang harus dibicarakan bersama antara kementerian dan lembaga,” ungkap Yohana kepada wartawan saat membuka Festival Kabupaten/Kota Layak Anak yang digelar di Bandung, Minggu (16/12).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise

Menteri PPPA, Yohana Yembise – womensobsession.com

Ia juga mendorong agar batas usia perkawinan itu segera dibahas di Parlemen. “Saya pikir saya sangat setuju sekali karena mereka ingin membangun komitmen bersama. Secepatnya dibahas dan harus ada keputusan,” tegasnya.

Baca juga10 Tempat Wisata Menarik di Sumba Barat Daya

Keputusan MK tersebut keluar di tengah masih maraknya perkawinan anak di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menunjukkan, perkawinan anak terjadi merata di seluruh provinsi di Indonesia, dengan jumlah persentase perempuan berbeda-beda.

Angka tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan 39 persen, sementara yang terendah di DKI Jakarta dan Yogyakarta dengan 11 persen.

Sementara itu, data “Plan Indonesia” 2011 menunjukkan bahwa 100 persen anak perempuan yang menikah dini menjadi korban KDRT. Sebanyak 44 persen mengalami KDRT dalam frekuensi tinggi dan 56 persen frekuensi rendah. Penelitian ini dilakukan di delapan kabupaten yang memiliki banyak kasus perkawinan anak.

Putusan MK Dinilai Penuhi Rasa Keadilan

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin turut mendukung putusan MK yang memerintahkan DPR merevisi batas pernikahan anak yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan. Menurutnya, putusan itu memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

“Saya menilai putusan MK itu adil. Saat ini memang tidak perlu ada pembedaan batas minimal usia perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan,” ujar Lukman sebagaimana dikutip Detikcom, Jumat (14/12).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin -mediacelebes.com

Ia menambahkan, jika ada pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun, batas minimal usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan sebaiknya disamakan saja, yakni 19 tahun, serta harus mendapat izin dari kedua orang tua.

“Artinya, batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun, dengan syarat mendapat izin dari orang tua,” tegasnya.

Menteri Lukman berpendapat, klausul mendapat izin dari orang tua harus digarisbawahi karena UU No 1 Tahun 1974 mengatur usia perkawinan dalam tiga level sebagaimana diatur dalam Bab II tentang Syarat-Syarat Perkawinan.

Baca jugaUjaran Viktor Laiskodat, Apakah Sebatas Omong Besar?

Level pertama diatur dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. “Artinya, pada level pertama, pada dasarnya batas minimal usia perkawinan adalah 21 tahun. Boleh menikah di bawah 21 tahun dengan syarat mendapat izin orang tua,” ungkapnya.

Level kedua, perkawinan di bawah usia 21 tahun hanya dimungkinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, dan keduanya mendapat izin dari kedua orang tua. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 UU Perkawinan.

Level ketiga, jika ada pasangan yang ingin menikah di bawah usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, mereka harus meminta dispensasi kepada pengadilan berdasarkan putusan hakim atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan.

Selain itu, Lukman juga menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan menyerap aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat.

“Kita akan segera menindaklanjuti putusan MK ini dengan menyerap aspirasi dari berbagai kalangan di masyarakat untuk selanjutnya dirumuskan sebagai norma baru sesuai dengan amar putusan MK,” pungkasnya.*

COMMENTS