Dawainusa.com Kurva kasus positif Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum melandai. Data terakhir menunjukkan, jumlah pasien positif Covid-19 di daerah tersebut mencapai 99 orang.

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT dalam menekan eskalasi persebaran Covid-19, yakni dengan menyediakan layanan rapid tes bagi warga provinsi kepulauan itu.

Baca juga: Biaya yang Harus Dikeluarkan Warga jika Ingin Lakukan Rapid Tes di NTT

Meski demikian, niat baik pemerintah tidak selamanya direspon secara baik oleh warga setempat. Peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu di Adonara menjadi salah contoh nyata.

Saat itu, sebanyak 22 warga Desa Sagu, Kecamatan Adonara, yang sebelumnya diketahui kontak erat dengan pasien positif Covid-19, menolak menjalani rapid test di Puskesmas setempat.

Dalam keterangannya, Camat Adonara, Ariston Kolot Ola, mengatakan tim Gugus Tugas COVID- 19 dari kecamatan sudah menjadwalkan rapid test pada Senin (1/6/2020), namun pemeriksaan dibatalkan karena adanya penolakan warga.

Warga setempat punya alasan mengapa mereka menolak untuk melakukan rapid tes. Menurut Ariston, warga meragukan hasil pemeriksaan swab terhadap pasien 02 yang dinyatakan positif terpapar COVID-19, yang merupakan warga Desa Sagu.

“Kita sudah bangun komunikasi, awalnya warga siap, tetapi sekarang menolak. Menurut mereka masa inkubasi itu 14 hari, sementara pasien positif baru ditemukan. Keragu-raguan mereka ini sebagai dasar penolakan, bahkan mereka menanyakan hasil swab,” katanya.

Tangkap Provokator Tolak Rapid Test

Wakil Bupati Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Agustinus Payong Boli memberikan komentar terkait peristiwa tersebut.

Dirinya meminta aparat kepolisian untuk menangkap mereka yang menyebarkan provokasi terkait penolakan rapid test Covid-19 di Desa Sagu, Kecamatan Adonara.

Ia juga menyoroti banyaknya pernyataan berbau provokasi yang muncul di media sosial. Karena itu aparat kepolisian perlu mengambil tindakan serius terhadap hal-hal semacam itu.

“Pihak-pihak lain luar Desa Sagu jangan menebarkan provokasi dengan pernyataan-pernyataan aneh di media sosial maupun langsung, baik menggunakan akun palsu atau apapun. Mohon polisi tangkap karena masuk kategori ujaran kebencian, hasutan, hoaks dan provokator busuk,” kata Agus Payong Boli seperti dilansir Antara, Kamis (4/6).

Menurut dia, pernyataan-pernyataan itu akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan menimbulkan keresahan publik.

“Polisi jangan menunggu lagi. Langsung bisa ditangkap dan diproses,” kata Agus Boli.*