Proyek Jalan Pantura Flores 2018 Dicoret dari APBN

Proyek Jalan Pantura Flores 2018 Dicoret dari APBN

Pengerjaan proyek jalan pantura Flores yang dalam rencananya dilakukan tahun 2018 mendatang tidak dilanjutkan karena anggarannya dicoret dari APBN. (Foto ilustrasi: pengerjaan proyek jalan, lingkarjatim.com)

LABUAN BAJO, dawainusa.com – Pengerjaan proyek jalan pantura Flores pada 2018 mendatang dari arah Labuan Bajo hingga Kendidi, Reo, Kabupaten Manggarai, tidak bisa dilakukan karena anggarannya telah dicoret dari APBN dengan alasan penghematan.

Padahal sebelumnya, sebagaimana dilansir tribunnews.com, Jumat, (27/10), saat asistensi awal APBN 2018, pengerjaan proyek jalan lintas utara itu sudah dianggarkan sebesar 75 miliar.

Terkait penghapusan anggaran ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan nasional Labuan Bajo-Ruteng Yosua B Anarato membenarkan soal dicoretnya anggaran tersebut usai pembahasan kegiatan terkait yang berlangsung di Bogor.

“Jalan lintas utara itu memang memang merupakan jalan strategis nasional. Memang sangat strategis. Anggaran untuk tahun 2018 dicoret karena dianggap tidak prioritas, tidak penting. Padahal Labuan Bajo – Flores, merupakan satu dari 10 Destinasi unggulan nasional. Tahun 2018 tidak ada lagi aktivitas lanjutan untuk ruas jalan itu,” kata Yosua.

(Baca jugaDjarot dan Istri Sepakat Labuan Bajo Itu Luar Biasa)

Disampaikannya juga, hingga kini ada dua pekerjaan jalan di pantura Flores yang tersisa yakni akses Bandara Komodo ke arah Bukit Wae Cecu, dan Wae Cecu ke arah Rangko.

Untuk Bandara ke Wae Cecu kata dia, masih ada satu titik yang belum bisa dikerjakan karena persoalan lahan warga. Demikian pun dari bukit Wae Cecu ke Rangko masih ada satu titik sepanjang 80 meter yang belum bisa dikerjakan. Dia menambahkan pihaknya untuk tahun ini akan fokus mengerjakan jalan menuju Terang.

“Selanjutnya, pada tahun 20017 ini, dilanjutkan pekerjaan jalan Boleng-Terang sejauh 23 Kilometer lebih. Sebagiannya sudah dikerjakan. Memang ada dua titik yang ditutup warga karena persoalan lahan dan meminta lewat jalur lain. Saat ini sedang proses komunikasi untuk mencari solusi,” ujar Josua.

(Baca jugaDPR Didorong Meratifikasi Konvensi Antikorupsi PBB)

Terpisah, Asisten Dua Kabupaten Manggarai Barat, Marten Ban, ketika dikonfirmasi mengaku belum mendapat informasi terkait alokasi APBN untuk Kabupaten itu.

“Kami belum mendapat informasi terkait alokasi dana APBN 2018 untuk Kabupaten Manggarai Barat,” kata Marten.* (RAG)