Kyai Nur Aziz - ist
Kyai Nur Aziz - ist

SEMARANG, dawainusa.com Pembagunan gereja di beberapa daerah di Indonesia memantik sejumlah kontroversi. Peroses pembangunannya tak semulus yang diharapkan.

Banyak kendala yang dijumpai. Penolakan dari warga setempat, demonstrasi untuk mencabut Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), pemerintah dan aparat yang terkesan seolah tak mau peduli. Masih banyak lagi. Pokoknya macam-macam.

Hidup seperti di tanah orang, bukan di tanah air sendiri. Semua serba takut. Mau bikin rumah ibadah takut ada yang demo. Sudah ada IMB, didesak untuk dicabut pula.

Padahal, jika mau adil, coba cek seluruh ijin pendirian rumah ibadah seluruh agama di Indonesia, khususnya masjid yang secara kuantitas mendominasi. Apakah sudah sesuai prosedur?

Apa yang salah? Boleh jadi, percakapan soal tolerasi berhenti di ruang elit.

Sejumlah penolakan dan demonstrasi warga hari-hari ini, setidaknya menjadi bukti bahwa nilai toleransi yang selalu digaungkan di Indonesia, belum secara sempurna hidup dan menubuh di akar rumput.

Baca juga: Akhir Cerita Pendeta yang Cabuli Jemaat Selama 17 Tahun

Peristiwa Tlogosari menguatkan asumsi itu. Sekelompok warga memprotes pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari di Semarang. Dalil mereka adalah GBI Tlogosari menyalahi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Nur Azis, salah satu tokoh masyarakat sekitar menyebut pembangunan GBI Tlogosari Semarang tidak sesuai IMB karena terjadi perubahan desain. Bahkan ia menyebut pihak GBI melakukan pemalsuan tanda tangan terkait penggalangan dukungan dan tidak keberatan dari warga.

“IMB-nya kadaluarsa, keluarnya 1998 tapi pembangunan tahun 2019. Waktu kepengurusan IMB dulu, ada pihak minta tanda tangan warga untuk syukuran haji seorang warga. Tapi ternyata kertas itu kemudian diberi judul dukungan terhadap Gereja”, kata Nur Azis, seperti dilaporkan CNN, Minggu (8/3/2020).

Bagi Nur, aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Balai Kota, Jalan Pemuda, Semarang, pada Jumat (6/3) lalu itu, bukan merupakan bentuk intoleransi. Bersama warga, dirinya tidak ingin ada tempat ibadah yang pendiriannya dilandasi tipu muslihat.

“Protes kami ini bukanlah intoleransi agama. Kami ingin hidup rukun. Justru kami tidak ingin ada tempat ibadah berdiri karena tipu muslihat”, tambah Nur.

Tolak Gereja di Tlogosari - ist
Warga menolak IMB Gereja di Tlogosari – ist

Protes IMB Gereja di Semarang Tidak Relevan

Terkait aksi protes tersebut, LBH Semarang selaku kuasa hukum pihak GBI Tlogosari menilai aksi protes itu terlalu mengada-ada dan tidak relevan.

Bahkan, LBH meminta warga melapor ke kepolisian jika pihak Gereja melakukan pemalsuan tanda tangan atau penipuan.

“Kami pikir kok ini mengada-ada. IMB Gereja GBI Tlogosari itu keluar 1998, dan kemudian dilakukan pembangunan sedikit demi sedikit sesuai dana yang dimiliki Gereja. Jadi kadaluarsa yang mana?” cetus Direktur Eksekutif LBH Semarang Arifin Jaynal saat dikonfirmasi.

Baca juga: Najwa Shihab Tanggapi Soal Kalista Iskandar Tak Hafal Pancasila

“Gereja dinilai memalsu tanda tangan warga dan tipu muslihat, ya sudah dilaporkan ke aparat hukum Polisi saja. Kenapa bingung, berlelah-lelah dengan berdemo?”, imbuhnya.

Menurut Arifin, aksi protes pembangunan GBI Tlogosari tersebut justru merupakan sebuah intoleransi karena dilakukan hanya dilakukan oleh segelintir orang yang terprovokasi. Menurutnya, upaya warga mengajukan keberatan terkait IMB GBI Tlogosari pernah ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Aslinya aksi protes itu ya intoleran. Ini sudah penolakan, yang menolak atau keberatan itu hanya segelintir orang aja karena provokasi. Mereka ke PTUN juga ditolak, bingung mau kemana, akhirnya pakai demo untuk menekan Pemkot atau Wali Kota Semarang untuk bersikap. Ke jalur apapun kami siap kok”, ujar Arifin.

Kasus penolakan GBI Tlogosari yang tak kunjung usai inipun membuat Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi membentuk tim gabungan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengkaji dan memutuskan status GBI Tlogosari. Namun, tim itu hingga kini belum menuntaskan misinya.

Tolak IMB Gereja di Tlogoasrai - ist
Tolak IMB Gereja di Tlogoasrai – ist

Pemkot Semarang Diadukan ke Komnas HAM

LBH Semarang juga mengadukan Pemerintah Kota Semarang ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Juru Bicara YLBHI-LBH Semarang Naufal Sebastian menyebut Pemkot Semarang gagal dan tidak konsisten dalam melakukan upaya mediasi. Buktinya, kelompok penolak gereja tak mematuhi hasil mediasi.

Baca juga: Cerita Siswi SMP yang Membunuh Anak Kecil dalam Lemari

“Setiap proses mediasi, arahnya justru meminta pihak Gereja untuk mengalah dengan memindahkan lokasi dimana akan difasilitasi oleh Pemkot Semarang. Ini kan sama saja upaya untuk mendelegitimasi izin pembangunan rumah ibadah yang telah dimiliki secara sah oleh GBI Tlogosari”, ungkapnya pada Februari lalu.

Yang lebih ironis, lanjut dia, peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk Pemkot Semarang terkesan mandul dalam upaya menyelesaikan polemik pembangunan Gereja GBI Tlogosari.

“FKUB nya juga mandul. Tidak ada menawarkan solusi kongkret menyelesaikan polemik. FKUB seharusnya memberikan pemahaman mengenai hak keberagaman dan hak kemerdekaan beragama dan berkeyakinan kepada kelompok intoleran,” ujar Naufal.

“Serta meminta Pemerintah Kota Semarang untuk menunaikan kewajibannya dalam penegakan Hak Asasi Manusia dalam bentuk perlindungan dan rasa aman terhadap Jemaat GBI Tlogosari,” imbuhnya.

YLBHI-LBH Semarang juga menyayangkan sikap aparat TNI dan Polri yang terkesan mengintervensi pembangunan GBI.

“Alih-alih menjaga hak konstitusional dan jaminan rasa aman warga negara, TNI dan Polri justru menghambat proses pembangunan rumah ibadat dengan dalih stabilitas. Hal ini menjadikan terhambatnya GBI Tlogosari dalam mengakses hak untuk beribadat dan membangun rumah ibadat”, kata Naufal.*