Presiden Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Dilakukan untuk Persatuan Indonesia

Presiden Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Dilakukan untuk Persatuan Indonesia

Presiden Joko Widodo mengatakan, pengerjaan infrastruktur selama ini juga memiliki tujuan untuk mengikat kembali persatuan bangsa. (Foto: Presiden Joko Widodo - antara)

JAKARTA, dawainusa.com – Pembangunan infrastruktur seperti yang gencar dilkerjakan oleh Pemerintah Republik Indonesia saat ini ternyata tidak hanya memiliki kaitan dengan perekonomian. Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo mengatakan, pengerjaan infrastruktur selama ini juga memiliki tujuan untuk mengikat kembali persatuan bangsa.

“Banyak orang melihat pembangunan infrastruktur hanya berkaitan dengan ekonomi, mobilitas logistik, mobilitas orang dan barang, ya. Tetapi yang paling penting, infrastruktur yang kita bangun adalah infrastruktur yang menyatukan bangsa Indonesia,” ungkap Presiden Jokowi ketika membuka Simposium Nasional Kebudayaan Tahun 2017 di Jakarta seperti dilansir okezone, Senin (20/11).

Baca juga: Kedapatan Mencuri, Gadis 15 Tahun Ini Dihajar Warga

Presiden Republik Indonesia ketujuh itu juga menjelaskan, berbagai pembangunan infrastruktur seperti pembangunan bandara dan pelabuhan di pulau-pulau terpencil dan daerah pinggiran memiliki tujuan untuk mempermudah akses di antara 17 ribu pulau milik Indonesia. Hal ini kemudian memungkinkan setiap pulau saling terhubung satu sama lain.

“Saya pernah terbang dari Aceh ke Wamena. Waktu yang saya tempuh Sembilan jam 15 menit. Tanpa infrastruktur, orang Aceh tidak bisa langsung ke Wamena. Bagaimana kita ke Pulau Miangas kalau di sana tidak ada infrastruktur pelabuhan, airport meskipun tidak panjang,” jelas Jokowi.

Lebih lanjut, mantan orang nomor satu DKI Jakarta ini menegaskan, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia saat ini juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Hal ini digalakkan agar pembangunan di Indonesia tidak terikat di pulau Jawa semata. Dengan ini, menurut Jokowi, keadilan sosial sunguh-sungguh terwujud untuk seluruh warga Indonesia.

Presiden Jokowi; Masih Ada Tantangan

Program peningkatan pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi selama ini memang tetap memiliki tantangan. Tantangan itu berasal dari warga Indonesia sendiri. Mereka belum memahami terkait tujuan di balik fokus pemerintah untuk meningkatkan hal ini.

Pada bulan Mei lalu, presiden Jokowi mengatakan sikap heran dan sesal karena sejumlah proyek infrastruktur yang dilakukan pemerintah terhambat. Hal itu terjadi karena program ini mendapatkan reaksi pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Padahal, di negara lain, proyek seperti ini selalu disambut dengan baik oleh warganya.

“Kita ini mau bangun jalan tol ribut masalah lahan, ramai masalah pembebasan lahan, bolak balik ramai, stop enggak berjalan karena masalah ini,” kata Jokowi saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2016, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5).

Menurut Jokowi, reaksi masyarakat seperti itu sama sekali bertentangan dengan prestasi yang telah diperoleh pemerintah yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Apalagi, pemerintah juga telah mendaptkan status Investment Grade atau layak investasi dari lembaga pemeringkatan dunia Standard and Poors (S&P).

Baca juga: Pembentukan Provinsi Sumba Kembali Diwacanakan

Anggaran Pembangunan Infrastruktur 2018

Berbagai hambatan dalam program pembangunan infrastruktur ini ternyata tidak mematahkan semangat pemerintah untuk terus menggalakannya. Hal itu dapat dilihat dalam ambisi pemerintah yang memproyeksikan anggaran negara untuk pembangunan di bidang ini pada 2018 mendatang.

Dilansir CNNIndonesia, Rabu (16/8) lalu, dalam draf Nota Keuangan RAPBN 2018 disebutkan besaran anggaran infrastruktur tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp409 triliun. Rinciannya ialah untuk infrastruktur ekonomi sebesar Rp395,1 triliun, infrastruktur sosial Rp9 triliun, dan demi dukungan infrastruktur Rp4,9 triliun.

Apabila diamati lebih rinci, tercatat pemerintah memberi anggaran sebesar Rp161,2 triliun dalam RAPBN 2018 untuk belanja sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait yang bergerak di bidang infrastruktur, yakni untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp104,2 triliun naik 2,6 persen dari anggaran APBNP 2017, dan untuk Kementerian Perhubungan sebesar Rp44,2 triliun naik 8,3 persen dari APBNP 2017.

Selain itu, anggaran juga diberikan kepada Kementerian Pertanian sebesar Rp1,4 triliun dan untuk Kementerian ESDM sebesar Rp2,8 triliun dalam RAPBN 2018. Jumlah itu mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi tahun ini untuk masing-masing dua kementerian itu, yakni Rp2,5 triliun untuk Kementerian Pertanian dan Rp3,1 triliun untuk Kementerian ESDM.

Adapun peningkatan tersebut secara umum karena peningkatan alokasi pada Kementerian/Lembaga (K/L) bidang infrastruktur, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur, dan investasi pemerintah sendiri untuk infrastruktur.* (YAH).