Praktik Poligami Dinilai Dapat Mendorong Prilaku Korupsi

Praktik Poligami Dinilai Dapat Mendorong Prilaku Korupsi

JAKARTA, dawainusa.com Praktik poligami yang dilakukan oleh para aparatur sipil negara dinilai dapat menyebabkan lahirnya prilaku korupsi. Hal itu dikatakan oleh Peneliti Senior Wahid Foundation Ahmad Suaedy di Jakarta, Rabu (12/12).

“Selain menunjukkan ketidakadilan terhadap perempuan, poligami juga potensial mendorong terjadinya korupsi,” kata dia.

Ia menjelaskan, hal itu dapat terjadi karena aparatur sipil negara negara (ASN) hanya memiliki atau mendapatkan tunjangan dari negara untuk satu istri.

Baca juga: Dua Alasan Sinta Wahid Masuk Daftar 11 Perempuan Berpengaruh Dunia

“Gaji dan tunjangan kan hanya untuk satu istri. Menghidupi lebih dari satu harus cari tambahan penghasilan di luar penghasilan resmi,” ujar dia.

Karena itu, Suaedy menyarankan agar semua partai politik sudah semestinya mendorong pelarangan praktik poligami. Namun untuk mewujudkan hal itu, mereka juga harus memiliki basis argumentasi yang kuat dan jelas.

Apalagi, tidak semua partai politik di DPR mendukung pelarangan praktik poligami tersebut. “Harus bisa meyakinkan mayoritas anggota dewan dan pemerintah. Tentu ini memerlukan argumen yang kuat,” ujar dia.

Partai Solidaritas Indonesia Tolak Poligami

Sejauh ini partai politik yang sudah menegaskan diri menolak praktik poligami ialah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan bahwa partainya itu tidak akan pernah mendukung hal tersebut.

Alasan utama yang disodorkan oleh Grace ialah karena selama ini praktik poligami telah terbukti menciptakan ketidakadilan di tengah masyarakat secara khusus terhadap perempuan yang menjadi korban dari hal itu.

Baca juga: Miliki 39 Istri, Begini Cara Chana Bergiliran Tidur dengan Istri-istrinya

“Riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya praktik poligami menyebabkan ketidakadilan perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan,” ujar Grace.

Adapun terkait tekad penolakan terhadap praktik poligami ini, demikian Grace menegaskan, akan dilakukan PSI ketika mereka lolos ke Parlemen. Ia berjanji bahwa partainya akan menjadi partai pertama yang akan berusaha untuk merevisi UU tentang poligami ini.

“Jika kelak lolos di Parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta aparatur sipil negara,” tutur dia.

Dinilai Membuat Gaduh

Sikap PSI yang menolak praktik poligami ini justru mendapat tanggapan negatif dari beberapa kalangan. Sekretaris Jenderal Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Mochammad Yunus misalnya mengatakan bahwa apa yang disampaikan PSI itu hanya akan menciptakan kegaduhan di tengah publik.

“Apa yang dikatakannya itu, justru semakin menambah perdebatan di tengah masyarakat,” kata Yunus di Jakarta, Rabu (12/12). Bagi Yunus, sikap PSI tersebut sangat bertentangan dengan adat yang sudah berlaku sejak lama di  beberapa daerah di Indonesia.

Baca juga: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Bukti Hilangnya Martabat Manusia

“Itu artinya dia kan menentang apa yang selama ini jadi local wisdom di masyarakat. Karena adat di tiap daerah di tiap kelompok masyarakat tentu pasti berbeda-beda,” tutur dia.

Yunus mengatakan, poligami untuk sebagian masyarakat Indonesia sesungguhnya sudah menjadi tradisi. Ia mengatakan hal itu karena banyak keluarga yang sudah mempraktikan hal tersebut.

Dalam Islam sendiri, terang dia, poligami itu ialah sesuatu yang tidak dilarang. “Poligami itu bukan sesuatu yang dilarang. Yang dilarang itu khamar (minuman keras), aliran sesat, dan prostitusi,” kata Yunus.*

COMMENTS