Prahara Partai Hanura, Daftar Dosa-dosa Oso dan Sikap Politik Wiranto

Prahara Partai Hanura, Daftar Dosa-dosa Oso dan Sikap Politik Wiranto

Saat ini, Partai Hanura tengah dilanda masalah. Sejumlah kader berkumpul dan memberhentikan OSO sebagai Ketua Umum.(Foto: Oso dan Wiranto - ist)

FOKUS, dawainusa.com – Pada 22 Desember 2016, Oesman Sapta Odang (Oso) dikukuhkan sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Hanura menggantikan Wiranto. Saat itu, Wakil Ketua MPR yang juga ketua DPD ini baru sebulan menjadi kader partai. Terpilihnya Oso secara aklamasi sebagai Ketum Hanura, tidak pernah terlepas dari peran serta Wiranto.

Bahkan Oso mengaku dirinya mengemban tugas sebagai Ketua Umum Hanura karena diminta langsung oleh sang pendiri, Wiranto. Oso menyebut bila Wiranto sampai harus tiga kali menawari posisi tersebut kepadanya sebelum akhirnya dia mau menerima jabatan tersebut.

Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa, Oso akhirnya ditetapkan sebagai calon tunggal saat itu. Meskipun dengan stok kader yang banyak, Hanura sendiri punya tradisi menghindari konflik dalam pemilihan ketua umum. Karena itu, dalam proses penjaringan hanya akan muncul satu nama, yang nantinya ditetapkan secara aklamasi menjadi ketua umum.

Baca juga: Ketua DPR RI: DPR akan Jalin Hubungan Harmonis dengan KPK

Eksistensi dan keberlangsungan organisasi partai di Indonesia menjadi alasan mendasar terpilihnya Oso sebagai ketua umum.  Tak hanya itu, di mata Hanura, Oso dianggap memiliki rekam jejak yang bagus dan dikenal luas oleh masyarakat banyak, seperti halnya Wiranto.

Namun, dalam politik, segala sesuatunya bisa berubah. Prahara di tubuh Partai Hanura  saat ini setidaknya menegaskan hal itu. Sejumlah kader yang tergabung dalam kubu ‘Ambhara’ memberhentikan Oso sebagai Ketua Umum.  Mengapa Oso diberhentikan? Seperti apakah sikap politik Wiranto, yang telah menyerahkan tampuk pimpinan Hanura ke Oso?

Penyebab Oso Diberhentikan

Beredar kabar, mayoritas DPD Partai Hanura di seluruh Indonesia tidak menginginkan Oso tetap menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Pengusaha dan politisi senior itu sudah dinilai telah melanggar AD/ART partai, sehingga dibutuhkan penyelamatan Partai Hanura. Ha ini ditegaskan Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Nurdin Tampubolon.

“Ada pelanggaran AD/ART, jadi kami melakukan hal-hal sesuai mekanisme yang ada,” ujar Nurdin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).

Baca juga: TNI Kirim Satgas Kesehatan Tangani Campak dan Gizi Buruk di Asmat

Nurdin sendiri tidak menjelaskan secara terperinci bentuk pelanggaran AD/ART yang dilakukan Oso selama menjabat sebagai ketua umum. Sebab menurutnya, ada pihak yang akan menjelaskannya nanti.

Hal lain yang melatari pemecatan Oso  adalah terkait keputusan Oso yang dinilai subyektif dengan seenaknya memecat beberapa ketua DPD tanpa prosedur yang benar. Selain itu, tata kelola keuangan di Partai Hanura selama dipegang Oso sangat buruk.

“Beliau mengambil keputusan tidak pernah dalam rapat,” ungkap salah satu sumber seperti dikutip CNN, Senin (15/1).

Sebelumnya, pada Senin (16/1), sejumlah DPD Partai Hanura melayangkan mosi tidak percaya terhadap Oso. Mereka mendesak DPP Hanura menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk melengserkan Oso dari kursi ketua umum.

Ketua DPD Hanura Sumatera Barat Marlis Alinia, perwakilan DPD yang melayangkan mosi tidak percaya terhadap Oso, membeberkan dosa-dosa Oso sekaligus alasan yang melatarbelakangi sikap para pengurus daerah itu.

Alasan pertama, kata Marlis, Oso memindahkan kewenangan penandatanganan surat keputusan soal pengangkatan kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Cabang Kota/Kabupaten ke tingkat DPP. Sebelumnya, urusan kepengurusan di daerah diserahkan kepada pengurus DPC.

Kedua, Oso dinilai melanggar pakta integritas yang telah ditandatanganinya saat dilantik sebagai Ketua Umum Hanura. Salah satu poin dalam pakta integritas itu adalah menjaga soliditas partai, baik di tingkat pusat maupun daerah dan bertanggung jawab meningkatkan elektabilitas partai.

Dalam pakta integritas itu disebutkan pula bahwa jika Oso tidak mampu melaksanakannya, maka boleh diberhentikan sebagai ketua umum. Akan tetapi, kata Marlis, Oso justru memecat sejumlah petinggi DPD Hanura tanpa alasan yang jelas, termasuk dirinya.

Ketiga, para pengurus DPD menduga ada praktik mahar politik yang dipimpin Oso. Terkait dugaan tersebut, Oso mengaku tidak ada keterlibatan dirinya dalam praktik mahar politik seperti yang dituduhkan kubu ‘Ambhara’.

Tanggapan Wiranto

Wiranto sendiri mengaku belum mendapatkan informasi yang utuh soal konflik yang terjadi di partainya. Meski demikian, Wiranto menyarankan, jika ditemukan masalah internal partai, maka sepatutnya segera diselesaikan oleh Dewan Pengurus Hanura sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.

“Lalu di sana ada rasa tidak puas, ada sesuatu yang tidak tepat, diselesaikan di internal partai dengan cara memenuhi AD/ART di sana,” ujar Wiranto saat ditemui di kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (15/1).

Baca juga: Kebebasan Beragama Masih Menjadi Masalah di Indonesia

Sejak awal, desain Partai Hanura selalu mengikuti mekanisme dalam AD/ART. Gejolak di internal partai menurut wiranto, merupakan hal yang lumrah terjadi. Sebagai Dewan Pembina, dirinya akan melihat secara utuh permasalahan yang terjadi dan mencari solusi yang tepat.

“Itu hal yang biasa dalam proses parpol. Sehingga tak perlu kita khwatirkan, akan diselesaikan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Oso mengklaim, Wiranto tak setuju dengan pemecatan dirinya. Bahkan Oso menyatakan akan memecat balik Wiranto jika ikut setuju pemecatan. Dirinya sungguh yakin, Wiranto tidak akan sejalan dengan langkah yang diambil Sarifuddin Suding Cs.

“Pasti Pak Wiranto enggak setuju. Kenapa? Enggak ada dasar untuk memecat. Kalau dia setuju pecat (saya), saya pecat balik,” kata Oso, Senin (15/1).

Pasalnya, komunikasi dengan Wiranto soal polemik yang terjadi di tubuh Hanura telah dilakukan Oso. Menurutnya, setelah ada komunikasi, Wiranto hanya berpesan agar menjalankan organisasi sesuai dengan AD/ART.

“Sudah bicara dengan Wiranto, ya dia bilang laksanakan saja sesuai dengan AD ART,” kata Oso.

Oso mengatakan, pihaknya tak peduli dengan rapat yang digelar sejumlah pengurus pusat, daerah hingga pendiri Hanura yang dipimpin Sarifuddin Suding di Hotel Ambara, Jakarta Selatan. Oso berjanji akan menertibkan kader-kader yang membangkang.

“Saya tidak peduli apa yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang kecil, yang ingin merusak partai, pasti kita lawan dan kita tertibkan,” tutur Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu.

Pada kesempatan yang sama, Oso juga mengumumkan telah mencopot Sarifuddin Suding sebagai Sekretaris Jenderal Hanura. Posisi Suding, kini digantikan oleh Herry Lontung Siregar, yang sebelumnya menjabat Ketua Tim Pilkada Pusat Hanura. Sampai kapan prahara ini akan berakhir?*