PP PMKRI Soal Sekolah Minggu Masuk RUU Pesantren

PP PMKRI Soal Sekolah Minggu Masuk RUU Pesantren

JAKARTA, dawainusa.com Keputusan badan legislasi (Baleg) DPR RI menetapkan rancangan undang-undangan (RUU) pesantren dan pendidikan keagamaan mendapat respon dari Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) periode 2018-2020.

Diketahui, RUU ini hendak mengatur tentang pesantren dan pendidikan keagamaan. Namun, menjadi polemik karena RUU tersebut juga akan mengatur tentang sekolah minggu dan katekis pada agama Kristen.

Dalam keterangan yang diterima dawainusa, Ketua Umum PP PMKRI Juventus Prima Yoris Kago mengatakan, PMKRI pada prinsipnya memberikan apresiasi terhadap langkah wakil rakyat yang mengusulkan RUU terkait.

Baca juga: Romo Benny Susetyo Soal Sekolah Minggu Masuk RUU Pesantren

Setidaknya usulan tersebut berangkat dari keprihatian terhadap kondisi pendidikan dan kealpaan negara menyediakan saranan dan prasarana pendidikan yang baik. Namun, Juventus menekankan, RUU harus dirumuskan secara tepat sebagai bentuk keberpihakan negara dalam bentuk politik anggaran.

“PMKRI sepakat jika salah satu poin penting dalam RUU tersebut adalah alokasi anggaran pendidikan, sebab kepentingan yang sangat mendasar itu adalah politik alokasi anggaran. Ini harus jelas berpihak sebagai dukungan negara terhadap kepastian sistem dan sarana prasarana pendidikan yang baik pada pesantren dan keagamaan lain,” kata Juventus di Jakarta, Sabtu (27/10).

Ia menambahkan, jika RUU ini benar-benar sebagai bentuk perhatian terhadap pendidikan pesantren dan keagamaan lain, maka mekanisme pembetukan RUU harus diperhatikan dengan benar. Mengingat, pembentukan undang-undang di Indonesia sudah diatur dengan UU tersendiri. Dengan demikian, proses pembentukannya harus memperhatikan syarat materil dan formilnya.

Hak Privasi Agama Lain Tidak Boleh Diintervensi

Lebih lanjut Juventus menjelaskan, RUU ini tidak boleh memberikan intervensi proses pendidikan nonfomal yang sudah berkembang pada setiap agama.

Salah satunya adalah pendidikan sekolah minggu dan katekis yang sudah lama dikembangkan oleh seluruh gereja di Indonesia. Mengingat, kegiatan nonformal tersebut merupakan bentuk kebebasan beragama dan dijamin oleh konstitusi.

“Perhatian itu tidak harus sampai mengintervensi hak privasi keagaman yang tersalur lewat pendidikan nonformal seperti sekolah minggu, sekolah alkitab, remaja gereja, pemuda gereja, katekisasi, atau bentuk lain yang sejenis menjadi pendidikaan formal yang di atur dalam undang-undang,” jelas Juventus.

Baca juga: Petisi Tolak Sekolah Minggu Masuk RUU Pesantren Ramai Dukungan

Kegiatan nonformal seperti sekolah minggu dan katekis, demikian Juventus, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan keagamaan dalam agama kristen dan katolik.

Kegiatan seperti ini juga adalah bagian dari pengembangan diri anak-anak dan muda-mudi gereja. Karenanya, negara tidak boleh campur tangan untuk mengatur berkaitan dengan prosesnya.

“Esensi kegiatan ini adalah bagian dari urusan peribadahan agama yang tidak bisa diintervensi oleh negara,” jelasnya.

Mengingat kegiatan ini bentuknya adalah nonformal, maka ada standar tertentu yang telah ditetapkan oleh masing-masing gereja. Tujuannya jelas untuk membentuk kepribadian anak-anak dan muda-mudi gereja. Menurutnya, masuknya negara untuk memberikan pengaturan secara resmi akan mengakibatkan proses kegiatan ini menjadi kaku.

Pasal Kontrovesial Diminta Dicabut

Pengurus pusat PMKRI sendiri melihat ada beberapa pasal kontorversial dalam RUU pesantren dan pendidikan keagamaan. Pasal-pasal tersebut berpotensi mengancam kebebasan beragama di Indonesia. Karena itu, bagi PMKRI, demikian Juventus, pasal-pasal tersebut semestinya dicabut dari RUU tersebut sebelum dilanjutkan pembahasannya.

Adapun beberapa pasal yang dianggap kontroversial yakni pasal 69 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 70, Pasal 85 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 70, Pasal 85 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 86 dalam RUU Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang menurut PMKRI bermasalah.

Baca juga: Jokowi-Sandi: Politik Sontoloyo vs Politik Ojo Loyo

Pasal-pasal tersebut dianggap bermasalah karena pasal tersebut mengatur kurikulum kegiatan nonformal keagamaan dan batasan jumlah peserta pada kegiatan sekolah minggu.

“Bagaimana mungkin sebuah pendidikan yang nonformal dan bersifat keagamaan harus memperoleh izin dari kementerian yang membidangi urusan agama di tingkat kabupaten/kota, diberikan nomor register dan harus memenuhi segala macam syarat dan standar pendiriannya yang diatur dalam Pasal 18 RUU ini,” ujar Juventus.

Juventus pun meminta kepada DPR dan pemerintah untuk tidak menyamakan sekolah minggu dengan kegiatan pendidikan formal agama lain. Karena pada prinsipnya terdapat perbedaan, baik dari segi proses maupun tujuannnya.

Ia juga menambahkan, pasal yang bermasalah harus ditarik dari RUU tersebut karena berpotensi mengancam kebebebasan berekspresi dan beragama dari setiap warga negara.

“PMKRI melihat ada potensi campur tangan negara yang sangat jauh masuk mengurus kebebasan berekspresi dalam berkeyakinan dan beragama warganegaranya. RUU ini berpotensi menjadi alat bagi kelompok-kelompok tertentu untuk bisa melakukan pembubaran dan mempersekusi dengan kekerasan terhadap aktivitas pendidikan nonformal agama Katolik dan Kristen,” tutupnya.*