Potret Buram Penegakan Hukum Kita

Potret Buram Penegakan Hukum Kita

KIRIMAN PEMBACA, dawainusa.com Term hukum tidak bisa pernah terlepas dari keberadaan suatu masyarakat. Tanpa kehadiran masyarakat di suatu tempat, hukum pun tidak akan pernah ada. Pemikiran inilah yang melahirkan adagium “ada hukum ada masyarakat” (ubi-ius ubi-societas).

Hari-hari ini, hukum sebagai panglima lebih merupakan sebuah jargon kosong yang tercerabut dari relasi hakikinya dengan masyarakat. Hukum yang seharusnya dijadikan sebagai social control, bergeser menjadi alat untuk menekan dan memaksa kehendak terhadap masyarakat.

Baca juga: Cerita Noviyanto yang Dibentak Laiskodat Gara-gara Interupsi

Salah satu contoh kasus yang bisa diangkat adalah kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Kasus Novel sempat menjadi perbincangan sekaligus memantik perdebatan publik tanah air. Namun, hingga saat ini , penyelesaian kasus tersebut tak kunjung tuntas.

Publik pun kecewa. Sebab, Novel Baswedan merupakan representasi lembaga pemberantasan korupsi yang selama ini intens menghantar para koruptor ke balik jeruji tahanan. Mandeknya proses penyelesaian kasus tersebut memunculkan psimisme akan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebetulnya, kita menangkap semacam ‘tangan-tangan yang tak kelihatan’ (the invisible hand) yang membuat penegakan hukum kita nampak merosot. Hal ini terjadi, secara eksplisit tidak terlepas dari situasi yang dialami penyelenggara negara, yang pada saat ini terjebak oleh sistem yang hegomonik.

Minus Kepercayaan

Dampak dari situasi ini adalah adanya abjeksi, suatu situasi di mana hukum dipermainkan, diputar balikkan, diparodi, didistorsi, serta dilencengkan arahnya.

Di dalam masyarakat yang daya kritisnya yang telah lama dibungkam, pelencengan hukum diterima sebagai nasib. Akan tetapi, di era keterbukaan seperti sekarang, tindakan distorsi hukum dilakukan oleh penguasa justru akan mempertebal ketidakpercayaan masyarakat.

Baca juga: Bentak Anggota DPRD, Viktor Laiskodat Dinilai Rendahkan Martabat DPR

Survei terakhir yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat, kepercayaan mayarakat terhadap hukum sebesar 29,8%, berbanding terbalik dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yaitu 56% .

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum tersebut disebabkan oleh ulah para penegak hukum yang telah mempermainkan makna esensial hukum itu sendiri.

Masyarakat beranggapan bahwa yang dilakukan oleh peguasa dalam hal ini adalah para aparatur penegak hukum tidak lain hanyalah sebuah permainan hukum (justice game). Hukum hanya dianggap sebagai sebuah ajang permainan bahasa (language game).

Kecurigaan masyarakat terhadap aparat penegakan hukum tidak hanya sampai pada permainan bahasa saja, namun lebih kepada adanya indikasi para penegak hukum mempermainkan “aturan main hukum” (rule of play).

Geliat ini bukan dalam rangka mencari keadilan (justice) atau kebenaran (truth), akan tepi hanya untuk menyembunyikan atau menutupi keadilan dan kebenaran yang telah disepakati bersama tersebut, demi menyelamatkan kepentingan kekuasaan.

Krisis legitimasi ini tampak telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Konsekuensinya adalah muncul ‘bahasa keadilan’ yang diciptakan masyarakat yakni “bahasa kekerasan”: penjarahan, pembakaran, pelemparan, penghancuran dan pembunuhan.

Bahasa kekerasan lebih merupakan antitesa atas ketidakbecusan aparat penegak hukum serentak merupakan representasi kejenuhan masyarakat. Mereka tidak lagi percaya dengan perlakuan para penegak hukum yang katanya menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi.

Masyarakat tidak lagi taat pada peraturan hukum, akan tapi masyarakat takut terhadap hukum. Marakanya tindakan main hakim sendiri, setidaknya menjadi salah satu faktor dari sekian banyak penyabab ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Keadilan Hukum Harus Ditegakan

Merujuk pada fakta di atas, kita perlu membangkitkan kesadaran kolektif bahwa keadilan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Dalam arti, hukum tidak pernah boleh pandang bulu dan hanya memihak pada kebenaran dan keadilan.

Lembaga hukum harus menjunjung tinggi makna esensial hukum, dengan mengambil suatu tindakan atau keputusan secara adil tanpa tanpa manipulasi dan sejumlah kecurangan lainnya.

Untuk menciptakan ideal penegakan hukum seperti ini, perlu memperhatikan beberapa aspek penting yang harus menjadi komitmen bersama para penegak hukum. Pertama, profesionalitas aparat penegak hukum harus diperbaiki.

Profesionalitas mengandaikan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Kesadaran ini harus muncul dalam diri para penegak hukum agar tidak terjebak dalam arus kepentingan segelintir orang dan menelanjangi hakikat hukum yang mesti diperjuangkan.

Kedua, pembenahan internal lembaga penegak hukum. Hal ini perlu demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum. Jika kepercayaan itu ada, kesadaran publik untuk mentaati hukum dengan sednirinya akan terwujud.

Jika kedua hal ini dijadikan komitmen bersama para penegak hukum, potret buram hukum kita akan perlahan dicerahkan. Hukum pun akan tetap menjadi pangalima di Indonesia.*

Oleh: Dionisius Shandy Tara* (Aktivis PMKRI Jakarta Barat)