Kemensos Tidak Boleh Ada Pihak yang Potong Dana Bansos
Ilustrasi - ist

JAKARTA, dawainusa.com – Kementerian Sosial (Kemensos) RI meminta kepada sejumlah pihak terkait agar tidak boleh memotong dana bansos.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama pada Jumat (30/7) mengatakan bahwa seluruh bansos harus diterima secara utuh oleh pihak yang mendapatkannya.

Baca juga: Kapan Pandemi Covid-19 Berakhir? Begini Jawaban Presiden Jokowi

“Bansos harus diterima utuh oleh keluarga penerima manfaat, tidak boleh ada pengurangan. Tidak boleh ada potongan,” kata Purnama.

Meski demikian, Purnama tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait apakah ada sanksi tegas jika ada pihak yang masih nekat memotong bansos tersebut.

10 Jenis Bantuan Sosial (Bansos) yang Diberikan Pemerintah ke Masyarakat

Sebagaimana diketahui, dalam rangka membantu perekonomian masyarakat di tengah situasi Pandemi Covid-19, pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial atau bansos. Sejumlah bansos tersebut ialah sebagai berikut.

Baca juga: Siap-siap, Jokowi akan Bagikan Bansos untuk Pelaku UKM, Cek Syaratnya!

Bantuan Sosial Tunai (BST)

Penyaluran dana Bantuan Sosial Tunai ini diketahui diperpanjang selama 2 bulan, yaitu pada Juli hingga Agustus. Bantuan Sosial Tunai tersebut akan diberikan kepada 10 juta keluarga yang belum menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan dan Sembako.

Nantinya, setiap keluarga akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 300 ribu dari pemerintah. Namun untuk bulan Juli, masyarakat akan menerima bantuan sebesar Rp 600 ribu sekaligus. Sebab, bantuan untuk bulan Mei dan Juni 2021 disalurkan sekaligus.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pencairan dananya dipercepat pada awal bulan Juli 2021. Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada ibu hamil sebesar Rp 3 juta/tahun.

Kemudian kepada anak usia dini Rp 3 juta/tahun, anak SD Rp 900 ribu/tahun, anak SMP Rp 1,5 juta/tahun, anak SMA Rp 2 juta/tahun, disabilitas berat Rp 2,4 juta/tahun, dn lansia 70+ Rp 2,4 juta/tahun. Penyaluran tahap 3 dicairkan pada Juli 2021 melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

Program Kartu Sembako

Pemerintah juga memberikan bantuan senilai Rp 200 ribu setiap bulannya kepada setiap KPM. Penyaluran untuk Juli sampai dengan September dipercepat yakni dicairkan pada Juli 2021 melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). Penerima Kartu Sembako ditambah agar optimal dan memenuhi target awalnya.

Bantuan Beras 10 kg

Tambahan bantuan beras yang diberikan oleh pemerintah sebanyak 10 kg, disalurkan melalui Perum Bulog untuk 10 juta KPM penerima bantuan PKH dan 10 juta KPM bansos tunai.

Bantuan Beras 5 kg

Pemerintah juga memberikan bantuan beras sebesar 5 kg kepada setiap keluarga selama PPKM untuk masyarakat sektor informal usulan pemerintah daerah (di luar penerima PKH, Program Kartu Sembako, dan BST) yang disalurkan melalui dinas sosial.

BLT Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Desa yang diberikan oleh pemerintah juga akan segera diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak. Penyaluran BLT Desa dipercepat dengan relaksasi penambahan jumlah penerima oleh musyawarah desa.

Bantuan UMKM

Bantuan khusus pemerintah untuk masyarakat pelaku UMKM juga akan segera disalurkan oleh pemerintah. Bantuan UMKM ditujukkan untuk melindungi para pelaku usaha mikro yang terdampak selama pemberlakuan PPKM Darurat. Pemerintah juga menambahkan 3 juta daftar penerima baru khusus bantuan UMKM ini.

Diskon Listrik

Pemerintah bersama dengan PLN memberikan bantuan diskon atau potongan harga bagi masyarakat. Diskon bantuan listrik ini diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA.

Pemerintah juga memberikan bantuan rekening minimum atau abonemen bagi 1,14 juta pelanggan dari sektor bisnis, industri, hingga sosial. Bantuan diskon listrik ini diperpanjang hingga bulan Desember 2021, mendatang.

Program Pakerja dan Bantuan Subsidi Upah

Pemerintah akan segera menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2021 ini. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 10 triliun untuk 2,8 juta target penerima bantuan subsidi upah.

Perpanjangan Subsidi Kuota Belajar

Pemerintah menyiapkan anggaran dana Rp 5,54 triliun untuk disalurkan kepada Rp 38,1 juta siswa atau tenaga pendidik hingga Desember 2021. Pemerintah telah menyiapkan berbagai tambahan bantuan Rp 39,19 triliun untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak PPKM.

Bantuan dari pemerintah ini merupakan tambahan, sehingga tidak akan mengurangi atau menghentikan program bantuan yang sudah berjalan sebelumnya seperti BST, PKH, BPNT, Program Kartu Sembako dan bantuan lainnya yang masih bergulir.*