Pos Islamisme Sandi, Akankah Toleran Terhadap Non Muslim?

Pos Islamisme Sandi, Akankah Toleran Terhadap Non Muslim?

Apakah memang Pos Islamis Sandi juga menyimbolkan coverage koalisi yang toleran khususnya terhadap non muslim, sebagai bukti adanya pembelajaran dari kegagalan 2014? (Foto: Fandis Nggarang - ist)

SENANDUNG, dawainusa.com Hans Abdiel Harmakaputra dalam Islamism And Post-Islamism “Non-Muslim” In Socio-Political Discourses Of Pakistan, The United States, And Indonesia (2015) menulis bahwa Islamisme adalah sebuah ideologi yang dapat dikomparasikan dengan bentuk ideologi lain yang ada di dunia.

Ia mengutip pandangan Asef Bayat (2013) dari bukunya yang berjudul “Post-Islamism at Large” yang mendefinisikan Islam sebagai Ideologi dan gerakan yang berusaha untuk membangun tatanan Islam yang bisa berbentuk negara agama, hukum syariah, atau kode-kode moral.

Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, keduanya dari Mesir, dan Abu’l Ala Mawdudi dari Pakistan dikenal sebagai pendukung utama dari ideologi Islamisme. Orang-orang ini, menurutnya, mengkonstruksi Islam sebagai sistem ideologi yang koheren setara dengan ideologi lain seperti sosialisme dan liberalisme. Mereka juga mentransformasi gerakan sosial-politik dalam proyek yang berorientasi mengubah realitas tertentu di masyarakat.

Baca juga: Desa Dalam Perspektif Pilgub NTT

Tentu, ideologi adalah seperangkat keyakinan yang sangat dinamis. Islamisme, sebagai ideologi, juga mengalami perubahan. Perubahan dalam ideologi Islam tersebut dilabeli oleh Bayat (2013) sebagai fenomena Pos Islamisme. Pos Islamisme adalah kondisi dan proyek untuk mengkonseptualisasikan rasionalitas dan modalitas Islam dalam domain sosial, politik, dan intelektual.

Generasi muda Indonesia, khususnya perempuan kelas menengah, sudah terpapar pos Islamisme yang muncul melalui negosiasi perilaku menikmati tren kebudayaan dan ekspresi modernitas di satu sisi, tanpa mengkhianati ketakwaan religius di sisi yang lainnya.

Ia muncul sebagai alternatif dari ideologi Islamisme yang lebih kaku. Pos Islamisme, dengan demikian, dapat dikatakan sebagai pendekatan hibrida yang ingin menggabungkan Islam dengan demokrasi dan modernitas. Pos Islamisme di Indonesia memiliki penjelasan tersendiri.

Fariz Alniezar (2018) dalam Iman dan Kenikmatan (Membedah Pascamodernisme Buku Identitas dan Kenikmatan) menjelaskan beberapa pandangan mengenai buku Ariel Heryanto.

Menurut Ariel, pasca keruntuhan orde baru, terdapat gelombang besar kebangkitan Islam yang digambarkannya sebagai sebuah “kegairahan”. Simbol Islam dimunculkan dalam perpolitikan melalui kemunculan partai Islam. Bila dalam politik, kegiarahan pasca orde baru menimbulkan Islamisasi Politik, maka dalam bidang sosial dan budaya kegairahan itu muncul melalui ekspresi keberislaman yang disebut Pos Islamisme.

Menurut Ariel, Pos Islamisme adalah suatu ekspresi keberislaman yang melampaui keislaman monolitik orde baru dengan membangun ekspresi yang lebih plural, cair, dan kosmopolit.

Dengan meminjam teori Asef Bayat, Ariel menyimpulkan bahwa generasi muda Indonesia, khususnya perempuan kelas menengah, sudah terpapar pos Islamisme yang muncul melalui negosiasi perilaku menikmati tren kebudayaan dan ekspresi modernitas di satu sisi, tanpa mengkhianati ketakwaan religius di sisi yang lainnya.

Ketakwaan Religius Sekaligus Modern dalam Budaya Layar

Artikulasi ekspresi tersebut muncul melalui fenomena film atau kegandrungan perempuan muslim terhadap budaya asing, seperti K-Pop. Dalam film seperti “Ayat-Ayat Cinta” atau “Perempuan Berkalung Sorban” terdapat kritik terhadap pandangan yang kaku dalam ekspresi keberislaman.

Dalam “Ayat-Ayat Cinta”, menjadi muslim tidak berarti harus bergamis seperti mengenakan peci, bersarung, rajin ke masjid, dan citra lain yang selama ini digambarkan Orde Baru. Menjadi Muslim, yang digambarkan oleh tokoh Fahri, bisa juga ditunjukkan dengan menjadi seorang yang tampan, akademis, berprestasi, dan berpendidikan tinggi.

Baca juga: Meminimalisir Korban Gempa

Dalam “Perempuan Berkalung Sorban” Revalina S. Temat bahkan digambarkan sebagai sosok perempuan yang membangkang dan mempertanyakan dominasi budaya patriarki dalam Islam. Artinya, tokoh yang dihadirkan dalam kedua film tersebut adalah sosok religius, beragama Islam, yang membangun identitas lain tanpa keluar dari keislamannya.

Kedua film di atas tentu tidak terlepas dari kritik. Pro dan kontra terhadap pandangan baru menunjukkan bahwa Pos Islamisme merupakan transformasi kebudayaan yang masih mendapatkan resistensi dari Islamisme konservativ.

Dislokasi yang terjadi antara dua varian kebudayaan ini juga terafirmasi dalam pertanyaan yang menggelitik tentang fenomena Islamisasi Politik dan Pos Islamisasi oleh Ariel Heryanto. Kalau memang dalam lanskap politik kita terdapat kebangkitan Islam Politik yang ditandai oleh banyaknya Partai bernafas Islam, kenapa kegairahan tersebut tidak mampu menempatkan partai Islam sebagai partai yang paling dominan?

Barangkali “Ekspresi Keberislaman” yang mewujud dalam Pos Islamisme tidak sejalan dengan “Islamisasi Politik” yang cenderung masih didominasi oleh pemikiran ideologi yang kaku. Lantas, apakah fenomena perilaku politisi Islam yang mendadak bergaya milenial dapat diartikan sebagai usaha untuk menjembatani kebuntuan tersebut?

Sandi yang Pos Islamis: Sebuah Strategi?

Istilah mengenai Pos Islamisme menyeruak dalam diskursus politik tahun ini pasca pengumuman pencapresan Prabowo-Sandi oleh koalisi Gerinda-PKS-PAN pada Jumat (10/8/2018). Sohibul Iman, Presiden PKS, mengatakan bahwa Prabowo-Sandi adalah pasangan yang berasal dari golongan Nasionalis-Islam.

Lebih lanjut, ia melabeli Sandi sebagai Santri yang hidup secara modern namun sudah terislamisasi. “Saya kira beliau seseorang yang memang hidup di alam modern, tetapi beliau mengalami proses spiritualisasi dan Islamisasi, sehingga saya bisa mengatakan saudara Sandi adalah merupakan sosok santri di era Pos-Islamisme,” kata Sohibul.

Baca juga: Generasi Milenial: Antara Politik dan Perubahan Menuju Bonum Commune

Lantas narasi apakah yang mau dibangun kubu koalisi melalui identitas Santri yang Pos Islamis ini? Hemat kami, karakteristik ini membawa kemungkinan implikasi. Bila di 2014, koalisi Prabowo melekat dengan Islam Puritan, maka dalam konteks 2019, koalisi ini akan mengarah pada masyarakat Islam menengah yang lebih kosmopolit.

Artinya, koalisi tidak ingin mengulangi cara-cara membenturkan umat Islam dalam standar kategoris “Islam Benar – Islam Salah”. Dalam identitas Pos Islamis ini, keragaman dalam Islam dirayakan. Hal ini sesuai dengan identitas Sandi itu sendiri, yang merupakan sosok beragama Islam yang modern.

Karena Pos Islamis, karakteristik milenial akan menjadi narasi khas mengenai seorang Sandi. Strategi pas untuk menggaet kelas menengah sekaligus segmen muda yang memiliki nilai suara tersendiri.

Namun, seberapa besarkah gradasi “modern” itu akan dimainkan, PKS yang penulis lihat sebagai pengendali narasi politik koalisi, punya strateginya sendiri. Pertanyaan ini termasuk juga mempersoalkan standar-standar lain dalam diskursus pos modernis seperti pluralisme atau toleransi.

Apakah memang Pos Islamis Sandi juga menyimbolkan coverage koalisi yang toleran khususnya terhadap non muslim, sebagai bukti adanya pembelajaran dari kegagalan 2014? Bisa jadi transformasi ini diambil untuk mengkonstruksi diri sebagai antitesis dari Maaruf Amin yang digambarkan sebagai tokoh intoleran.

Pos Islamis memang mengambil arah yang lebih berbeda dari Islamisme klasik dengan bersikap lebih terbuka terhadap Non Muslim. Atau jangan-jangan koalisi punya karakter Pos Islamis “tersendiri” yang lebih tersamar dengan bermain kaki di berbagai kemungkinan (toleran sekaligus intoleran)?

Sehingga dengan demikian, identitas itu hanyalah gelembung citra, atau semacam hiperrealitas dadakan, yang kosong dan manipulatif? Wallahu A’lam. Yang jelas, strategi narasi kedepan akan semakin asyik dinikmati.*

Oleh: Fandis Nggarang*