Polri Sebut Kampanye Golput Dalam Pemilu Terancam Pidana

Polri Sebut Kampanye Golput Dalam Pemilu Terancam Pidana

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, kampanye mengajak orang lain untuk golput dapat dipidana

Dawainusa.com – Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, kampanye mengajak orang lain untuk golput dapat dipidana. Ancaman pidana tersebut dapat dikenakan kepada orang yang secara sengaja melakukan kampanye golput.

Menurut Dedi, kegiatan kampanye golput melalui media elektronik dapat dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi elektronik.(ITE). Perbuatan tersebut telah dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi orang lain.

“Ya kalau mengajaknya dengan menggunakan sarana media elektronik tentunya Undang-Undang ITE bisa atau dapat digunakan untuk menjerat seseorang sesuai dengan perbuatan dan fakta hukum yang betul-betul peristiwa itu terjadi,” kata Dedi di Jakarta, Selasa,(27/03/2019)

Ia menjelaskan, pihaknya telah menemukan begitu banyak konten pada media elektronik untuk mengajak golput. Kampanye ini juga dilakukan secara sadar karena motivasi untuk mengajak orang lain tidak mengikuti pemilu.

Selain itu, pihaknya juga mendalami motivasi sebenarnya dari mereka yang melakukan kampanye golput. Dalam hal ini, kewenangan polri hanya pada upaya untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap UU ITE.

Prinsipnya, jelas Dedi, polri akan segera melakukan proses penindakan jika ditemukan unsur pidana yang dilakukan. Dengan demikian, polri melakukan proses hukum merujuk pada fakta hukum yang ada.

Baca juga: Dinas Pariwisata NTT Luncurkan Perpustakaan Berbasis Digital

Kampanye Golput Langgar UU Pemilu

Lebih lanjut Dedi menjelaskan, kampanye golput melalui media elektronik tidak hanya melanggar UU ITE. Perbuatan mengajak orang lain untuk golput juga  dapat dijerat dengan UU tentang pemilihan umum.

Dalam UU pemilu, jelas Dedi, telah diatur dengan tegas untuk melarang orang melakukan kampanye golput. Bagi orang yang sengaja melakukannya, dapat dijerat dengan pasal 510 dalam UU tersebut.

“Di dalam UU Pemilu juga sudah diatur ada Pasal 510 kalau enggak salah. Barang siapa yang menghalangi atau menghasut seseorang untuk tidak memenuhi hak pilih bisa dipidana dan didenda juga,” ungkapnya.

Karena itu, lanjut Dedi, UU ITE dan UU pemilu telah mengatur jelas soal kampanye golput menggunakan media elektronik. Polri tinggal memilih UU mana yang tepat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar.

Selama ini, jelas Dedi, masyarakat memberikan penolakan terhadap penggunakan UU ITE. Alasannya karena banyak orang dipidana karena melanggar undang-undang tersebut.

Tetapi, ia menegaskan, untuk kampanye golput melalui elektronik, polri dapat menggunakan UU Pemilu. Jadi, tidak ada alasan bagi mereka yang terbukti melanggar untuk menolak proses hukum.

Baca juga: Kirim Pemuda Ke Australia, Ini Penjelasan Josef Nae Soi

Pelaku Kampanye Golput Tetap Diselidiki

Jenderal bintang satu ini menjelaskan, polri tetap melakukan proses penyelidikan sesuai ketentuan UU yang berlaku. Jadi, tidak ada upaya untuk melakukan kriminalisasi atas nama kebebasan berpendapat di media sosial.

Pihak penyidik akan melihat kasus yang terjadi untuk disesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Apakah kasus tersebut masuk dalam kategori pelanggaran pemilu atau pelanggaran pidana.

“Jadi tergantung, pertama perbuatannya, kedua sarana yang digunakan, itu bisa dijerat disitu,” jelasnya.

Pihak penyidik juga akan mengumpulkan alat bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan. Alat bukti tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan pasal yang sesuai dengan perbuatan pidana tersebut.

“Makanya dari penyidik nantinya akan melihat dulu perbuatannya, fakta hukumnya sesuai dengan alat bukti yang ditemukan oleh penyidik,” ungkapnya.

Baca juga: Cerita Sopir Motor Laut Ikuti Perkembangan Pemilu 2019

Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik tetap melakukannya dengan hati-hati. Hal ini dilakukan agar proses tersebut tidak menyalahi ketentuan undang-undang yang ada.

“Dari situ baru disusun konstruksi hukumnya. Masuk kemana nih? Masuk ke dalam KUHP kan, masuk dalam tindak pidana pemilu kah, masuk ke dalam undang-undang ITE kah. Itu sangat tergantung pada peristiwa tersebut,” pungkasnya.*

COMMENTS