Politisi Gerindra Soal Penyerapan APBD DKI 2018 yang Belum Maksimal

Politisi Gerindra Soal Penyerapan APBD DKI 2018 yang Belum Maksimal

Politisi partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menilai, Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Anies-Sandi memiliki perencanaan yang kurang baik dalam mengelola dana APBD tahun 2018. (Foto: Sandiaga Uno & M. Taufik - CNN Indonesia)

JAKARTA, dawainusa.com – Politisi partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menilai, Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Anies-Sandi memiliki perencanaan yang kurang baik dalam mengelola dana APBD tahun 2018.  Hal itu menurut Taufik terbukti dari penyerapan APBD DKI 2018 masih rendah. Dia menyebut baru enam persen APBD DKI yang diserap Pemprov DKI.

“Serapan yang kami nilai pada triwulan pertama ini masih rendah karena itu kita masih dorong agar serapannya baik,” ujar Taufik usai coffee morning dengan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Selasa (27/2/2018).

Karena itu,Taufik menyarankan agar Pemprov DKI harus segera melakukan evaluasi agar penyerapan anggaran dapat lebih baik lagi. “Evaluasi eksekutif saya kira itu segera dilakukan. Kami  melihat dari faktor perencanaan yang menurut saya kurang baik, ke depan enggak boleh lagi,” ucap dia.

Baca juga: Pengakuan Esradus, Korlap Aksi JPM Surabaya yang Dihajar Polisi dan Satpam

Taufik mengatakan, nantinya DPRD DKI akan berkomunikasi dengan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendiskusikan permasalahan tersebut.

“Jadi kita enggak mau lagi ada seperti yang disampaikan Menkeu bulan November uang DKI di bank (ada) Rp 20 triliun. Enggak boleh lagi besar di ujung, kalau besar diujung nanti penyimpangan banyak,” kata Taufik.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengungkapkan rasa terima kasih kepada DPRD yang telah hadir dalam coffe morning. Menurut dia, masukan DPRD sangat dibutuhkan eksekutif sebagai pemicu lokomotif perekonomian di Jakarta.

“Kita soroti masalah penyerapan anggaran ini adalah perencanaan dan capaian yang sekarang ini kita koreksi ke depan. Kita tidak ingin enggak ada tongkat hoki, ini berulang terus terjadi,” kata Sandi.

Tidak Sesuai Target

Sebelumnya, pada Senin (8/1) Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyampaikan, pihaknya menetapkan target penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 sebesar Rp 6 triliun sampai Rp 7 triliun setiap bulannya.

“Kita ingin penyerapannya itu per bulan antara Rp 6 sampai Rp 7 triliun,” ujar Sandi.

Dengan target tersebut, ia berharap tiap kuartal serapan APBD Pemprov DKI mencapai Rp 20 triliun. Ia mengatakan, berdasarkan data yang telah dihimpun hingga tanggal 4 Januari 2018, serapan anggaran DKI baru mencapai Rp 5,2 triliun. “Pengadaan lelang awal tahun ini pada tanggal 4 Januari masih Rp 5,2 triliun, jauh di bawah targetnya,” kata dia.

Baca juga: Kedapatan Merokok Saat Naik Pesawat, Penumpang Ini Diturunkan

Untuk mengejar target yang telah ditetapkan, lanjut Sandi, tim pengawas penyerapan anggaran DKI akan mulai bekerja pada Selasa (9/1/2018) besok. Sandi juga menyampaikan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memerintahkannya untuk memimpin tim tersebut.

Menurut dia, tim ini beranggotakan pegawai dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov DKI. “Kita ingin pendekatan kepatuhan yang lebih baik dan penggunaan inovasi-inovasi digital itu bisa meningkatkan penerimaan dari BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah),” kata Sandi.

Penyerapan APBD DKI 2018, Kadin DKI Harap Tepat Waktu

Terpisah, sebelumnya juga Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD DKI 2018 tepat waktu. Sarman ingin penyerapan APBD DKI Jakarta 2018 dapat dilakukan pertengahan Januari atau awal Februari 2018.

“Diharapkan proses persetujuan dari Kemendagri tidak berlarut larut sehingga pertengahan atau minggu ke tiga Desember sudah dapat disahkan menjadi APBD tahun 2018,” kata Sarman.

Baca juga: Didukung Banyak Parpol, Fadli Zon: Jokowi Belum Tentu Menang

Sarman mengimbau para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar segera mempersiapkan administrasi penyerapan. Ia tidak hanya menyinggung terkait administrasi, tetapi juga sistem di e-Katalog dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa.

Menurut Sarman, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno harus membuat jadwal dan target penyerapan di masing-masing SKPD. Dengan target ini, tidak ada kepala SKPD yang sengaja mengulur-ulur penyerapan.

“Mengenai proses penyerapan bisa menjadi salah satu tugas Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam memantau masing-masing SKPD akan penyerapan anggaran,” kata Sarman.

Sarman mengatakan penyerapan APBD penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Selain itu ia mengatakan penyerapan APBD dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kegairahan di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor