Politikus Sontoloyo ala Jokowi, Siapa Sesungguhnya yang Sontoloyo?

Politikus Sontoloyo ala Jokowi, Siapa Sesungguhnya yang Sontoloyo?

JAKARTA, dawainusa.com Dalam sebuah kesempatan saat membagikan sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Ahmad Yani, Kaebayoran Lama, Jakarta, pada Selasa, (23/10), Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan pedas soal politikus di Indonesia.

Capres petahana itu mengatakan, banyak politikus sontoloyo di Indonesia. Karena itu, Jokowi meminta masyarakat agar hati-hati terhadap mereka yang masuk dalam kategori ini.

“Hati-hati banyak politikus baik-baik tapi banyak juga politikus sontoloyo,” kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi sebetulnya tidak terlepas dari polemik soal dana kelurahan yang kabaranya akan digelontorkan tahun depan. Oleh sejumlah pihak, terutama dari kubu oposisi, rencana Jokowi dinilai politis. Apalagi bertepatan dengan tahun politik pilpres.

Baca juga: Pilpres 2019, Pantaskah Kedua Kubu Bicara soal Politik Kebohongan?

Padahal, kata Jokowi, dana kelurahan ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat di perkotaan setelah ada dana desa bagi penduduk pedesaan. Masyarakat bisa menggunakan dana kelurahan ini untuk memperbaiki jalan atau saluran air.

“Kok jadi ramai. Kami semua ingin agar untuk rakyat jangan dihubungkan dengan politik,” tuturnya.

Jokowi menuturkan, di Indonesia segala hal selalu dikaitkan dengan politik. Menurut dia, banyak aspek yang sama pentingnya ketimbang politik seperti isu sosial, budaya, dan ekonomi. “Kenapa semua dihubungkan dengan politik. Itulah kepandaian politikus untuk mempengaruhi masyarakat,” ucapnya.

Jokowi bagikan 5.000 sertifikat tanah di Kebayoran Lama

Jokowi bagikan 5.000 sertifikat tanah di Kebayoran Lama – Merdeka.com

Apa itu Politikus Sontoloyo Menurut Jokowi?

Jokowi kemudian menjelaskan maksud dari pernyataannya soal politikus sontoloyo. Menurutnya, politikus sontoloyo adalah mereka yang menggunakan cara tidak sehat demi meraih simpati masyarakat.

Politikus sontoloyo, demikian Jokowi, kerap muncul jelang pemilihan umum. “Segala jurus dipakai untuk memperoleh simpati rakyat tapi (dengan cara) yang gak baik, sering menyerang lawan politik dengan cara-cara yang tidak beradab juga tidak ada tata kramanya,” kata Jokowi di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Tangerang, Rabu, (23/10).

Baca juga: Mengintip Sejumlah Kegundahan Jokowi Jelang Pilpres

Menurut Jokowi, lewat pernyataannya itu ia ingin mengingatkan jika saat ini bukan lagi masanya kampanye dengan cara tidak sehat. Ia ingin tidak ada lagi politik adu domba, politik pecah belah, dan politik kebencian.

Jokowi berujar, sekarang adalah masanya menarik simpati masyarakat lewat adu program, gagasan, dan rekam jejak. “Kalau masih pakai cara-cara lama seperti itu, masih memakai politik kebencian, politk SARA, politik adu domba, politik pecah belah, itu namanya politik sontoloyo,” kata dia.

Penjelasan Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Soal Politik Sontoloyo

Wakil Ketua Tim Kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin Abdul Kadir Karding menilai, politik sontoloyo yang dikatakan Jokowi adalah politik yang cendereung mengalami penurunan kualitasnya. Sebab belakangan ini sejumlah elit memainkan politik kebohongan untuk menarik simpati pemilih.

“Saya kira bagian dari rangkaian pesan-pesan beliau (Jokowi) kepada para politisi karena perilaku politik yang cenderung mengalami dekadensi selama ini dan bisa berakibat pada kualitas perpolitikan Indonesia,” kata Karding kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (24/10).

Baca juga: Seruan Hindari Politik Bohong, Sebuah Sindiran untuk Kubu Prabowo?

Menurut karding, inti yang ingin disampaikan mantan wali kota Solo itu adalah berpesan agar para elit tak lagi menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Apalagi dengan dengan menyebarkan hoaks atau kebohongan.

“Akhiri politik kebohongan, jangan hanya turun kalo mau Pemilu atau Pilpres. Politik yang mengedukasi, akhiri politik SARA ,kampanyekan hal-hal positif dan juga politik asal ngomong yang berdampak negatif dan politik menghalalkan segala cara,” ungkapnya.

Bagi Karding, semua pernyataan Jokowi termasuk politik sontoloyo tidak datang spontan dan tidak tampa sebab dan ujung atau puncaknya pernyataan politisi sontoloyo itu.

“Beliau melihat bahwa fenomena. Ini harus dicegah agar politik kita kembali ke rel yang benar, berkualitas , dan marwahnya terjaga,” tambahnya.

Karding menambahkan, kontestasi Pilpres 2019 harus menjadi edukasi bagi masyarakat. Dengan demikian masyarakat semakin cerdas pada saat menghadapi pesta lima tahunan ini.

Siapa yang Sontoloyo?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sontoloyo berarti konyol, tidak beres, bodoh (dipakai sebagai kata makian). Jika merujuk pada KBBI, politikus sontoloyo berarti politikus yang konyol, tidak beres dan bodoh. Siapakah mereka-mereka itu? Sayangnya Jokowi tak menyebutkan nama.

Kalau kita menggunakan salah satu arti sontoloyo yaitu tidak beres, maka tidak berlebihan jika kita bisa hubungkannya dengan beberapa agenda Nawacita Jokowi yang tidak beres, seperti penuntasan kasus HAM masa lalu.

Baca juga: Fadli Zon Sebut Presiden Jokowi Telah Memainkan Politik Bohong

Soal ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) merilis hasil evaluasi 4 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam bidang hak asasi manusia (HAM).

Dari 17 program prioritas HAM yang tercantum dalam Nawacita, menurut Kontras, ada enam program yang dinilai gagal dipenuhi oleh Jokowi-JK. “Kami temukan enam komitmen gagal dipenuhi. Ada 11 yang telah dipenuhi, tapi itupun tidak secara sepenuhnya,” ujar Koordinator Kontras Yati Andriyani dalam konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (19/10).

Mari kita cek  enam program prioritas HAM yang dinilai gagal dipenuhi:

1. Memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum khususnya terkait anak, perempuan dan kelompok yang termarjinalkan

2. Pemerintahan Jokowi-JK dinilai gagal memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan Kemudian, pemerintah dinilai gagal melakukan langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

3. Pemerintah dinilai gagal menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Misalnya, kerusuhan Mei 98, Tragedi Semanggi I dan II, penghilangan paksa, kasus Talang Sari, peristiwa Tanjung Priok dan Tragedi 1965.

4. Pemerintah dinilai gagal menghapus semua bentuk impunitas dalam sistem hukum nasional. Termasuk, untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer yang menjadi sumber pelanggaran HAM masa lalu.

5. Pemerintah dinilai gagal menekan tindak pidana dan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan melalui alternatif pemidanaan.

6. Pemerintah dinilai gagal berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi penyidikan dan penuntutan, serta akubtabilitas pelaksanaan upaya paksa. “Kami menemukan kegagalan paling signifikan pada upaya penuntasan kasus HAM berat masa lalu. Pemenuhan sebagian program hanya berfokus di sektor ekonomi, sosial dan budaya,” kata Yati.

Barangkali, data yang dikeluarkan Kontras terkait penuntasan kasus HAM yang menjadi agenda Nawacita Jokowi, bisa menjadi salah satu rujukan untuk menerjemahkan politikus sontoloyo (yang tidak beres itu) dalam  konteks kegagalan mengiplementasikan janji-janji kampanye.*