Politik Kampanye untuk Generasi Milenial

Politik Kampanye untuk Generasi Milenial

SENANDUNG, dawainusa.com Kampanye politik merupakan inti dari demokrasi perwakilan. Untuk memenangkan kontestasi pemilihan umum (pemilu), seorang kandidat harus mendapat dukungan dari public. Arena dimana diskursus tersebut berlangsung, oleh Habermas disebut Public Sphere (Ruang Publik).

Menurut Habermas (1974), Public Sphere merupakan suatu kehidupan sosial dimana opini public dapat terbentuk. Diskursus dalam Public Sphere ini kemudian akan menghasilkan legitimasi politik bagi kandidat yang terpilih.

Baca juga: Apakah Strategi Neuropolitik Trump akan Diadopsi di Pemilu 2019?

Karya penting Trent dan Friedenberg (2008) tentang komunikasi politik mengaitkan komunikasi politik dengan kebutuhan kampanye. Bagi “voter”, komunikasi kampanye memberi mereka informasi politik yang ringkas dan padat.

Media (Social) Baru

Media (social) baru sebagai salah satu sarana informasi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada era revolusi industry 4.0 (disruptive innovation) banyak berkembang media (social) baru seperti facebook, twitter, instagram, blog, youtube, dll.

Salah satu ciri khas media (social) baru yaitu dapat diakses oleh setiap orang pada setiap tempat dan waktu. Dengan adanya media komunikasi hi-tech ini, penyebaran informasi semakin efisien. Douglas Hagar (2014) dalam campaigning Online: Social Media in the 2010 Niagara Municipal Elections menuturkan, media (social) baru bisa berkontribusi pada keberhasilan politik.

Baca juga: Post-Truth dan Fenomena Hoaks dalam Cyber Space di Indonesia

Hal Ini karena media sosial membuat kandidat dapat berinteraksi dengan para pemilih dengan skala dan intensitas yang tak bisa dicapai lewat pola kampanye tradisional seperti kampanye dari pintu ke pintu, brosur bahkan peliputan oleh media cetak dan televisi.

Selain itu, biaya kampanye juga lebih murah karena tidak ada biaya yang langsung diasosiasikan dengan media sosial semacam facebook, twitter dan youtube. Media (social) baru juga unggul karena memberi kesempatan para calon pemilih untuk berdialog dua arah dengan kandidat.

Sifat komunikasi politik antara kandidat dan calon pemilih bisa menjadi multi arah, seperti dari kandidat ke pemilih, pemilih ke kandidat atau antara pemilih, tidak seperti model kampanye tradisional yang cenderung searah, dari kandidat ke calon pemilih..

Pada tahun 2008 misalnya, Obama (Presiden AS), menjadi personal starter yang melakukan pencitraan politik melalui media (social) baru. Ia membangun sebuah situs jejaring sosial yang menghubungkan dirinya dengan para konstituennya dalam web “my.barackobama.com”.

Ia tidak hanya berhubungan dengan konstituen, namun juga menghubungkan konstituennya. Dengan jumlah pemakai media sosial yang banyak, tidak heran apabila pemilih “voter” politik menggunakan sosial media sebagai alat untuk mengetahui informasi lebih soal politisi pilihannya.

Politik Kampanye: Generasi Milenial dan Media (Sosial) Baru

Instilah generasi milenial santer terdengar akhir-akhir ini. Istilah tersebut awalnya diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa karya mereka. Milenial generation atau generasi Y juga akrab disebut generation me atau echo boomers.

Secara harafiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980-1990 atau pada awal 2000, dan seterusnya.

Baca juga: Perkara Meiliana, Antara Penistaan Agama dan Catatan Kritis PBNU

Dalam laporan Presiden Direktor Ericson Indonesia, Thomas Jul, “produk teknologi akan mengikuti gaya hidup masyarakat milenial. Sebab pergeseran prilaku turut berubah beriringan dengan teknologi yang berkembang”.

Teknologi juga membuat para generasi internet tersebut mengandalkan media sosial sebagai tempat mendapatkan informasi. Saat ini, media sosial telah menjadi platform pelaporan dan sumber berita utama bagi masyarakat, (Kominfo).

Pada tahun 2017, penetrasi pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Menurut survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), lebih dari 50 persen atau sekitar 143, 6 juta orang Indonesia telah terhubung dengan jaringan internet.

Berdasarkan wilayah geografisnya masyarakat Jawa paling banyak terpapar internet yakni 57,70 persen. Selanjutnya Sumatera 19,09 persen, Kalimantan 7,97 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali-Nusa 5,63 persen dan Maluku-Papua 2,49 persen.

Dari data tersebut, diketahui penduduk Indonesia yang paling banyak menggunakan intenet dinominasi oleh generasi milenial yang rentang usianya mulai 19 tahun sampai 34 tahun. Ada 49,52 persen pengguna internet Indonesia yang berasal dari generasi milenial.

Setelahnya, ada kelompok usia 35-54 tahun dengan 29,55 persen; kelompok usia 13-18 tahun dengan 16,68 persen; dan kelompok usia 54 tahun ke atas sebesar 4,24 persen. (Kompas.com, 22/02/2018).

Pada pemilu 2019, diperkirakan ada 196,5 juta orang yang berhak memberikan suara. Dari jumlah itu, 100 juta diantaranya adalah pemilih muda atau generasi milenial. Partai politik dan politisi berlomba-lomba menggaet kelompok ini, (Voa Indonesia, 17/04/2018). Generasi milenial merupakan pemilih (voter) potensial.

Ada dua karakter milenial yang perlu menjadi pertimbangan partai politik dan para politisi dalam melakukan kampanye. Pertama, Generasi Milenial lebih melek teknologi tetapi cenderung apolitis terhadap politik. Mereka tidak loyal kepada partai, sulit tunduk dan patuh instruksi. Hal ini dikarenakan jiwa anak muda yang dinamis dan energik.

Kedua, Generasi milenial cenderung berubah-ubah dalam memberikan hak politiknya. Mereka cenderung lebih rasional, menyukai perubahan dan anti kemapanan. Mereka cenderung menyalurkan hak politik kepada partai yang menyentuh kepentingan dan aspirasi mereka sebagai generasi muda.

Dalam ranah politik praktis, generasi milenial umumnya aktif menyuarakan sikap politik etis, memantau penyelenggaraan pemilu yang jurdil, bahkan sanggup menawarkan kepemimpinan alternative sebagai perlawanan kepada elit politik yang kerap mempraktekan status quo dalam kehidupan demokrasi.

Penutup

Demokratisasi dewasa ini lebih banyak digerakan oleh internet. Pada era media (social) baru, politik telah berubah dari aktivitas interpersonal ke aktivitas yang kebanyakan diperantarai oleh media (social) baru.

Public mendapatkan hampir semua informasi politik melalui media sosial, oleh karena itu partai politik dan para politisi (kandidat) perlu menyesuaikan diri dengan situasi ini.

Dengan karakternya yang berbeda, generasi milenial bukanlah pemilih instan seperti anggapan kebanyakan politisi dan partai politik. Prilaku pemilih muda umumnya cenderung rasional, menyukai perubahan dan anti kemapanan.

Generasi milenial cenderung tidak mudah percaya kepada elite politik, terutama yang terjerat kasus korupsi dan memainkan isu negative di media sosial.*

Oleh: Erik San

(Alumni STFK Ledalero, Mahasiswa Pasca Sarjana Administrasi Kebijakan Publik Universitas Nasional Jakarta)