Polemik Soal Kritik Prabowo Subianto kepada Media Pasca Reuni 212

Polemik Soal Kritik Prabowo Subianto kepada Media Pasca Reuni 212

FOKUS, dawainusa.com Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto memberi kritikan kepada sejumlah media pasca digelarnya acara reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang digelar di Monas, Minggu (2/12).

Inti dari kritikan Prabowo adalah klaim tidak tepat dari beberapa media soal jumlah massa yang hadir saat acara berlangsung. Menurut Mantan Danjen Kopasus itu, massa yang hadir saat itu mencapai 11 juta lebih orang.

Namun beberapa media dalam pemberitaannya menyampaikan jumlah massa dengan angka yang relatif kecil, jauh dari massa yang benar-benar hadir saat itu.

Ia mengatakan, pemberitaan seperti itu seolah mengafirmasi kalau pihaknya tidak memiliki apa-apa dan hanya dipandang sebelah mata.

Baca jugaIntip Kritikan Prabowo dan Sindiran Jokowi Jelang Pilpres 2019

“Kita dipandang dengan sebelah mata, kita nggak dianggap, karena dibilang kita nggak punya duit. Mereka sudah tutup semua. Buktinya hampir semua media tidak mau meliput 11 juta lebih orang yang berkumpul, belum pernah terjadi di dunia,” kata Prabowo dalam pidatonya dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (5/12/).

Dengan peristiwa tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan ada upaya besar untuk memanipulasi demokrasi di Indonesia. Caranya, kata dia, lewat duit. Pada hal duit itu katanya merupakan uang rakyat yang dirampok dengan modus dan cara yang licik.

“Mereka mengira dengan uang yang besar, uang yang didapat dari praktik-praktik yang tidak benar, kasarnya uang dari yang mereka dapat dari mencuri uang rakyat Indonesia, dengan uang itu mereka mau menyogok semua lapisan bangsa Indonesia. Semua lapisan. Parpol mau dibeli, pejabat mau dibeli di mana-mana, rakyat mau dibohongi, rakyat mau dicuci otaknya dengan pers yang terus terang banyak bohongnya dari benernya,” sebutnya.

Media Menyuplai Kebohongan

Pada kesempatan yang sama Prabowo mengatakan, banyak media hari ini yang menyuplai kebohongan. Ia mengatakan, setiap pagi dirinya menerima 8 koran dari media. Ia pun mengaku dirinya ingin melihat isi koran itu untuk mengetahui kebohongan apa yang hari itu menurutnya diterbitkan.

“Saudara-saudara, aku tiap hari ada kira-kira 5-8 koran yang datang ke tempat saya, saya mau lihat, bohong apa lagi nih, bohong apa lagi nih, itu aja, saya hanya mau lihat itu. Bohong apa lagi yang mau mereka cetak. Dan puncaknya kemarin hari Minggu, puncaknya mereka menelanjangi diri mereka di hadapan rakyat Indonesia. Ada belasan juta mereka tak mau melaporkan, mereka telah mengkhianati tugas mereka sebagai wartawan, tugas mereka sebagai jurnalis,” ucap Prabowo.

Baca juga: Jawaban-jawaban Menohok Menko Luhut Atas Kritikan Prabowo Subianto

Lebih lanjut ia mengatakan, jurnalis yang suka menyuplai kebohongan lewat pemberitaannya merupakan antek yang ingin menghancurkan republik Indonesia.

“Saya katakan, ‘Hei media-media yang kemarin tidak mau mengatakan ada belasan juta orang atau minimal berapa juta di situ, kau sudah tak berhak menyandang predikat jurnalis lagi. Boleh kau cetak, boleh kau ke sini dan ke sana. Saya tidak mengakui Anda sebagai jurnalis. Ndak usah, saya sarankan kalian tidak usah hormat sama mereka lagi, mereka hanya antek orang yang ingin menghancurkan republik Indonesia,'” pungkas Prabowo.

Tak Perlu Marah, Prabowo Subianto Harus Lebih Bersabar

Terpisah, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menyarankan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak perlu marah dengan pemberitaan-pemberitaan media tersebut. Ia meminta Prabowo agar lebih bersabar menghadapi fenomena media massa yang dianggap berpihak saat ini.

Sikap bijaksana dinilai mesti tetap didahulukan sambil mencari media lain untuk menyuarakan kepentingannya. “Kudu sabar, Bro. Saya bisa memahami kemarahannya, tapi saya kira inilah saatnya bijaksana menghadapi situasi seburuk apapun,” ucap Andi seperti dilansir CNNindonesia, Kamis (6/12).

Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata Andi, demonstrasi tidak dilarang untuk dilaksanakan. Menurut dia, tidak pernah ada pula redaksi media yang dihubungi pemerintah agar tidak menyiarkan demonstrasi.

Baca juga: Sejumlah Hal yang Bikin Kubu Prabowo yakin Kalahkan Petahana

Andi menegaskan bahwa SBY adalah mantan tentara. Namun, pers diberi jalan sebebas-bebasnya saat SBY memerintah. “Mungkin Pak Prabowo kesal, kok di zaman presidennya [berlatar belakang] sipil seperti sekarang pers bisa set back,” ucap Andi.

“Keadaan memang tidak normal di bawah Presiden Jokowi. Saran saya Pak Prabowo harus lebih sabar menghadapai gejala set back pers Indonesia,” ucapnya.

Andi lantas mengatakan masih banyak upaya lain apabila mayoritas media sudah menjadi partisan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dia menyinggung soal masyarakat yang aktif menggunakan media sosial.

Menurut dia, ada 13,4 juta orang yang aktif menggunakan media sosial. Andi menilai agresivitas di media sosial adalah salah satu upaya lain daripada berharap banyak kepada media arus utama.

Andi memberi contoh Presiden kedua RI Soeharto yang berhasil menguasai semua media. Kala itu, Soeharto tetap tidak berdaya menghadapi selebaran dan pionir internet. Kata dia, fenomena pergerakan di negara lain juga banyak yang mengandalkan media sosial.

“Pernah ada revolusi yang alatnya xeroxisme fotokopi di Iran. Arab Spring gunakan sosial media, people power setelah [Ferdinand] Marcos di Filipina gunakan SMS. Sabar hadapi media yang telah berposisi,” kata Andi.

Jurnalis Punya Kebebasan Pers

Sementara itu, mengomentari kritikan Prabowo, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan jurnalis dan pemimpin redaksi tiap media mempunyai kebebasan dalam menentukan topik yang akan diberitakan. Dia menyebut topik itu disesuaikan dengan misi tiap media.

“Saya hanya bisa menjawab sebagai saya mantan jurnalis. Jurnalis punya kebebasan, dan saya mantan pemimpin redaksi bebas menentukan topik apa yang mau diangkat sesuai dengan misi koran atau media yang saya pimpin,” kata Bamsoet di kompleks DPR, Jakarta, Kamis (6/12).

Menurutnya, yang terpenting dalam pemberitaan ialah peran media untuk memberikan pendidikan dan informasi yang akurat pada masyarakat. Dia menyebut ada tiga misi media, yaitu menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan bangsa, serta menjaga persatuan dan kesatuan.

Baca juga: Alasan Kubu Prabowo Usulkan Gaji Guru Naik jadi Rp20 Juta

“Tapi yang penting yang menjadi patokan seorang pemimpin redaksi, redaktur, maupun pemilik media adalah, satu, memberikan pendidikan kepada masyarakat; yang kedua, memberikan informasi yang benar dan tepat; yang ketiga, memiliki misi mencerdaskan bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan,” ucap Bamsoet.

Perpisah, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyangkan dan prihatin terhadap kritikan Prabowo yang menuding banyak media yang menyupali kebohongan. TKN Jokowi-Ma’ruf mengatakan, hal seperti itu tak layak diucapkan oleh orang sekelas Prabowo.

“Soal isu terbaru Prabowo mengatakan pers ini banyak bohongnya, saya terus terang prihatin bahwa statement ini tidak sepantasnya diucapkan. Dia merasa pemberitaan pers selama ini tidak objektif dan banyak bohongnya, khususnya pada kasus 212, salah satunya,” kata Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding.

Karding merasa heran atas kritik Ketum Gerindra kepada media itu. Ia menyebut, jika kritik Prabowo itu benar terjadi, seharusnya panitia Reuni 212-lah yang mengkritik media.

“Kalau Prabowo marah, itu pertanda aksi 212 ini nyata-nyata memang digerakkan oleh Pak Prabowo. Saya kira gampang, kalau ada orang marah-marah nggak ada hubungannya, Prabowo nggak ada hubungannya kan kalau dia marah-marah berarti sesungguhnya panitia utamanya adalah Pak Prabowo,” ungkap Karding.

Ia menyinggung saat era presiden ke-2 Soeharto memimpin dan membandingkannya dengan saat ini. Ia menyebut saat ini Indonesia sudah menjadi negara yang demokratis. Oleh karena itu, ia menyebut bagaimanapun media tidak boleh dimusuhi.

“Apa pun bahwa media itu tidak boleh kita musuhi. Tidak boleh kita anti, yang ada adalah mendialogkan dengan mereka apa-apa yang baik untuk membangun demokrasi Pancasila ke depan,” kata Karding.

Mengenai jumlah massa dalam acara Reuni 212 yang tidak ditulis oleh media dan dikritik Prabowo, Karding menyebut ada aksi yang lebih besar daripada acara Reuni 212, tapi acara itu tidak mewajibkan media mencantumkan jumlah peserta, bahkan meliputnya. Ia menilai ada seseorang yang panik karena jumlah massa tidak terpublikasi oleh media.

“Terkait jumlah peserta kalau teman-teman melihat YouTube, acara NU di Sidoarjo memperingati hari santri itu jumlahnya jauh lebih besar yang ada di Monas, tetapi teman-teman NU itu sampai hari ini tidak keberatan untuk tidak diliput, di lokal aja. Karena tujuannya istigasah, bukan tujuan politik,” kata Karding.

“Apa yang terjadi, Prabowo ini harus dijadikan satu indikasi awal oleh Bawaslu bahwa 212 mengandung unsur-unsur kampanye dan pencitraan diri,” sambung Karding.*

COMMENTS