PMKRI Cabang Ruteng Kembali Mengelar Aksi Lanjutan

PMKRI Cabang Ruteng Kembali Mengelar Aksi Lanjutan

PMKRI Cabang Ruteng kembali mengelar aksi di Mapolres Manggarai. Mereka meminta Kapolres Manggarai untuk mengusut tuntas berbagai persoalan yang terjadi, baik soal tindakan represif aparat maupun kasus-kasus korupsi. (Foto: PMKRI Cabang Ruteng - Kabarnusantara.net).

RUTENG, dawainusa.com Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng kembali mengelar aksi di Mapolres Manggarai, Senin (22/1). Aksi PMKRI Cabang Ruteng ini merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya, Sabtu (9/12/2017) dan pada Sabtu (16/12/2017) lalu.

Aktivis PMKRI Ruteng meminta Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Manggarai untuk mengusut tuntas berbagai persoalan yang melibatakan oknum Polres Manggarai yang terjadi belakangan ini.

Baca juga: Polres Manggarai Diadukan ke Komnas HAM

Selain itu, mereka juga  meminta pihak kepolisian untuk mengusut dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur.

Adapun menurut mereka, berbagai kasus yang melibatkan oknum kepolisian ini merupakan pukulan telak bagi institusi Polri secara umum.

Kasus OTT Mantan Kasat Reskrim Polres Manggarai

Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Manggarai, Iptu Aldo Febrianto, ditangkap Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Polda NTT di ruang kerjanya, Senin (11/12) lalu.

Menurut informasi yang dihimpun dawainusa.com, Aldo tertangkap tangan tengah bersama seorang kontraktor di ruang kerjanya. Aldo juga diduga melakukan pemerasan terhadap kontraktor tersebut.

Dalam pengembangan penyusutan kasus, PMKRI cabang Ruteng sebagai mitra kritis kepolisian dalam usaha pemberantasan kasus korupsi kemudian menemukan kejanggalan dalam penanganan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Kasat Reskrim Polres Manggarai, Iptu Aldo Febrianto.

Aktivis PMKRI menyoalkan penanganan yang lamban dan lemahnya transparansi dalam penanganan kasus tersebut. Mereka menilai ada konspirasi antara Polres Manggarai dan Polda NTT untuk melindungi pelaku.

Baca juga: Kapolres Manggarai Gelar Operasi Bina Turangga

Selain itu, lemahnya koordinasi dalam penanganan kasus menunjukan tidak adanya komitmen yang serius dari dua lembaga ini.

Menurut mereka, kasus OTT ini merupakan muara dari praktik korupsi yang masif dilakukan oleh oknum-oknum Polres Manggarai.

Pasca mantan kasat reskrim ini terjaring OTT, banyak keluhan dari pihak yang selama ini menjadi korban. Semisal, seperti dilansir Voxntt.com, Direktur PT. Manggarai Multi Investasi (MMI) yang dimintai jatah proyek dalam pengadaan material rumah murah tahun anggaran 2017.

Selain itu, pengakuan dari 6 orang tersangka penambang pasir Wae Reno yang memberikan uang jaminan penangguhan penahanan sebesar 60 juta kepada Aldo.

Termasuk juga pemilik drum truck dan ekskavator yang telah menyerahkan uang jaminan senilai 140 Juta ke bagian Tipiter. Aktivis PMKRI menduga, hal ini merupakan modus pemerasan.

Aksi Represif  Aparat Terhadap Aktivis PMKRI Ruteng

Pada Sabtu (9/12/2017) lalu, oknum Polres Manggarai melakukan kekerasan fisik dan intimidasi terhadap kader PMKRI Ruteng.

Kejadian tersebut berawal ketika puluhan aktivis PMKRI Cabang Ruteng menggelar aksi damai dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2017.

Namun, aksi yang digelar untuk menyikapi persoalan korupsi dari tingkatan nasional, provinsi hingga kabupaten tersebut, berujung ricuh dengan pihak keamanan Polres Manggarai.

Ketua PMKRI Cabang Ruteng, Patris Agat, mengutuk keras tindakan aparat kepolisian yang dinilai tidak memahami tugas dan fungsinya dalam menjalankan tugas.

“Kami mengutuk keras tindakan represif yang dilakukan aparat polres Manggarai. Tindakan represif aparat kepolisian menunjukan ketidakpahaman aparat kepolisian soal tugas dan fungsinya. Tindakan ini juga bentuk pelanggaran konstitusi yang dilakukan aparat kepolisian,” tegas Agat.

Lebih lanjut, pada Minggu (7/1), oknum Polres Manggarai juga melakukan tindakan penganiayaan terhadap anggota PMKRI, Agustinus Lebe.

Peristiwa tersebut terjadi ketika Agustinus Lebe dan tiga temannya yang juga aktivis PMKRI Cabang Ruteng pulang ke kos yang berlokasi di Tenda setelah mengikuti pelatihan jurnalistik di Margasiswa PMKRI Cabang Ruteng.

Dalam perjalanan pulang, dua orang polisi turun dari mobil. Salah satu dari mereka memegang kerah baju, memukul, dan menjatuhkan korban ke aspal jalan tanpa menanyakan terlebih dahulu.

“Kami sedang jalan dan kami tidak melakukan apa-apa apalagi tindakan kriminal tapi tiba-tiba saja polisi langsung turun dari mobil dan langsung menghajar kami, padahal kami sedang asyik bercerita saja,” jelas Sintus Nardi, salah seorang saksi mata.

Baca juga: Aktivis PMKRI Dipukul, Representasi Kebodohan Anggota Polres Manggarai 

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PMKRI Ruteng akhirnya angkat bicara. Mereka menyebut, dari dua kasus tersebut, aparat Polres Manggarai telah lalai dalam menjalankan tugasnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

DPC PMKRI Ruteng kemudian menuntut pelaku kekerasan diproses secara hukum. Mereka mengajukan dua laporan sekaligus kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah NTT Resor Manggarai.

Dua laporan itu antara lain, pertama, tindak pidana penganiayaan terhadap Agustinus Lebe dengan nomor laporan polisi LP / 04 / I / 2018 / NTT / RES MANGGARAI tanggal 7 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kanit III SPKT Ajun Inspektor Polisi Ferdinandus Ador.

Kedua, laporan perkara melakukan hal yang dapat menurunkan kehormatan dan Martabat Negara atau Polri dengan nomor laporan polisi LP / I / I 2018 / PROPAM tanggal 7 Januari 2018 yang diterima dan ditandatangani oleh Briptu Riman Panie.

“DPC PMKRI Cabang Ruteng mengharapkan transparansi dan profesionalitas Polres Manggarai dalam penanganan kasus penganiayaan tersebut agar tidak menimbulkan keraguan publik terhadap penegakan hukum di Manggarai,” ungkap Ketua PMKRI Cabang Ruteng Patris Agat kepada dawainusa.com, Selasa (9/10) lalu.

Dugaan Korupsi di Dua Kabupaten

Di Kabupaten Manggarai, PMKRI cabang Ruteng menemukan beberapa kasus dugaan korupsi, yakni dugaan korupsi pajak galian C oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai sebelum diterbitkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan Tambang.

Sedangkan, di Kabupaten Manggarai Timur, PMKRI juga menemukan adanya penyelewengan dana sejumlah Rp21 miliar di dinas Pekerjaan Umum dan Rp4,9 miliar di Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan (Distanak).

Baca juga: Permintaan Maaf Kapolres dan Dugaan Korupsi di DPRKP Manggarai

Selain itu, juga ditemukan penyelewengan dana pengadaan material rumah murah tahun anggaran 2017 di Kabupaten Manggarai untuk 1.338 unit rumah dengan total biaya sebesar Rp15 miliar. Program tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah Manggarai bersama dengan Kemeterian Perumahan Rakyat.

Program ini dilaksanakan tidak dengan cara memberikan bantuan melalui uang tunai kepada masyarakat, namun melalui pemberian material. Ini tentu atas dasar kesepakatan seluruh jajaran pemerintahan baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten.

Dalam proses pembelanjaan material ini, pemerintah memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menjadi supplier tunggal untuk pembangunan rumah layak huni di Manggarai.

DPC PMKRI cabang Ruteng menilai, melalui proses ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai justru memberikan ruang yang cukup bagi supplier untuk mengelola anggaran atau harga satuan setiap bahan material.

Pernyataan Sikap PMKRI

Menyikapi berbagai kasus diatas, PMKRI Cabang Ruteng, menyatakan sikap. Berikut pernyataan sikap mereka:

Kasus OTT Mantan Kasat Reskrim Polres Manggarai:

Pertama, meminta klarifikasi Kapolres Manggarai terkait dengan pemberian uang jaminan oleh tersangka penambang pasir Wae Reno dan Pemilik drum truk dan ekskavator kepada mantan Kasat Reskrim dan bagian Tipiter.

Kedua, mendesak Polda NTT untuk tidak melindungi mantan Kasat Reskrim Polres Manggarai yang sudah melacuri institusi kepolisian.

Ketiga, mendesak Polda NTT segera menetapkan status tersangka kepada Mantan Kasat Reskrim Polres Manggarai.

Keempat, mendesak Polres Manggarai dan Polda NTT untuk menyampaikan perkembangan proses penanganan kasus OTT secara transparan kepada publik.

Kelima, mendesak Polres Manggarai dan Polda NTT memeriksa dan menindak tegas semua oknum aparat Polres Manggarai yang diduga terlibat dalam kasus OTT dan kasus korupsi lainnya.

Keenam, mendesak Mabes POLRI mengambil alih penanganan kasus OTT Kasat Reskrim Polres Manggarai.

Ketujuh, mendukung upaya dan komitmen Polri umumnya dan Polres Manggarai khususnya dalam memberantas praktik korupsi.

Tuntutan sikap aksi Sabtu (9/12/2017) dalam rangka hari anti korupsi:

Pertama, mendesak Polres Manggarai untuk menyelidiki dugaan korupsi pajak galian C oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai sebelum diterbitkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan Tambang.

Kedua, mendesak Polres Manggarai untuk menyelidiki dugaan korupsi pembangunan rumah murah yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dan pembangunan rumah murah yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Ketiga, mendesak Polres Manggarai untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan mega proyek Rp4,9 miliar di Dinas Pertanian, Perkebunaan, dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Manggarai Timur tahun 2012 dan penyelewengan dana sebesar Rp21 miliar di dinas pekerjaan umum Kabupaten Manggarai Timur.

Tindakan Represif Aparat Polres Manggarai terhadap Kader PMKRI Cabang Ruteng

Pertama, mendesak Polres Manggarai menindak tegas aparat Polres Manggarai yang melakukan kekerasan fisik kepada Kader PMKRI Cabang Ruteng.

Kedua, mendesak Polres Manggarai untuk menyampaikan secara transparan proses penanganan kasus kekerasan fisik yang dilakukan aparat Polres Manggarai.

Ketiga, menghimbau aparat Polres Manggarai untuk profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.*