PMKRI Desak Presiden Jokowi Tuntaskan Masalah Pelanggaran HAM

PMKRI Desak Presiden Jokowi Tuntaskan Masalah Pelanggaran HAM

JAKARTA, dawainusa.com – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) mendesak Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. Joko Widodo (Jokowi) agar segera menuaikan seluruh janji kampanyenya terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Hal itu disampaikan PMKRI melalui sebuah surat yang berisi pernyataan sikap mereka dalam rangka memperingati “Hari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” yang dirayakan setiap tanggal 10 Desember.

“Segera menunaikan janji kampanyenya untuk menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan,” tulis PMKRI lewat surat tersebut, yang diterima Dawai Nusa, Senin (10/12).

Baca juga: Komitmen Jokowi Soal Penegakan HAM dan Masa Depan Bangsa

Selama empat tahun masa kepemimpinannya, PMKRI menilai bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak menunjukan komitmennya atas janji yang pernah disampaikannya soal penuntasan berbagai macam kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

“Pada 2014 silam, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengagendakan komitmennya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui konsep Nawacita dan berjanji untuk menghadirkan negara yang kuat dalam melindungi dan menjamin kemerdekaan individu dan HAM,” jelas PMKRI melalui surat tersebut.

“Namun, pada kenyataannya, empat tahun berkuasa tidak ada satupun kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu yang tuntas terselesaikan dalam rezim ini. Tidak ada political will (kehendak politik) dari Jokowi untuk memerintahkan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu,” lanjut PMKRI.

Aksi Damai PMKRI di Hari HAM Internasional

Aksi Damai PMKRI di Hari HAM Internasional – ist

Jokowi Tersandera oleh Kepentingan Pelaku Pelanggaran HAM

PMKRI sendiri menilai bahwa tidak terselesainya berbagai macam kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu itu terjadi karena Presiden Jokowi tersandera oleh kepentingan para pelaku yang terlibat di dalam masalah HAM tersebut.

“Ia tersandera kepentingan para pelaku pelanggaran HAM (militer) yang berada dalam lingkaran kekuasaannya. Lonceng kematian HAM berbunyi nyaring di dalam rezim ini,” tulis PMKRI.

Selain itu, PMKRI juga menilai bahwa alasan lain kenapa Jokowi tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu ialah karena ia tidak paham tentang apa itu Hak Asasi Manusia (HAM).

Baca juga: ‘Dapur, Sumur dan Kasur’ dalam Bingkai Hak Asasi Manusia

“Jokowi sendiri tidak paham tentang konsep HAM sebagaimana yang pernah diperdebatkan dalam rangka pendirian Republik,” kata PMKRI melalui keterangan tersebut.

Karena itu, PMKRI juga meminta kepada Pemerintahan Jokowi agar meminta maaf kepada para korban pelanggaran HAM berat di masa lalu dan juga bagi keluarga mereka karena tidak terselesainya masalah tersebut.

Selain itu, lewat pernyataan sikap tersebut, PMKRI juga mengatakan bahwa segala bentuk pembangunan yang merusak kehidupan warga sipil harus segera dihentikan. “Hentikan proyek pembangunan apapun yang mengorbankan kehidupan warga sipil,” tulis PMKRI.

Sementara terkait dengan masalah yang selama ini terjadi di wilayah Papua, PMKRI mengatakan bahwa sudah seharusnya pemerintah “menghentikan militerisasi di daerah tersebut, kemudian membuka akses media asing masuk ke Papua, serta mesti membuka ruang dialog dengan mereka tanpa harus melakukan tindakan-tindakan yang represif apalagi kalau sampai terjadi intimidasi.”

Dalam pernyataan sikap itu, PMKRI juga menyoroti soal kebebasan berpendapat dan beragama. Mereka menegaskan bahwa pemerintah mesti “menjamin dan memastikan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat dan beragama.”

COMMENTS