PM Pakistan Minta Barat Mengkriminalisasi Penistaan terhadap Islam
Foto Instagram/@pakistan_ki_beti_1408

Dawainusa.com – Kasus penghinaan terhadap Nabi Muhammad hingga kini masih ramai jadi sorotan, hingga membuat Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan angkat bicara.

Terkait persoalan itu, Imran Khan meminta negara-negara mayoritas Muslim bersatu melobi Barat agar mengkriminalisasi penistaan terhadap nabi Islam.

Hal itu diungkapkan dalam pidatonya yang disiarkan televisi dari Ibu Kota Islamabad, Senin (19/4/2021).

Baca jugaDemi Tes Masuk Calon Polisi, Pria Ini Rela Tinggalkan Jasad Ayahnya

Tanggapan PM Pakistan

Imran Khan diketahui tengah menjalankan negosiasi dengan kelompok agama anti-penistaan agama sayap kanan dan saat ini terus berlanjut.

Dalam pidato yang disiarkan televisi dari Ibu Kota Islamabad, Senin (19/4/2021), Imran Khan mengatakan akan memimpin kampanye negara-negara mayoritas Muslim untuk “meyakinkan negara-negara Barat tentang masalah penistaan terhadap Nabi Muhammad”.

“Kami perlu menjelaskan mengapa ini menyakitkan kami, ketika atas nama kebebasan berbicara mereka menghina kehormatan nabi,” kata Khan, seperti dikutip Tribunnews dari Al Jazeera.

“50 negara Muslim akan bersatu dan bahwa jika hal seperti ini terjadi di negara mana pun, maka kami akan meluncurkan boikot perdagangan terhadap mereka dan tidak membeli barang-barang mereka, itu akan berpengaruh.”

Imran Khan menyamakan masalah ini dengan Holocaust, dengan mengatakan bahwa negara-negara Barat telah memahami bahwa mempertanyakan Holocaust melukai sentimen komunitas Yahudi.

Ia menegaskan masalah menghina Nabi Muhammad dan Islam harus ditangani dengan cara yang sama.

Pidato Khan datang ketika pemerintahnya terus bernegosiasi pada Senin dengan kelompok sayap kanan, Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP).

Diketahui, TLP mengadakan protes kekerasan selama berhari-hari minggu lalu dan menculik beberapa petugas polisi pada Minggu, ketika mereka melanjutkan agitasi mereka tentang masalah tentang “penghujatan” yang dirasakan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

Sejak November, TLP telah menuntut Pakistan mengusir duta besar Prancis atas komentar Macron di mana dia membela hak publikasi untuk menerbitkan kembali karikatur Nabi Muhammad, sebuah tindakan yang dianggap “menghujat” oleh sebagian Muslim.

Penodaan agama adalah subjek sensitif di Pakistan, di mana bentuk kejahatan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati.

Sejak 1990, setidaknya 78 orang telah dibunuh dalam kekerasan massa dan serangan yang ditargetkan terkait dengan tuduhan penistaan, menurut penghitungan Al Jazeera.

PM Imran Khan
Foto Instagram/@pakistan_ki_beti_1408

Baca jugaJoseph Paul Zhang Mengaku Sudah Bukan Warga Negara Indonesia

Kecam Kekerasan TLP

Imran Khan mengecam protes kekerasan TLP selama seminggu terakhir, yang menewaskan sedikitnya empat polisi dan lebih dari 800 lainnya luka-luka, karena merusak negara.

“Pertanyaan saya adalah: dengan mengirim duta besar Prancis kembali dan memutuskan semua hubungan, apakah ini akan menghentikan (penghujatan ini)?,” kata PM Pakistan Khan pada Senin (19/4/2021).

“Apakah ada jaminan bahwa orang akan berhenti menghina nabi?” jelasnya.

“Saya jamin jika kita melakukan ini, jika Pakistan melakukan ini, maka hal yang sama akan terjadi di negara Eropa lainnya dalam masalah kebebasan berekspresi.”

Pada Minggu, aktivis TLP menggerebek sebuah kantor polisi di Lahore, kota kedua Pakistan, menculik beberapa polisi dan mendorong tindakan keras baru yang membuat polisi menembakkan meriam air dan gas air mata saat mereka berusaha memulihkan petugas.

“Senin pagi, 11 petugas polisi yang diculik dibebaskan oleh TLP, saat negosiasi antara pemerintah provinsi di Punjab, di mana Lahore adalah ibu kotanya, dan delegasi TLP dimulai,” kata Menteri Dalam Negeri, Sheikh Rasheed.

Pir Ijaz Ashrafi, pemimpin pusat TLP, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa empat aktivis TLP juga tewas dalam kekerasan hari Minggu, tetapi Al Jazeera tidak dapat secara independen mengkonfirmasi jumlah korban tewas.

Minggu lalu, pemerintah Pakistan menetapkan TLP sebagai organisasi “teroris” di bawah undang-undang anti-terorisme, dan mengatakan akan memulai proses penghapusan kelompok tersebut sebagai partai politik yang diakui oleh Komisi Pemilihan Umum negara itu.

Pada Senin, Menteri Penerangan Fawad Chaudhry mengatakan, putaran kedua negosiasi dengan kelompok tersebut telah selesai dan putaran ketiga dimulai pada Senin malam.

Tahap pembicaraan selanjutnya akan mencakup Menteri Dalam Negeri Rasheed dan Menteri Urusan Agama Noor-ul-Haq Qadri, katanya.*