PKB Memanas, 113 DPC Ingin Muktamar Luar Biasa Hingga Putri Gusdur Angkat Bicara
Foto Kolase/Ist

Dawainusa.com – Usai polemik yang menimpah Partai Demokrat surut, kini giliran Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB yang mulai memanas hingga putri Gusdur angkat bicara.

Dilansir dari TribunNews, Rabu (14/4/2021), sebanyak 113 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ingin melakukan Muktamar Luar Biasa.

Suhu internal partai tersebut pun kini mulai memanas hingga mengundang putri Gusdur angkat bicara.

Baca jugaDemokrat Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet

Kronologi Memanasnya Kondisi Internal PKB

Memanasnya kondisi internal PKB ditengarai karena banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Hal ini diungkapkan oleh Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu. Ia juga mengaku merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

“Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi,” tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum sehingga AD/ART partai diubah.

Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC. Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

“Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC.

Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB. Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.

“Kita ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah,” ucap Andi.

Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.

“Sudah berjalan dengan orang DPP. DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB silakan. Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC,” sambungnya.

Mantan Ketua DPC PKB Bandar Lampung, Juanda turut menyuarakan hal yang sama.

Dia mengatakan, kepemimpinan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah terjadi pelanggaran AD/ART.

Mulai dari tidak adanya fungsi Dewan Syura dan Ketua DPC.

“Di PKB fungsi Dewan Syura sudah tidak ada dan sekarang fungsi Ketua DPC sudah tidak ada,” kata Juanda saat dihubungi Tribunnews, Selasa (13/4/2021).

Selain itu, dia mengatakan saat ini PKB telah keluar jalur dari khitahnya lantaran tidak ada demokrasi di internal PKB.

Dia menyebut saat ini PKB dikuasai oleh keluarga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

“Karena Cak Imin sudah lebih dari 3 priode memimpin PKB. Dan PKB sudah menjadi milik keluarga Cak imin bukan lagi Partainya warga Nahdliyin,” pungkasnya.

Yenny Wahid
Foto Instagram/yennywahid

Baca jugaTerkait Kebakaran Kilang Pertamina, Begini Hasil Investigasi Ombudsman

Putri Gusdur Angkat Bicara

Kisruh Partai yang dinahkodai Cak Imin itu membuat putri Gusdur, Yenny Wahid akhirnya turut angkat bicara.

Melalui juru bicaranya yakni Imron Rosyadi Hamid, putri almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, Zannuba Arrifah Chafsoh alias Yenny Wahid menilai PKB dibawah kepemimpinan Cak Imin justru menunjukkan watak oligarki dan nepotisme.

“Mbak Yenny sudah mendengar berita-berita menyangkut dinamika internal PKB pasca dilangsungkannya Muscab serentak Tahun 2021 yang menimbulkan ketidakpuasan pengurus daerah. Dalam pandangan kami, PKB dibawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarki dan nepotisme yang tidak sehat bagi pengembangan demokrasi,” ujar Imron, dalam keterangannya, Rabu (14/4/2021).

Yenny disebut Imron meminta agar Cak Imin beserta lingkaran elitnya agar kembali pada sejarah awal berdirinya partai.

Salah satu caranya, Yenny meminta semua pihak termasuk internal DPP bahkan para sesepuh untuk mengetuk kesadaran dan mengingatkan Cak Imin.

“Termasuk sejarah masa lalu Cak Imin dalam memperlakukan Gus Dur dalam konflik PKB yang masih terus diingat warga NU. Gus Dur tidak sekedar Pendiri PKB, tetapi juga cucu Hadratus Syech Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang seharusnya tidak diperlakukan seperti itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yenny mengaku khawatir jika para sesepuh PKB hanya diam maka hanya akan dianggap sebagai upaya perlindungan kepada Cak Imin yang memiliki sejarah kelam terhadap Gus Dur.

“Sehingga berdampak pada penilaian negatif kalangan akar rumput terhadap para sesepuh. Kesadaran kolektif diperlukan agar proses demokrasi di PKB kembali bisa berjalan normal,” tandasnya.*