Pilpres 2019: PDIP Resmi Usung Jokowi Jadi Capres

Pilpres 2019: PDIP Resmi Usung Jokowi Jadi Capres

PDIP akhirnya resmi usung Jokowi sebagai calon Presiden (Capres) di Pilpres 2019 mendatang. Deklarasi pengusungan Jokowi berlangsung dalam rapat kerja nasional (Rakernas) PDIP di Bali. (Foto: Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi - Metrotvnews).

JAKARTA, dawainusa.com PDI Perjuangan akhirnya resmi usung Jokowi sebagai calon Presiden (Capres) di Pilpres 2019 mendatang. Deklarasi pengusungan Jokowi sebagai Capres tersebut berlangsung dalam rapat kerja nasional (Rakernas) PDIP di Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Jumat (23/2).

Melalui akun Twitternya, Politisi PDI-P sekaligus Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, PDIP memutuskan pencalonan Jokowi sebagai Capres pada Pilpres 2019.

“Dalam Rakernas III hari ini memutuskan pencalonan menjadi calon Presiden utk tahun 2019-2024, Bismillah Menang dan mendapatkan dukungan seluruh rakyat Indonesia,” tulis Pramono, Jumat (23/2).

Baca juga: Pilpres 2019, Akankah Jokowi Kembali Bertarung Melawan Prabowo?

Hal serupa diungkapkan oleh kader PDIP Budiman Sudjatmiko di akun Twitternya. “Ketua Umum , bu Megawati Soekarnoputri, dlm pembukaan Rakernas ke 3 mengumumkan pencalonan pak sebagai presiden Republik Indonesia pd pilpres 2019,” tulis Budiman.

Adapun dalam rakernas ke-III PDIP di Bali, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan pidato di hadapan para kader secara tertutup. Pembahasan materi rapat juga dilakukan tertutup.

Meski demikian, sejumlah elite PDIP menulis hasil Rakernas PDIP itu di akun media sosialnya, salah satunya soal pencalonan Jokowi sebagai Capres.

Sementara, sejauh ini, PDIP belum menunjuk siapa calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Jokowi. Namun sejumlah nama sudah mengemuka, antara lain Ketua PPP Romarhumuziy, Ketua PKB Muhaimin Iskandar, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

PDIP, Partai Ke-8 yang Usung Jokowi

PDIP saat ini menjadi partai kedelapan yang mendukung Jokowi sebagai Capres pada Pilpres 2019. Sebelum PDIP, telah ada tujuh partai lain yang telah menyatakan dukungannya.

Adapun NasDem menjadi partai pertama yang menyatakan dukungannya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dukungan itu disampaikan langsung Ketua Umum Surya Paloh saat deklarasi dukungan Ridwan Kamil menjadi kandidat Gubernur Jawa Barat.

Baca juga: Wartawan Asing: Jusuf Kalla Berpeluang Kembali Dampingi Jokowi

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Partai NasDem dengan resmi mencalonkan kembali Presiden Joko Widodo,” kata Paloh saat pidato politik di pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) IV dan HUT ke-6 NasDem, November 2017 lalu.

Setelah NasDem, dukungan kepada Jokowi silih berganti dideklarasikan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, Perindo, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Dari Partai Perindo, dukungan kepada Jokowi dinyatakan tak lama setelah ketua umumnya, Hary Tanoesoedibjo, ditetapkan sebagai tersangka dugaan ancaman melalui media elektronik kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.

Hak Prerogatif Megawati Usung Jokowi 

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menggunakan hak prerogatifnya menunjuk Joko Widodo sebagai calon presiden RI 2019-2024.

“Dengan ini saya nyatakan calon presiden dari PDI Perjuangan, Insinyur Joko Widodo,” ujar Megawati saat mendeklarasikan pilihannya di gelaran Rakernas PDIP, di Grand Inna Beach Hotel, Sanur, Bali, Jumat (23/2).

Sebelumnya, PDIP belum berencana mendeklarasikan pencalonan Jokowi sebagai Capres pada Pilpres 2019 dalam waktu dekat. Pencalonan Jokowi oleh PDIP tergantung hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan, mekanisme pencalonan Pemilu 2019 tidak lagi mengikuti model pemilu sebelumnya melalui kongres.

Baca juga: Pilpres 2019, Ini Kriteria Cawapres Pendamping Jokowi Versi PPP

“PDIP tidak mengambil pola penetapan capres dan cawapres di kongres tetapi keputusan diserahkan ke ketum dan menjadi hak prerogatif beliau sesuai AD/ART partai,” kata Basarah usai pembukaan Rapimnas Hanura di Bali, Jumat (4/8/2017) lalu.

Ia menerangkan, PDIP masih fokus mengawal Jokowi untuk menuntaskan program kerja selama sisa dua tahun masa pemerintahannya bersama Jusuf Kalla. Sebab, jika Jokowi dianggap gagal menjalani sisa dua tahun pemerintahan, maka PDIP juga harus menanggung akibatnya.

“Jadi tugas kami semaksimal mungkin berjuang mempertahankan pemerintah Jokowi dengan kinerja positif sehingga kepuasan publik tinggi dan dari situ berdampak ke elektabilitas,” ungkapnya.*