Pilpres 2019, Mahfud MD Didorong Jadi Cawapres Jokowi

Pilpres 2019, Mahfud MD Didorong Jadi Cawapres Jokowi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dinilai layak menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019. (Foto: Jokowi dan Mahfud MD - tribunnews.com)

JAKARTA, dawainusa.com Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dinilai layak menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019.

Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Korupsi Politik Corruption Watch (ICW), Donal Fariz. Pasalnya, Mahfud MD dinilai memenuhi tiga syarat sebagai cawapres yang diajukan ICW.

Tiga syarat itu antara lain: (1) harus sosok yang bersih dan negarawan, (2) memiliki visi penegakan hukum dan demokrasi yang kuat dan konsisten serta (3) berani melawan mafia hukum dan bisnis.

Baca juga: Sebut Rezim Orde Baru, JK Tolak Maju di Pilpres 2019

Menurut Fariz, rekam jejak Mahfud sebagai mantan hakim ketua MK membuktikannya layak disebut sebagai negarawan yang bersih dari masalah hukum.

“Bicara soal bersih dan negarawan dia adalah mantan hakim konstitusi yang pastinya haruslah negarawan,” ucap Fariz di Kantor ICW, Selasa (6/3).

Selain itu, Fariz menilai Mahfud adalah sosok profesor hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) yang mampu mengawal isu hukum dan demokrasi di Indonesia seperti berbicara tentang praktik mafia hukum di Indonesia.

“Beliau juga mampu mengawal isu hukum dan sering bicara soal mafia hukum dan mafia bisnis,” ucapnya.

Pertarungan antara Petahana dan Ketum Gerindra

Dalam banyak survei mengenai Pilres 2019 diprediksi akan terjadi pertarungan antara petahana Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut Donal, apabila Pilpres nanti benar-benar mempertemukan antara Jokowi dan Prabowo, maka sosok Mahfud tetap bisa diterima baik oleh kedua kubu sebagai kandidat cawapres.

Baca juga: Pilpres 2019, Wiranto Diusulkan Hanura Jadi Cawapres Jokowi

“Bagi saya Prof Mahfud akan bisa diterima oleh poros manapun baik oleh Jokowi ataupun prabowo. Tetapi tentu siapa yang paling cepat siapa yang dapat,” ucapnya.

Aktivis anti-korupsi itu menyatakan, apabila Mahfud menjadi cawapres Jokowi, maka ia bisa membantu Presiden untuk memperkuat penegakan hukum dan demokrasi.

“Tantangan Jokowi hari ini kan lemahnya isu-isu hukum dan demokrasi. Ada benang merah mengenai isu-isu miring Jokowi soal agama dan ideologi karena penegakan hukum yang masih dianggap diskriminatif oleh masyarakat,” ucapnya.

Tidak hanya masalah demorkasi. Menurut Donal, Mahfud MD juga bisa membantu Jokowi dalam meredam isu SARA dengan latar belakangnya sebagai seorang santri. “Prof Mahfud juga memiliki kelebihan dia juga santri jadi bisa menjawab isu-isu miring terkait agama Jokowi,” ucapnya.

Ia juga berharap Mahfud MD bisa menjadi sosok alternatif masyarakat untuk memilih calon wakil presiden di Pilpres 2019.

“Sedikitnya kira harus berani untuk memunculkan alternatif-alternatif nama ketika kita dijemukan oleh tokoh-tokoh yang itu-itu saja” ungkap Fariz.

Mahfud Datar Saja

Sementara itu, menanggapi terkait dirinya yang digadang mendampingi Jokowi di Pilpres nanti, Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) ini menanggapi datar.

“Saya tidak akan aktif untuk mengerjakan hal-hal yang seperti itu, itu sudah di luar jalur saya,” katanya di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin lalu.

Baca juga: Pilpres 2019: PDIP Resmi Usung Jokowi Jadi Capres

Jika pencalonannya terjadi pada Pipres 2014 lalu, ia mungkin akan mengkapitalisasikannya. Sekarang ia tidak ingin melakukannya. “Silakan orang yang mengkapitalisasi saya, saya biar tidur enak. Iya, kan,” ujar Mahfud.

Mahfud yang pada Pilpres 2014 menjadi Juru Bicara Koalisi Merah Putih itu mengenang saat Pilpres 2014. Ia mengerjakan soal kapitalisasi itu yang membuatnya tidak tidur. Pada 2019 nanti, ia menegaskan tidak ingin jadi wakil presiden ataupun presiden.

“Ya sudah tidak ingin aja, kan tidak harus ada alasan kalau tidak ingin. Seperti kamu tidak ingin makan bakso gitu, kenapa tidak ingin makan bakso? Ya tidak ingin saja, gitu saja,” anggota Parampara Praja atau penasihat Sultan HB X itu menambahkan.*