Pilkada NTT, Cerita Bupati Kupang yang Diminta Mahar Rp 10 Miliar

Pilkada NTT, Cerita Bupati Kupang yang Diminta Mahar Rp 10 Miliar

Bupati Kupang Ayub Titu Eki mengaku gagal dicalonkan untuk merebut kursi NTT  1 lantaran diminta mahar 10 miliar oleh partai politik. (Foto: Ayub Titu Eki - tribunnews.com)

KUPANG, dawainusa.com Cerita mahar politik mewarnai perhelatan akbar Pilkada serentak 27 Juni 2018. Sejumlah bakal calon mengaku gagal masuk ke arena pertarungan karena diminta mahar yang jumlahnya fantastis. Salah satunya ialah Ayub Titu Eki, Bupati Kabupaten Kupang yang gagal merebut kursi NTT I.

Setelah bacagub Jawa Timur La Nyalla Mattalitti yang mengaku diminta mahar sebesar Rp 40 miliar oleh Ketua Umum partai Gerindra Prabowo Subianto, kali ini kicauan mengenai mahar politik muncul dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ayub Titu Eki, yang saat ini sedang menjabat sebagai Bupati Kupang mengaku gagal dicalonkan untuk merebut kursi NTT  I lantaran diminta mahar 10 miliar oleh partai politik. Bagi Ayub, jumlah tersebut sangatlah besar.

Baca juga: Mahar Politik dalam Pilkada, Cederai Nilai Demokrasi

“Saya dimintai uang yang begitu besar. Tidak tangung-tangung permintaanya sebesar Rp10 miliar oleh partai politik ketika saya mengikuti fit and proper test sebagai calon Gubernur NTT beberapa waktu lalu di Jakarta,” kata Bupati Ayub di Kupang, dilansir Antara, Rabu (17/1).

Ayub tak menyebut partai yang meminta mahar tersebut. Namun, kali lalu, ia mengaku sempat mingikuti fit and proper test pada sejumlah partai. Ada pun partai-partai yang direncanakan sebagai kendaraan politiknya kala itu yakni PDIP, PKPI, PKB dan Hanura.

Mahar Bukan Pendidikan Politik yang Baik

Selain karena tak punya kekayaan sefantastis itu, Ayub mengaku pemberian mahar bukan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat. “Permintaan mahar bukan suatu proses pendidikan politik yang baik bagi seorang pemimpin,” tandas Bupati Kupang dua periode itu.

Ayub menambahkan, pemberian mahar membuat sang calon untuk melakukan korupsi. Jika terjadi pemberian mahar, maka ketika calon berhasil menang dan duduk di kursi jabatan ia sibuk mengembalikan mahar dengan korupsi atau bersengkonkol dengan pengusaha yang bermata duitan.

Baca juga: Hanura Terbelah, Kubu Ambhara Pilih Pengganti Oso

“Permintaan uang Rp10 miliar tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Permintaan mahar ini merupakan investasi bagi seorang calon pemimpin untuk berprilaku korupsi. Untuk mendapatkan kembali uang Rp10 miliar maka harus korupsi atau bersekongkol dengan pengusaha yang juga berprilaku korupsi,” tegasnya.

Ayub pun berpesan agar rakyat NTT cerdas memilih pemimpinnya pada 27 Juni mendatang. Masyarakat NTT, menurutnya, jangan terpesona dengan calon-calon yang menghamburkan uang.

“Masyarakat NTT jangan terpesona dengan iming-iming uang karena menghambur-hamburkan uang juga akan melakukan korupsi. Masyarakat harus memilih calon gubernur yang cerdas, moral yang baik dan antikorupsi sehingga kesejahteraan masyarakat NTT menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Proses Politik yang Tidak Sehat

Pengamat Politik Boni Hargens ikut berkomentar soal mahar politik dalam Pikada. Menurutnya, permintaan uang sebesar itu sebagai sesuatu yang tidak sehat dalam berdemokrasi.

“Itu kan sangat fantastis mintanya,sampai Rp40 miliar dan menurut saya itu sesuatu yang enggak sehatlah. Bagaimana demokrasi dibangun dengan uang,” kata Boni menanggapi pernyataan La Nyalla yang mengaku pernah diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo Subianto.

Baca juga: Prahara Partai Hanura, Daftar Dosa-dosa Oso dan Sikap Politik Wiranto

Menurut Boni, peristiwa yang dialami La Nyalla  mengajarkan budaya dan proses politik yang berbasis uang.” Itu kan mengajarkan budaya dan proses politik yang berbasis uang. Money politic kan lahir dari mentalitas seperti itu,” kata Direktur Lembaga Pemilih Indonesia di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Peristiwa yang sama dialami Ayub di NTT, hendak menunjukkan proses politik yang tidak sehat. Pengalaman Boni sebagai konsultan politik, cerita permintaan mahar hampir terjadi di semua partai politik.

Tidak hanya Gerindra, seperti yang diakui La Nyalla meski kini dirinya membantah diminta mahar oleh Prabowo. Ini menjadi catatan penting bagi partai-partai politik di Indonesia*