Pilkada 2018: IBC Sebut 10 dari 17 Provinsi Sangat Rawan Korupsi

Pilkada 2018: IBC Sebut 10 dari 17 Provinsi Sangat Rawan Korupsi

Indonesia Budget Center (IBC) menyebut, 10 dari 17 provinsi yang menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini dinilai sangat rawan korupsi. (Foto: Ilustrasi Korupsi Pilkada - Beritasatu).

JAKARTA, dawainusa.com Sebanyak 10 dari 17 provinsi yang menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini dinilai sangat rawan korupsi. Hal ini disampaikan oleh Indonesia Budget Center (IBC) setelah menilai hadirnya petahana, baik kepala daerah atau wakilnya, yang kembali mencalonkan diri.

Menurut Direktur IBC Roy Salam, pihaknya telah melakukan kajian terkait titik-titik rawan korupsi Pilkada Serentak 2018. Hasilnya, sebanyak 10 dari 17 provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur berada dalam kategori sangat rawan korupsi.

Provinsi-provinsi tersebut adalah Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

“Anggaran publik menjadi sasaran korupsi mereka,” ujar Roy, dalam diskusi bersama Badan Pengawas Pemilu menjelang pemilihan kepala daerah serentak, di Jakarta, Minggu (25/2), seperti diberitakan Tempo, Senin (26/2).

Sementara, Deputi IBC) Ibeth Koesrini menerangkan, selain petahana, tingkat kerawanan juga terjadi karena adanya suami atau istri anggota legislatif yang menjadi juru kampanye atau tim pemenangan, terjunnya politisi dan mantan politisi atau aparatur sipil negara.

Baca juga: 4 Modus Korupsi Calon Kepala Daerah Petahana Versi FITRA

Ia menilai, apabila ditelusuri, potensi korupsi yang muncul adalah penyalahgunaan kewenangan, seperti dana bantuan sosial. Selain itu, adanya dugaan keterlibatan mereka dalam tender proyek untuk kepentingan dana pencalonan kembali menjadi kepala daerah.

Sedangkan, lanjutnya, potensi korupsi yang muncul dari calon gubernur berlatar belakang anggota legislatif adalah pengaruh alokasi anggaran untuk kepentingan pencalonan.

Ibeth juga menambahkan, potensi korupsi calon gubernur yang berasal dari mantan kepala daerah juga bisa muncul dalam bentuk lobi-lobi dengan pengusaha karena memiliki relasi kekuasaan yang masih kuat. “Misalnya seorang bupati yang maju menjadi calon gubernur,” kata dia.

Selain kategori sangat rawan korupsi, jelas Ibeth, ada juga lima provinsi yang masuk kategori rawan korupsi, yakni Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Sementara, dua provinsi berkategori rawan sedang yakni Sumatera Utara dan Sulawesi Tenggara.

“Kategori rawan, di wilayah itu ada mantan eksekutif non wilayah Pilkada, mantan TNI/Polri, suami atau istri wali kota petahana serta mantan bupati (yang turut dalam Pilkada serentak),” tutur Ibeth.

Sangat Rawan Korupsi, karena Mahar Politik?

Sebelumnya, Indonesia Corupption Watch (ICW) memprediksi, praktik korupsi dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018 juga akan terjadi secara serentak. “Lebih akan tersistematis, terstruktur dan masif,” ujar Peneliti ICW Donal Fariz di Jakarta, Kamis (11/2) lalu.

Menurut Donal, biaya politik yang mahal menjadi pemicu praktik korupsi, baik setelah kepala daerah itu terpilih atau belum. ICW mencatat selama 2010 hingga 2017, ada 215 kepala daerah menjadi tersangka korupsi dengan berbagai perkara, seperti anggaran proyek, suap, pengesahan anggaran, korupsi pengadaan barang dan jasa.

Ia menilai, adanya mahar politik antara partai politik dengan calon kepala daerah juga menjadi faktor lainnya. Apalagi, kata dia, semakin hari mahar semakin mahal. “Belum lagi biaya kampanye yang mahal dan politik uang kepada masyarakat,” ungkapnya.

Selain Donal, peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina juga menerangkan, fenomena hari ini parpol menjual nominasi para calon kepala daerah hingga tidak lagi mengandalkan kadernya. Hal ini yang menurut dia sangat rentan untuk praktik suap.

Baca juga: ICW: Selama 2017, Tren Korupsi Mengalami Peningkatan

Almas menyebut biaya kampanye yang semakin meningkat menjadi penyebab rawannya korupsi di pilkada serentak 2018. Ia mencontohkan pada pemilihan gubernur DKI Jakarta yang habiskan Rp 80 miliar hanya untuk satu putaran.

Hal inilah yang menurut Almas mendorong calon kepala daerah mencari sumber dana lain dari berbagai pihak untuk menutupinya. “Sedangkan saat Pilgub 2012 Jokowi dan Ahok tidak sampai segitu,” pungkasnya.

Sementara itu, terkait adanya daerah yang masuk kategori sangat rawan korupsi tersebut, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhani, menyoroti bahwa potensi korupsi tertinggi ada pada calon inkumben.

Sebab, terang dia, calon inkumben memiliki pengaruh dalam tiga hal strategis, yaitu keuangan daerah, birokrasi, dan pemberian dana bantuan sosial. Terlebih, kata dia, sumbangan dari pihak ketiga dirasa tak mungkin diterima calon inkumben tanpa janji tertentu. “Itu membuat potensi korupsi jadi semakin besar,” tandas Fadli.

Rekomendasi IBC

Melihat hasil kajian ini, IBC merekomendasikan pada Bawaslu untuk bersama-sama dengan KPK dan Satgas antipolitik uang untuk meningkatkan pengawasan terhadap kandidat petahana.

Selain itu, pengawasan juga perlu bagi kandidat yang memiliki relasi kuasa kuat dalam penggunaan fasilitas dan anggaran publik bagi pemenangan Pilkada.

“Bawaslu juga perlu menggandeng masyarakat untuk meningkatkan pemantauan dan pelaporan terkait politik uang dan penggunaan fasilitas serta anggaran daerah untuk pemenangan,” terang Ibeth.

Baca juga: Maraknya OTT Bertanda Pemberantasan Korupsi Tidak Efektif

Semenara, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, kajian IBC merupakan bagian dari partisipasi publik untuk mengawasi titik rawan Pilkada.

Terkait sinergi dengan KPK, ia berkata, pihaknya pernah mendiskusikan perihal pengawalan dana kampanye. Tak hanya dengan KPK, imbuhnya, sinergi ini juga dilakukan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Korupsi ini ranah KPK. Jadi kalau sumber pendanaan dari korupsi, ini ke KPK. Kalau terkait ada pihak yang memberi sumbangan melampaui batas, ini ke Bawaslu,” kata Abhan.*