Pilgub NTT, Jangan Memakai Isu SARA dalam Berkampanye

Pilgub NTT, Jangan Memakai Isu SARA dalam Berkampanye

Pemakaian isu SARA untuk kepentingan kampanye sama sekali tidak profesional karena justru dapat menciptakan friksi di tengah masyarakat. (Foto: Ilustrasi - ist)

KUPANG, dawainusa.com – Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Timur (NTT) Jamal Ahmad meminta kepada seluruh pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur NTT untuk tidak memakai isu SARA dalam hal kampanye.

“Kami berharap agar semua calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT tetap fokus pada program kerjanya sehingga didukung pemilih saat menjatuhkan pilihan pada 27 Juni 2018,” ujar Jamal Ahmad di Kupang, Minggu (17/6).

Ahmad mengatakan, setiap pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilgub NTT pada 27 Juni mendatang sebaiknya fokus pada penyampaian visi dan misi serta program yang akan mereka lakukan ketika terpilih untuk memimpin daerah tersebut.

Baca juga: Ini Tiga Panelis Perempuan Untuk Debat Ketiga Pilgub NTT

Pemakaian isu SARA untuk kepentingan kampanye, demikian Ahmad, sama sekali tidak profesional. Hal itu justru dapat menciptakan friksi di tengah masyarakat.

“Kampanye mengatasnamakan suku dan agama merupakan politik yang tidak profesional.Para calon lebih elegan berbicara tentang program kerja untuk meyakinkan pemilih dari pada menghembuskan isu-isu kesukuan dalam melakukan kampanye,” ujar dia.

“Masyarakat NTT sudah cerdas untuk memilih pemimpinnya. Calon kepala daerah yang memiliki program kerja yang terukur dan jelas akan dipilih rakyat NTT,” lanjut Ahmad.

Ahmad juga berharap agar calon pemimpin daerah berbasis kepulauan tersebut ialah sosok yang sejuk serta mampu mengayomi semua pihak dan semua kelompok masyarakat yang ada di NTT.

Sulit Menghindari Isu SARA

Jauh sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Mikhael Bataona MA mengatakan, dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2018 ini, politisasi identitas SARA sangat sulit untuk dihindari dan dibendung.

Ia mengatakan, menjelang diadakannya pesta rakyat tersebut, berbagai isu primordial yang bermuatan destruktif sudah mulai bertebaran di dalam ruang publik politik NTT.

“Bisa dilihat bahwa sejak Desember 2017, sudah ada banyak sekali wacana destruktif yang bertebaran di ruang publik politik NTT, yang isinya adalah fitnah, politisasi isu SARA terutama agama dan suku,” kata Bataona di Kupang, Jumat (16/2).

Fenomena ini, jelas dia, membuktikan bahwa pertarungan politik di NTT masih sangat tradisional. Sebab, setiap pasangan calon tidak mampu menarik simpati rakyat dengan tawaran program kerja, tetapi jusru memakai hal-hal berbau identitas untuk kepentingan elektabilitasnya.

Baca juga: Goenawan Mohamad, Menuju Pameran Kolaborasi 57 x 76

“Ini menurut saya, sudah menggarisbawahi bahwa Pilgub NTT 2018 sedang mengulang praktek politik lama, yaitu pertarungan politik yang sangat brutal di putaran ke dua Pilgub NTT 2013 silam,” ujar Bataona.

Karena itu, ia mengatakan bahwa KPU dan Bawaslu mesti bekerja secara optimal untuk mengatasi hal ini. Mereka mesti bekerja sama dengan semua pihak untuk meneliti dan mengidentifikasikan berbagai hal desktruktif seperti ini.

“Minimal di Pilgub kali ada tim khusus dari KPU dan Bawaslu yang fokus melakukan `patroli` ke semua group diskusi dan akun media sosial pemilih di NTT,” kata dia.

“Mungkin Tim KPU bisa bekerja sama dengan tim Cyber Crime polda NTT atau menggandeng perguruan tinggi karena menjaga kondusifitas pertarungan opini di udara atau di dunia maya itu sangat penting demi menaikan mutu demokrasi di NTT,” lanjut dia.

Gandeng Semua Tokoh Masyarakat

Untuk mengatasi politisasi identitas SARA ini, hal penting lainnya yang mesti dilakukan ialah dengan menggandeng semua tokoh masyarakat yang ada di NTT.

Setiap tokoh masyarakat seperti tokoh adat dan tokoh agama mesti diajak untuk bekerja sama dalam meredam potensi politisasi SARA ini.

“Tetapi saya melihat publikasi secara luas hingga sosialisasi ke kampung dan desa lewat media cetak juga media lainnya sangat kurang,” ujar Bataona.

Baca juga: Hanafi dan Goenawan Mohamad dalam Kolaborasi 57×76

Terkait bahaya politik identitas ini, Ketua Majelis Sinode GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor) Pendeta Merry Kolimon sudah menghimbau kepada seluruh jemaatnya agar tidak mudak terjebak dalam hal itu.

Ia meminta kepada semua jemaatnya untuk menjadi pemilih cerdas, yakni memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi serta program kerja yang ia tawarkan untuk membangun NTT.

“Jemaat sebagai pemilih jangan termakan informasi negatif, hindari segala bentuk kampanye hitam yang disebarkan orang yang tidak bertanggung-jawab di berbagai jejaring media sosial,” tegas Kolimon di Kupang.

“Kita belajar dari pilkada-pilkada sebelumnya bahwa saling menghujat, menghina, dan menyerang lewat jejaring sosial maupun media online sangat berpotensi merusak keutuhan hidup bermasyarakat,” lanjut dia.*