Petisi Tolak Sekolah Minggu Masuk RUU Pesantren Ramai Dukungan

Petisi Tolak Sekolah Minggu Masuk RUU Pesantren Ramai Dukungan

JAKARTA, dawainusa.com Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memasukan pengaturan sekolah minggu dalam RUU Pesantren mendapat protes melalui petisi online. Hingga saat ini, petisi ini sudah ditandatangani 49.807 orang. Demikian akun @Jusnick Anamofa di change.org memberikan gambaran awal terkait nota protes tersebut.

Dalam keterangannya, @Jusnick menyatakan, Negara tidak perlu terlalu jauh mengatur tentang sekolah minggu dan katekisasi. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa kedua kegiatan tersebut merupakan bentuk kebebasan masing-masing agama yang dijamin oleh undang-undang dasar 1945. Dengan demikian, negara tidak boleh ikut campur tangan.

Baca juga: Kegenitan Politik di Balik Keberanian PSI Ungkap ‘Dosa’ Partai Lama

“Tetapi ada kepengaturan negara lewat regulasi yang menjadi “pedang” bagi kelompok-kelompok tertentu untuk membatasi hak beragama dan menjalankan agama sesama warga negara,” demikian keterangan dalam petisi online ini, Jumat (26/10).

Diketahui, petisi ini akan ditujukan kepada Presiden Jokowi dan DPR sebagai penginisiatif dari RUU tersebut. Petisi ini menegaskan, negara tidak boleh memberikan pengaturan secara ketat aspek-aspek kehidupan masyarakat, termasuk tata cara dalam beragama. Sebab, jaminan kebebasan bergama dan menjalankan agama menjadi hak setiap warga negara.

Pasal Terkait Sekolah Minggu dan Katekis Diminta Dicabut

Sementara itu, mantan Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo, menegaskan, memasukan sekolah minggu dan ketekis dalam pengaturan RUU pesantren merupakan hal yang keliru.

Menurutnya, ada perbedaan mendasar antara pesantren dan sekolah minggu dan katekis. “Menurut saya sekolah minggu dan katekis ngak usah diatur tdk sama pesanteran, bagian dari ibadat,” ujar Benny.

Ia pun meminta kepada DPR sebagai pengusul RUU tersebut untuk membatalkan beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah tertuang dalam konstitusi.

Baca juga: Masa Jabatan Berakhir, Surya Paloh Digugat Kader NasDem

Sebagaimana telah diatur dalam konstitusi bahwa negara memberikan kebebasan dan jaminan kepada setiap warga negara untuk menjalankan agamanya. Karena itu, negara tidak boleh mencabut kebebasan tersebut atas dasar apapun.

“Lebih baik pasal itu dihapus karena berbeda dan tdk perlu diatur,” tegas Benny.

Adapun pasal dalam RUU tersebut yang dianggap kontroversial yakni pasal 69. Beberapa poin dalam pasal tersebut antara lain ayat(1) menyebutkan bahawa Sekolah Minggu dan Katekisasi termasuk jalur pendidikan non-formal agama Kristen.

Ayat (3) menyebutkan bahwa jumlah peserta didik pendidikan non-formal agama Kristen itu paling sedikit 15 orang. Sementara dalam ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan sekolah minggu harus mendapat izin dari pemerintah Kabupaten/Kota.

Romo Benny

Romo Benny Susetyo – ist

Pernyataan Penolakan dari PGI

Sikap yang sama disampaikan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). PGI menyatakan menolak RUU yang sudah ditetapkan oleh DPR sebagai rancangan undang-undang untuk selanjutnya dibahas.

Mereka menilai, RUU Pesantren dan pendidikan keagamaan akan berpotensi mengintervensi pendidikan nonformal terutama bagi pelayanan anak-anak dan remaja yang sudah dilakukan sejak lama oleh gereja-gereja Indonesia.

“Kecenderungan ini dikhawatirkan beralih pada model intervensi negara pada agama,” jelas PGI dalam pernyataannya.

Baca juga: Alasan Cucu Praklamator Protes soal Sandiaga Diibaratkan Bung Hatta

Terhadap RUU tersebut, PGI memberikan dukungan sejauh RUU tersebut hanya mengatur pendidikan formal. RUU ini tidak boleh mengatur pendidikan norformal. PGI juga menambahkan, RUU ini juga tidak boleh mengatur soal bentuk pelayanan nonformal gereja-gereja di Indonesia seperti pelayanan kategorial anak dan remaja.

Lebih lanjut PGI menjelaskan, sekolah minggu dan katekisasi merupakan proses interaksi yang memiliki nilai pendidikan yang dilakukan oleh seluruh gereja di Indonesia. Sekolah minggu dan katekis juga merupakan bagian dari pelayanan ibadah kepada anak-anak dan remaja. Karena itu, negara tidak boleh masuk memberikan intervensi.

Sementara itu, syarat pendirian pendidikan keagamaan yang dimasukan dalam RUU tersebut yakni peserta didik paling sedikit 15 orang dan harus mendapatkan ijin dari Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pengaturan seperti, demikian PGI, tidak sesuai dengan model pendidikan anak-anak dan remaja gereja-gereja di Indonesia. Selain itu, sekolah minggu dan ketekisasi juga dianggap sama dengan pendidikan pesantren.

“Sejatinya, Pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi merupakan bagian hakiki dari peribadahan gereja, yang tidak dapat dibatasi oleh jumlah peserta, serta mestinya tidak membutuhkan ijin karena merupakan bentuk peribadahan,”jelas PGI.*