dawainusa.com – Pesta pernikahan Komisaris Polisi Fahrul Sudiana dengan selebgram Rica Andriani menuai perbincangan publik.
Pesta pernikahan yang tampak mewah tersebut menjadi polemik lantaran digelar di tengah Indonesia menghadapi pandemi wabah Covid-19.
Baca juga: Digugat Warga Soal Corona, Istana Angkat Bicara
Hampir dua pekan setelah pergelaran pesta pernikahan bersama istrinya, Fahrul harus dihadapkan pada sanksi yang dijatuhkan Polda Metro Jaya terhadapnya, yakni pencopotan Fahrul sebagai Kapolsek Kembangan.
Fahrul dinilai telah melanggar Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).
Maklumat yang diterbitkan tanggal 19 Maret 2020 itu mengatur pembubaran kegiatan berkerumun yang bisa menjadi potensi penyebaran virus corona.
Contoh kegiatan pengumpulan massa yang dapat dibubarkan di antaranya kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga.
Seolah mengabaikan Maklumat Kapolri, Fahrul tetap menggelar pesta pernikahan mewah pada 21 Maret 2020. Foto kebahagiaan Fahrul pun tersebar di media sosial.
Buntut pergelaran pesta pernikahan itu, Fahrul harus diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya.
Sisi lain yang menjadi sorotan publik adalah kehadiran Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono dalam pesta pernikahan tersebut.
Terkait hal tersebut, Komisioner Kompolnas, Andrea Poeloengan mengatakan, dalam hal ini seharusnya tidak hanya Kapolsek yang mendapatkan sanksi disiplin. Akan tetapi, seluruh anggota Polri yang hadir dalam pernikahan tersebut harus diperiksa Propam Polri.
“Tidak hanya Kapolsek saja seharusnya yang dikenai sanksi kode etik atau disiplin, tetapi seluruh anggota atau pejabat Polri yang hadir tanpa kecuali wajib diperiksa Propam dan segera disidangkan tidak dalam waktu yang lama,” kata Andrea seperti dilansir Vivanews, Jumat, 4 April 2020.
Pemeriksaan kode etik dan disiplin, kata Andrea, memang harus dilakukan lantaran para anggota Polri yang berada dalam pernikahan tersebut melanggar perintah pimpinan Polri.
Dia mengatakan, perintah dalam Maklumat Kapolri ini bukan perintah sembarangan karena merupakan perpanjangan perintah Presiden untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurutnya, perintah tersebut adalah perintah dan kebijakan pimpinan tertinggi dari Kapolri dan Polri sebagai lembaga.
“Termasuk Kanit Intel, Kapolsek dan Kasat Intel yang wilayah lokasi tempat pesta harus diperiksa, karena mengapa tidak mencegah sebelumnya dengan membatalkan izin keramaian serta membubarkan pesta tersebut,” ujarnya.
Tindakan Insubordinasi
Mengenai kehadiran Wakapolri dalam pernikahan tersebut, ia pun menyebut ada tindakan insubordinasi. Ia pun meminta dalam hal ini Propam juga turut memeriksa orang nomor dua di Korps Bhayangkara ini.
“Kalau Wakapolri hadir, berarti iya lah, termasuk insubordinasi dari perintah dalam Maklumat Kapolri, dan merupakan dugaan pelanggaran yang wajib diperiksa oleh Propam,” katanya.
Baca juga: PLN Umumkan Mekanisme Dapatkan Token Listrik Gratis
Sebelumnya, pernikahan di sebuah hotel mewah menjadi sorotan lantaran digelar saat wabah virus Corona atau Covid-19. Pernikahan tersebut ternyata hajat dari Kapolsek Kembangan, Jakarta Barat Komisaris Polisi Fahrul Sudiana.
Pesta tersebut kemudian viral di media sosial karena gencarnya polisi membubarkan acara pernikahan, namun acara Fahrul berjalan dengan lancar hingga selesai.
Acara pernikahan tersebut dicibir warganet. Mereka membandingkan dengan beberapa acara milik warga namun dibubarkan kepolisian.*
