Dawainusa.com – Dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ), pemerintah memberikan bantuan subsidi kuota gratis kepada para siswa dan mahasiswa.

Seperti yang diketahui, dampak pandemi Covid-19, semua siswa dan mahasiswa telah melakukan pembelajaran jarak jauh ( PJJ) sejak pertengahan Maret 2020 lalu.

Dialnsir dari TribunNews, pada Rabu (2/9/2020), ada pun persyaratan bagi para mahasiswa agar bisa memperoleh kuota gratis dari Kemendikbud.

Baca juga: Tanggapi Curhatan Sang Ayah, Nagita Slavina: Tidak Ada yang Namanya Mantan Ayah 

Persyaratan Dapat Subsidi Kuota Gratis

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) diketahui untuk meminimalisir persebaran pandemi Covid-19 yang kini semakin meningkat.

Namun, berbagai kendala dihadapi karena PJJ mengharuskan siswa dan mahasiswa memakai kuota internet.

Lantaran pandemi masih terjadi sampai saat ini, maka kuota internet menjadi sangat penting untuk mendukung aktivitas di dunia pendidikan.

Sebagai implementasi dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020-2021 pada masa pandemi Covid-19, maka pemerintah akan memberikan bantuan kuota internet.

Bantuan atau subsidi kuota internet ini diberikan kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen yang selalu digunakan untuk PJJ.

Adapun subsidi kuota internet yang nantinya digelontorkan besarannya ialah setiap siswa mendapat Rp 35.000 atau setara 35 GB per bulan. Bagi guru, besarannya Rp 42.000 atau 42 GB kuota internet.

Khusus bagi mahasiswa dan dosen, subsidi yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) sebesar 50 GB setiap bulannya.

Rencananya, subsidi kuota internet gratis ini diberikan selama empat bulan yang dimulai pada September hingga Desember 2020.

Lalu, bagaimana cara mendapatkan subsidi kuota internet itu?

Merangkum akun Instagram Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ( Ditjen Dikti) Kemendikbud, Selasa (1/9/2020), berikut persyaratan yang harus dilakukan untuk mendapat bantuan kuota.

PJJ
Gambar Ilustrasi/TribunNews

Baca jugaSoroti Daerah yang Zona Hijau tapi Minim Tes Corona, Begini Kata Mendagri

Persyaratan

1. Melakukan pemutakhiran data kontak mahasiswa dan dosen sesuai dengan surat yang dirilis oleh Ditjen Dikti pada 21 Agustus 2020 tentang Pemutakhiran Data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

2. Melengkapi dan melakukan validasi data pada semua dosen dan mahasiswa aktif, terutama pada nomor seluler yang masih digunakan saat ini.

3. Melakukan pengalihan bantuan serupa yang sudah dilakukan agar tidak terjadi duplikasi bantuan.

Batas waktu

Adapun tenggat waktu pemutakhiran data yakni pada 11 September 2020.

“Untuk batas akhir waktu pemutakhiran data ialah hari Jumat, tanggal 11 September 2020. Silahkan dicatat tanggalnya dan jangan sampai terlewat yaa #InsanDikti!,” tulis admin Ditjen Dikti.

Jadi, mahasiswa diharapkan segera memenuhi persyaratan tersebut, sehingga nantinya bisa digunakan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh.*