Persoalan Jargon yang Tidak Substantif

Persoalan Jargon yang Tidak Substantif

SENANDUNG, dawainusa.com Pengetahuan apa yang diperoleh masyarakat dari gaya berpolitik Jokowi dan Prabowo? Pertanyaan ini sengaja diutarakan di awal tulisan agar kita merefleksikan nilai yang bisa kita dapat dari manuver politik Jokowi dan Prabowo akhir-akhir ini menuju pilpres 2019.

Dari diksi sontoloyo, genderuwo, hingga tampang Boyolali semuanya tidak memunyai nilai edukatif bagi masyarakat. Apalagi balas pantun yang hanya menguras tenaga. Ini semacam candaan seolah-olah negeri ini tidak dikepung masalah serius yang menuntut para pemimpin untuk segera mengatasinya.

Semua waktu kita habis pada persoalaan jargon semata. Ketika Jokowi sebut politik Genderuwo, mulailah kubu Prabowo menyerangnya dengan dalil-dalil yang hebat. Begitupun ketika Prabowo sebut tampang Boyolali, kubu Jokowi mulai menyerang dengan argumen yang cerdas.

Padahal rakyat pada saat pidato Prabowo tersebut tidak merasa tersinggung bahkan mereka tertawa. Namun, karena ada yang mempermainkan opini publik (upaya politis) dengan dalil menghargai martabat sesama, maka muncullah demontrasi. Emosi rakyat terpancing karena berbagai opini.

Kembali kita memberikan pertanyaan terkait gaya politik seperti ini, pengetahuan apa yang diperoleh masyarakat dari gaya berpolitik Jokowi dan Prabowo?

Hal yang paling urgen dari sebuah pemilu adalah pengetahuan masyarakat tentang kebutuhan negara sekarang dan akan datang.

Bukankah pada saat menjelang pemilu seorang warga negara harus memahami apa yang dikehendaki negara dan siapa yang pantas untuk memimpin negara? Pemilu diadakan karena kesadaran dan keinginan warga negara untuk menyelesaikan permasalahan negara secara bersama.

Oleh karena itu, warga yang berdaulat dalam sebuah negara demokratis adalah warga yang berkehendak baik dan berpikir baik. Pemikirannya ini didasarkan pada refleksinya yang kritis atas keadaan yang sedang dihadapi dan tantangan yang diperkirakan akan datang.

Hal yang paling urgen dari sebuah pemilu adalah pengetahuan masyarakat tentang kebutuhan negara sekarang dan akan datang. Tanpa sebuah pengetahuan akan kebutuhan negara, maka pemilu hanyalah sebuah ajang pertunjukan para elite dan bukan pesta rakyat.

Menentukan pilihan pada saat pemilu adalah fokus terakhir dalam berdemokrasi. Hal yang menjadi prioritas ialah wawasan masyarakat tentang negara dan kebutuhan negara yang harus dipenuhi. Pemilu akan menjadi puncak krusial di mana seluruh rakyat mengartikulasikan seluruh persoalan yang dihadapai negara selama ini dan berusaha memandatkan kepada figur yang “mampu” mengatasi persoalan yang ada.

Langkah awal agar masyarakat mengetahui persolaan negara adalah dengan budaya literasi. Masyarakat harus membaca sebanyak mungkin informasi seputar persoalaan negara. Memang tak bisa dimungkiri bahwa dalam budaya literasi ini yang menjadi hambatan kita adalah maraknnya berita bohong (hoax), tapi fenomena ini bisa diatasi dengan metode ri-cek terhadap informasi yang kita peroleh di media lainnya yang sangat dipercaya.

Informasi sekitar persoalan data sangat sederhana didapat oleh masyarakat melalui budaya literasi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Namun, persoalaan yang tidak kalah seriusnya akhir-akhir ini ialah cara beretorika kedua kubu dalam pilpres 2019 yang tidak mendidik masyarakat. Manuver politik yang dipentaskan kehilangan arah.

Tidak ada nilai yang semestinya dikonsumsi oleh masyarakat sebagai bahan refleksi untuk menentukan pilihannya. Kelihatannya kedua kubu tidak mengerti persoalan yang dialami rakyat saat ini. Hal ini kita bisa lihat mulai dari diksi “sontoloyo dan genderuwo” yang di pakai jokowi dan “tampak Boyolali” dari Prabowo.

Tidak ada nilai yang patut diambil oleh masyarakat sebagai bahan refleksi kritis untuk menentukan jagoannya di pilpres mendatang. Kita semua paham bahwa Indonesia adalah negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, tapi persoalannya bukan ihwal memaksimalkan kebebasan untuk meraih kemenangan semata, melainkan cara memadukan kebebasan dengan kebajikan.

Kebebasan dan kebajikan dalam arti kita menggunakan kebebasan yang kita miliki untuk mengatakan yang seharusnya dikatakan dan tidak menggunakan ruang kebebasan untuk mengatakan apa saja. Dalam hal ini para calon harus mempertimbang sisi kedayagunaan (effectiveness) dan ketepatgunaan (efficiency) dari gaya politik yang dipertontonkan ke publik. Sekurang-kurangnya ada nilai substansial yang masyarakat petik dari setiap jargon yang didengungkan.

Pada dasarnya pemilu bukan hanya ajang untuk mencari kubu yang menang, tapi ajang di mana masyarakat menimba ilmu lebih banyak dan belajar tentang berdemokrasi yang baik. Ada nilai yang ditimba oleh masyarakat dari para calon. Nilai-nilai itu diperoleh dari visi dan missi yang disampaikan. Otomatis visi dan missi itu tidak terlepas dari situasi bangsa saat ini (hic et nunc).

Nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan, upaya yang harus dilakukan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, penghormatan akan martabat dan hak asasi manusia, keadilan dan toleransi atas kemajemukan, menghargai perbedaan, permusaywaratan demi suatu konsensus, tangung jawab personal dan sipil adalah nilai-nilai yang selayaknya menjadi kerangka dasar dalam berpolitik.

Menentukan pilihan pada saat pemilu adalah fokus terakhir dalam berdemokrasi. Hal yang menjadi prioritas ialah wawasan masyarakat tentang negara dan kebutuhan negara yang harus dipenuhi.

Akhirnya, marilah kita memberikan pengetahuan yang layak dikonsumsi oleh masyarakat dalam perhelatan perpolitikan ini. Semua tim sukses menyampaikan masalah yang dihadapi negara saat ini dan menawarkan visi dan misinya masing-masing. Ini lebih penting dan mengena pada substansi pemilu daripada baku fitnah, menilai yang satu benar dan yang lainnya salah.

Dengan pengetahuan akan persoalaan negara yang ada, masyarakat dengan bebas dan rahasia menentukan pilihannya. Namun, sebelum sampai pada ujung pilpres 2019, Maurice Blonden, seorang filsuf Perancis dari abad modern mengatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki sebelum seorang membuat pilihan bersifat subyektif dan propulsif (dorongan) dan setelah itu menjadi sesuatu yang bersifat privat dan membentuk satu cara berada kita.

Bernardus Hayon dalam sebuah Jurnal Ledalero dengan tema “pemilu dan demokrasi” mengartikan kalimat Blonden ini sebagai upaya memperlihatkan bahwa sebelum kita membuat suatu pilihan, ada satu “pengetahuan subyektif tentang kebenaran”.

Pengetahuan inilah yang mendasari tindakan kita untuk memilih. Ada logika yang tersusun rapi dalam pikiran setiap individu masyarakat untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. Kesimpulan yang benar itulah yang menghantarkan pemilih ke TPS saat puncak pemunggutan suara nanti. *

Oleh: Tedy Ndarung* (Anggota Aktif PMKRI Cabang Maumere)

COMMENTS