Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan Bank NTT, SK Gubernur Dinilai Cacat Hukum

Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan Bank NTT, SK Gubernur Dinilai Cacat Hukum

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, baru saja mengeluarkan Surat keputusan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan Bank NTT. (Foto: Plt Dirut Bank NTT Eduardus Bria Seran dan Komisaris Independen Piet Djemadu saat jumpa pers di Kupang, Selasa (29/11/2016) - Pos Kupang)

KUPANG, dawainusa.com Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, baru saja mengeluarkan Surat keputusan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan Bank NTT.

Surat Keputusan itu secara khusus menegaskan perpanjangan masa jabatan tiga pimpinan di Institusi tersebut antara lain Frans Salem sebagai Komisiaris Utama, Piet Jemadu sebagai Komisiaris Independen dan Eduard Bria Seran sebagai Direktur Pemasaran Dana Bank NTT.

Menurut Frans Salem, Surat Keputusan gubernur tersebut dikeluarkan setelah melakukan pengkajian dan pertimbangan yang intensif atas kondisi emergensy Bank NTT di mana hanya tersisa satu Direktur, yakni Direktur Pemasaran Kredit, Absalom Sine.

Baca juga: Tren Kemiskinan Menurun, NTT Tetap Bertengger di Posisi Ketiga Daerah Termiskin

“Salah satu pertimbangannya, karena Bank tersebut tidak bisa beroperasi baik jika hanya tersisa satu Direksi. Apa lagi Bank ini sedang dalam proses seleksi dewan komisiaris dan dewan direksi. Sehingga gubernur memperpanjang Direktur Pemasaran Dana, Eduard Bria Seran sekaligus sebagai pelaksana tugas Direktur Utama,” kata Frans, Kamis (4/1).

Pertimbangan lain menurut Komisiaris Utama Bank NTT itu adalah soal risiko apabila masa jabatan dari pimpinan Bank NTT tidak diperpanjang.

“Gubernur mempertimbangkan bahwa kalau tidak diperpanjang, maka risikonya lebih besar dari pada kalu tidak diperpanjang. Ini sifatnya sementara. Kalau prosesnya sudah selesai, maka keputusan ini juga berakhir,” katanya.

Terkait SK Gubernur itu, Bupati Sumba Timur Gidion Mbilidjora mempertanyakan alasan dibalik dikeluarnya surat keputusan tersebut. Pasalnya menurut Gidion sejauh ini Bank NTT berada dalam keadaan normal dan semua divisi beroperasi dengan baik.

“Kalau alasan penyelamatan Bank, di mana yang emergensi? Bank ini sedang dalam keadaan baik. Semua kantor cabang dan divisi beroperasi normal dan tidak ada yang runtuh,”tandas Bupati yang memiliki saham 5 persen lebih di Bank NTT itu.

Bupati dua periode itu menambahkan, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan perpanjangan masa jabatan komisiaris dan dewan direksi harus melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

Atau bisa dengan keputusan di luar RUPS, yakni menggunakan angket. Namun meski begitu lanjut Gidion harus di tandatangani oleh seluruh pemegang saham. Satu tidak setuju maka semua tidak sah.

“Tetapi nanti kami bersurat ke otoritas jasa keuagan (OJK) untuk minta penjelasan. Kalau memang yang dilakukan gubernur dengan surat bupati Sika, Sumba Barat, Bupati Belu dan wali kota kupang itu benar, maka silakan jalan terus. Tapi kalau salah akan kita persoalkan,” tandas Gidion.

SK Gubernur Dinilai Cacat Hukum

Secara terpisah ketua DPD KNPI Hermanus Boki mengatakan surat keputusan tersebut di atas ilegal karena tidak melalui proses yang benar dan juga tidak berdasar hukum.

“SK gubernur itu ilegal. Ini konyol. Karena dalam kondisi darurat apa pun semua melalui persetujuan OJK. Apa lagi kalau merujuk pada UU No. 40ntahun 2007 maka seharusnya seluruh pemegang saham setuju dulu secara tertulis dan itu tidak ada interprestasi di situ,” papar Heri.

Baca juga: Di Sumba Timur, Sopir berusia 40 Tahun Hamili Siswi 16 Tahun

Hal senada disampaikan oleh Ketua Sementara Serikat Pekerja Bank NTT, Tondy Tampubolon. Menurut Tondy keputusan tersebut belum bisa berlaku sebelum mendapat persetujuan OJK.

“Kami menghimbau agar yang bersangkutan tidak melakukan tindakan apa pun atas nama direksi. Apabila ada kebijakan yang menimbulkan biaya, maka hal tersebut dapat dikategorikan pelanggaran berat karena dia belum sah menjadi direksi,” tandas Tondy.

Tondy kemudian menyampaikan pihaknya tidak mengakui kepengurusan Bank NTT yang baru yang diperpanjang oleh SK Gubernur tersebut. Menurutnya keputusan tersebut cacat hukum. Dia sekali lagi menghimbau para pengurus baru yang diperpanjang tersebut tidak boleh beraktivitas di Bank NTT, apabila digaji menggunakan uang Bank.

“Apabila itu dilakukan, maka serikat pekerja Bank NTT tidak akan tinggal diam. Kami akan melaporkan hal itu ke KPK dan OJK. Termasuk biaya yang dikeluarkan dalam konferensi pers itu. Apabila itu diambil dari Bank, maka akan kami laporkan ke KPK dan OJK,” tutupnya.* (RAG)