Pernyataan MUI di Balik Pembubaran Baksos Gereja di Bantul

Pernyataan MUI di Balik Pembubaran Baksos Gereja di Bantul

Aksi pembubaran bakti sosial atau baksos gereja di Bantul, Yogyakarta ditanggapi Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Foto: Ketua Dewan Pengurus Pusat MUI, Muhyidin Djunaedi - Alodunia.com).

JAKARTA, dawainusa.com Ketua Dewan Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhyidin Djunaedi menilai pembubaran kegiatan bakti sosial atau baksos Gereja Santo Paulus, Bantul, Yogyakarta oleh gabungan ormas yang mengatasnamakan Islam tidak mengandung sentimen suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA).

Ia menegaskan, penolakan tersebut dilakukan karena adanya indikasi upaya Kristenisasi di dalam kegiatan bakti sosial gereja tersebut.

“Saya yakin bahwa penolakan itu bukan serta merta karena anti-umat Kristen, tapi karena sudah ada bukti sebelumnya bahwa kelompok yang bersangkutan menyalahgunakan pembagian sembako tersebut untuk kepentingan agama,” jelas Djunaedi di Jakarta, Kamis (1/2).

Menurut MUI, sejumlah ormas yang membubarkan kegiatan tersebut telah memiliki bukti adanya rencana Kristenisasi yang dilakukan Gereja Santo Paulus tersebut.

Baca juga: Baksos Gereja Dibubarkan, Sultan dan Bupati Bantul Beda Pendapat

Oleh karena itu, Djunaedi menyebut, kegiatan baksos gereja itu telah melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri terkait pemberian iming-iming untuk mengajak seseorang berpindah agama.

“Tidak mungkin (ormas radikal) menolak kalau memang tidak ada pelanggaran terhadap PBM itu. Saya yakin bahwa penolakan itu karena sudah ada bukti sebelumnya bahwa kelompok yang bersangkutan menyalahgunakan pembagian sembako tersebut untuk kepentingan agama,” kata Djunaedi.

Ia mengungkapkan, kalau memang kegiatan baksos tersebut murni sebagai wujud kepedulian Gereja terhadap masyarakat, seharusnya mereka melibatkan umat Islam untuk melakukannya. Dengan demikian, katanya, tidak ada kecurigaan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya Kristenisasi.

“Harus melibatkan umat Islam, mau bagi-bagi sembako atau apapun. Sehingga tidak ada kekhawatiran dari umat Islam tentang tujuan kegiatan itu,” tandasnya.

Berbeda dengan MUI, Gereja: Baksos Bukan Upaya Kristenisasi

Tudingan MUI terkait adanya upaya Kristenisasi dalam kegiatan baksos tersebut mendapat tanggapan dari pihak Gereja Santo Paulus.

Berdasarkan keterangan ketua panitia baksos, Agustinus Kelikasih, kegiatan itu sama sekali tidak memiliki kepentingan untuk Kristenisasi.

Ia mengatakan, apa yang mereka lakukan melalui kegiatan itu ialah murni sebagai bentuk kepedulian Gereja kepada masyarakat setempat serta demi turwujudnya rasa solidaritas dan persatuan di antara umat beragama. Apalagi, kata dia, kegiatan seperti ini sudah sangat sering dilakukan Gereja dan baru kali ini terjadi pembubaran.

“Sering, sangat sering. Kita bakti sosial itu di dalam duku (dusun), bahkan hari Bhayangkara kemarin kita lakukan di daerah Potorono, sudah sering, biasa,” jelas Agustinus.

Sementara itu, peristiwa pembubaran baksos dari Gereja ini juga mendapat tanggapan dari Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI).

Mereka menilai, aksi ormas radikal yang mengatasnamakan Islam tersebut merupakan penegasan bahwa Bantul merupakan kota intoleran di Yogyakarta. Apalagi kata mereka, daerah ini juga menjadi domisili berbagai ormas radikal.

“Mereka punya sekretariat di wilayah Kabupaten Bantul. Ini juga yang menjadi (pemicu) munculnya peristiwa-peristiwa yang kita tengarai sebagai tindakan intoleransi,” kata Koordinator ANBTI wilayah DIY, Agnes Dwi Rusjiati.

Baca juga: Perempuan Muslim Indonesia Berpotensi Jadi Duta Perdamaian

Penilaian ANBTI tersebut memang menjadi antitesis dari julukan yang disematkan pada Kota Yogyakarta sebagai sebuah daerah yang menjunjung tinggi toleransi di Indonesia. Apalagi, masih banyak deretan fakta lainnya yang juga mendukung hal ini.

Adapun pada Januari 2017 lalu, peneliti Center for Religious dan Cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (CRSCS), Samsul Maarif, juga menyentil terkait maraknya aksi intoleransi di DI Yogyakarta.

Ia mengatakan, banyak fakta yang bisa membuktikan daerah Yogyakarta sama sekali tidak patut disebut sebagai model kota toleran di Indonesia.

Menurut Maarif, hal itu bisa dibuktikan lewat aksi penolakan Camat Pajangan serta desakan untuk mencopot baliho di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW). “Intoleransi menyebar, tampaknya kelompok-kelompok itu mau masuk ke semua lini,” tutur Maarif.

Ia juga menambahkan, membeludaknya kelompok intoleran seperti ini merupakan bukti bahwa negara ini sangat lembek menghadapi mereka. Negara, lanjutnya, sama sekali tidak memiliki daya gigit untuk menghadapi kelompok-kolompok seperti ini. “Pelaku intoleransi kelompok itu-itu saja,” tutupnya.

Aparat Kepolisian Harus Tegas

Peristiwa pembubaran baksos tersebut juga telah ditanggapi oleh Forum Persaudaraan Umat Beriman yang meliputi kelompok pengasuh Pondok Pesantren Putri Nurul Umahat Prenggan, Kota Gede KH Abdul Muhaimin, pendeta Bambang Subagyo, Wayan Sumerta, Bante Sasana Bodhi, Ki Demang Wangsafiuddin, Pendeta Indrianto, dan Timotius Apriyanto.

Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman, Abdul Muhaimin mengungkapkan, pihaknya prihatin serta menyayangkan perilaku kelompok intoleran tersebut.

Ia mengatakan, aksi seperti itu sangat mengancam integrasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, jelas Muhaimin, kehidupan beragama di Indonesia dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Kepolisian Resor Bantul, Yogyakarta untuk bertindak tegas menyikapi persoalan ini.

Baca juga: Membaca Intoleransi Sebagai Problem Dialektis

Negara, kata dia, memiliki kewenangan untuk menindak berbagai kelompok yang mengusik keharmonisan dalam masyarakat, khususnya terkait kebebasan berekspresi untuk menjalankan ibadah maupun kegiatan sosial agama.

“Kami mendesak Polres Bantul melayani dan melindungi masyarakat sipil tanpa membeda-bedakan,” kata Muhaimin, Rabu (31/2).

Adapun kegiatan baksos Gereja Santo Paulus tersebut digelar di rumah Kasmijo, Kepala Dusun Jaranan, Banguntapan, Bantul, Minggu (28/1) lalu.

Kegiatan itu dilakukan dalam rangka memperingati ulang tahun Gereja Santo Paulus yang ke-32 sekaligus peresmian paroki dari paroki administratif menjadi paroki mandiri.

Namun, kegiatan tersebut harus batal karena sejumlah pemuda ormas mendatangi tempat bakti sosial dilakukan ketika acara itu baru dimulai. Para pemuda dari sejumlah ormas tersebut kemudian membubarkan kegiatan tersebut.

“Ada sekitar 50 orang dari ormas yang datang, di antaranya Front Jihad Islam. Demi menjaga suasana dan pertimbangan keamanan, kami membatalkan bakti sosial,” jelas Agustinus Kelikasih.

Dalam rencananya, baksos tersebut akan diisi dengan menjual 185 paket sembako murah. Paket itu di antaranya terdiri dari beras, teh dan gula. Ada juga acara bersepeda bersama warga kampung.

Selain bakti sosial, panitia Gereja pada hari yang berbeda telah menggelar tirakatan, syukuran paseduluran dengan mengundang kalangan Muslim. Ada juga ziarah ke sejumlah tokoh.*