Dawainusa.com — Pernyataan Bupati Jember Faida baru-baru ini membuat masyarakat geger. Pasalnya ia menyebutkan bahwa untuk mendapatkan rekomendasi partai politik untuk maju dalam Pilkada mesti membayar miliaran rupiah.

Petikan pernyataan itu ramai beredar di WhatsApp warga dan mendapat perhatian masyarakat, termasuk parpol pengusungnya di Pilkada 2015 Jember, Jawa Timur.

Pernyataan Bupati Faida terekam dalam sebuah video ketika mengadakan kegiatan webinar yang diadakan lembaga riset sosial politik Cakra Wikara Indonesia pada 25 Agustus 2020.

Dalam video itu, Bupati Faida mengatakan, ia membutuhkan uang miliaran rupiah untuk mendapatkan rekomendasi dari parpol untuk maju kembali di Pilkada Serentak 2020.

“Kalau dalam Pilkada itu mencari rekomendasi saja perlu uang bermiliar-miliar, sementara gaji Bupati semua orang tahu, rata-rata Rp6 juta, kalau ada insentif dan lain-lainnya,” katanya dikutip dari video tersebut.

Ia mengatakan, mahar politik yang besar itu membuat seorang kepala daerah sulit menjadi pemimpin yang berintegritas untuk menjalankan amanah rakyat.

“Dengan biaya puluhan miliar, saya pastikan sulit untuk menjadi pemimpin yang tegak lurus, apabila mengawali pencalonan Pilkada dengan cara yang kurang terhormat, membeli kesempatan, membayar kepercayaan. Itu bukan suatu awalan yang baik,” katanya.

Baca juga: Maju Pilkada Tangsel, Rahayu Saraswati Janji Hindari Politik Uang

Pernyataan Bupati Jember Direspon Parpol Pengusung

Bupati Faida mengaku tidak berniat menyinggung siapapun dengan pernyataan itu. Menurutnya, pernyataan itu merupakan pengalaman dan pandangan pribadi untuk berjuang menjadi pemimpin yang berintegritas menjalankan amanat rakyat.

“Saya menyampaikan itu tidak untuk menyinggung siapa-siapa, tapi sebagai pengalaman pribadi,” katanya usai pendaftaran calon kepala daerah di KPU Jember, Minggu (6/9).

Namun pernyataannya mendapatkan respons keras dari partai politik di Jember.

Pasalanya ia diusung sejumlah partai politik saat maju di Pilkada 2015, antara lain PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan Partai Hanura.

Mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Tabroni mengatakan, ketika merekomendasikan Faida-Muqit di Pilkada Jember 2015, pihaknya tidak meminta mahar apapun.

Ketika mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan Jember, Bupati Jember itu hanya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPD PDI-P Jawa Timur dan DPP PDI-P.

“Dalam proses tersebut tidak ada uang satu rupiah pun yang dikeluarkan Faida agar rekomendasi turun pada dia,” tegas Tabroni, Minggu (6/9).

Tabroni menilai, Faida melakukan kebohongan publik. Sebab, saat mendapatkan rekomendasi, Faida menyatakan bahwa tidak ada mahar.

“Kalau dia mengatakan butuh uang bermiliaran, kami PDI-P pada tahun 2015 mengeluarkan rekomendasi tanpa ada mahar satu rupiah pun,” paparnya.

Menurut Tabroni, anggota DPRD di Jember dan Jawa Timur justru memberi bantuan dana untuk mendukung kampanye Faida. DPP PDI-P bahkan memberikan dana kepada DPC PDI-P Jember untuk memenangkan pasangan Faida-Muqit.

Tabroni menilai pernyataan Faida tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk itu, dia meminta tuduhan tersebut dibuktikan.

“Tunjukkan pada kami, kepada siapa dia mengeluarkan uang,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Nasdem Jember Marzuki menegaskan, pernyataan Faida yang mengeluarkan uang untuk mendapatkan rekomendasi tak benar.

Calon petahana Pilkada Jember 2020 itu, kata dia, juga pernah menyatakan tidak ada mahar dalam pencalonnya pada 2015.

“2015 di pernyataan Faida ada, Nasdem sama PDIP tanpa mahar,” katanya pekan lalu.

Baca JugaMendagri Usul Covid-19 Jadi Tema Debat Publik Pilkada 2020

Untuk diketahui, Bupati Faida kembali maju dalam Pilkada Jember 2020. Ia maju dari jalur calon independen berpasangan dengan Dwi Oktavianto Nugroho.

Pasangan Faida-Vian telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (6/9) di mana terlihat diarak oleh konvoi pendukungnya.

Faida berjanji mengikuti tahapan pilkada sesuai aturan. Faida memilih mendaftar pada hari libur karena masih aktif sebagai bupati dan ketua gugus tugas Covid-19.

Setelah mendaftar, Faida langsung memberitahukan bahwa akan menjalani cuti selama 71 hari dari jabatan Bupati untuk menjalani proses politik menuju Pilkada 2020.

Selanjutnya, pasangan Faida-Vian akan mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan. Jadwal pemeriksaan dilakukan sesuai urutan calon kepala daerah yang lebih dulu mendaftar.*