dawainusa.com Dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menutup Bandar Udara Komodo serta pelabuhan laut mulai Kamis (26/3/2020).

Penutupan bandara dan pelabuhan tersebut tertuang dalam surat Bupati Manggarai Barat nomor Kesra.440/94/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI di Jakarta.

Baca juga: Mengintip Rencana Pemerintah Menuju Puncak Covid-19 di Indonesia

Surat tersebut ditandatangani Wakil Bupati Manggarai Barat, Maria Geong. Surat tersebut juga ditujukan kepada Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

Maria Geong menegaskan, penutupan jalur transportasi udara maupun laut di Kabupaten Manggarai Barat itu sebagai langkah pemerintah daeah dalam pencegahan penyebaran covid-19.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pengamatan pada 18 Maret 2020 terdapat tujuh orang dalam pemantauan (ODP) covid-19 dan terjadi lonjakan hingga Rabu (25/3) mencapai 31 orang dalam delapan hari.

Labuan Bajo menurut dia, merupakan pintu masuk utama Pulau Floes dan apabila pasien dalam status ODP maupun PDP dinyatakan positif mengidap virus covid-19 maka akan mengancam penduduk Flores dan NTT pada umumnya.

Ilustrasi – ist

Penutupan Bandara Komodo, Pemda Tak Punya Wewenang?

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengkaji ulang rencana penutupan Bandara Komodo.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Nusa Tenggara Timur Marius Ardu Jelamu mengatakan, penutupan Bandara Komodo akan menghambat penanganan penyakit COVID-19 serta melumpuhkan sekor pariwisata setempat.

Baca juga: Hantavirus, Virus Mematikan yang Picu Kekhawatiran Baru di China

“Pemerintah NTT telah menerima tembusan surat dari Pemkab Manggarai Barat terhadap rencana penutupan akses transportasi udara ke Labuan Bajo. Kami berharap keputusan itu ditinjau kembali karena akan menyulitkan tim medis dalam mengirim sampel darah pasien yang terduga mengidap COVID-19 ke Jakarta,” kata Jelamu seperti dilansir Antara, Rabu (26/3).

Dikatakanya, pengiriman sampel darah pasien terduga mengidap COVID-19 di Jakarta harus menggunakan transportasi udara.

Menurut Jelamu, pemkab tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penutupan terhadap akses transportasi darat, laut maupun udara.

“Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat seharusnya mengusulkan penutupan itu kepada Pemerintah Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pemerintah NTT nantinya yang mengusulkan kepada pemerintah pusat berdasarkan berbagai pertimbangan,” katanya.

Ia mengatakan, apabila terjadi penutupan akses transportasi udara, laut maupun darat akan berdampak pada percepatan penanganan kasus pasien COVID-19 di RSUD Komodo yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan penyakit itu.

Pemerintah juga sebetulnya sudah menegaskan bahwa keputusan melakukan karantina wilayah berupa penutupan bandara Udara dan pelabuhan laut sebagai aksi tanggap Covid-19 bukan merupakan kewenangan daerah.

“UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menentukan bahwa itu adalah keputusan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menkes. Diambil di atas 7 kriteria, tingkat epidemik, ekonomi, efektivitas, sosial, keamanan dan politik. Jadi keputusan ada di pusat dan kerjasama dengan pemerintah daerah,” ujar Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga, di Jakarta, Rabu (25/3).

Bagaimana persis isi UU tersebut?

Pasal 5

menegaskan bahwa :

(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan di pintu masuk dan di wilayah secara terpadu.

Lebih lanjut Pasal 52 ditetapkan bahwa :

1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.*