Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu dan Retorika Kampanye Jokowi

Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu dan Retorika Kampanye Jokowi

JAKARTA, dawainusa.com Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla genap empat tahun memimpin Indonesia pada 20 Oktober mendatang. Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago memberikan beberapa catatan penting.

Pangi menilai, meskipun Jokowi berhasil dalam pembangunan infrastruktur, namun ada hal yang masih menjadi pekerjaan rumah Jokowi, yakni penyelesaian kasus HAM yang terjadi di masa lalu.

“Hal ini masih memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang rendah, padahal penyelesaian kasus HAM menjadi salah satu janji kampanye Jokowi-JK pada 2014,” kata Pangi, Jumat (19/10).

Baca juga: ‘Ujaran Ideot’ Ahmad Dhani yang Berujung Tersangka

Selain menyoroti kasus HAM, Pangi juga menyentil soal penyelesaian kasus persekusi yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satunya adalah adalah kasus pengadangan Neno Warisman di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Pekan Baru.

“Untuk berada dalam titik aman agar kembali terpilih, Jokowi harus menyentuh angka 60 persen atau lebih, Jokowi masih memiliki satu tahun sisa masa jabatannya untuk memperbaiki pekerjaan rumahnya tersebut,” katanya.

Mengingat Kembali Janji Kampanye

Sebelum menjadi presiden 2014 lalu, Jokowi menuangkan visi misi untuk ikut Pemilihan Presiden 2014. Visi misinya itu tertuang dalam 49 lembar dan diberikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di antara visi misinya, Jokowi berjanji menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Masa lalu. HAM, Jokowi singgung mulai dari halaman 1.

“Ancaman Terhadap Wibawa Negara. Wibawa negara merosot ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warganegara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial,” begitu tulis visi misi Jokowi-JK berjudul ‘Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian’ yang diterbitkan Mei 2014.

Baca juga: PAN Minta Penjelasan Pemerintah Soal Mobil Esemka

Masuk ke dalam pembahasan ‘Sembilan Agenda Prioritas’ Jokowi-JK memaparkan janji untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di halaman 9 pada poin 4. Di sana tertulis “menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.”

Selain berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM janji mereka pun akan memasukan HAM dalam pelajaran sekolah umum sampai ke pendidikan TNI-Polri.

Namun ada dua butir pejelasan dari janji Jokowi yang selalu ditagih para aktivis HAM. Di butir janji itu, Jokowi-JK menyebutkan berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti Kerusuhan Mei, Trisakti Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari- Lampung, Tanjung Priok, Tragedi l965.

Selain itu Jokowi-JK pun janji berkomitmen menghapus semua bentuk impunitas di dalam sistem hukum nasional, termasuk di dalamnya merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu merupakan salah sata sumber pelanggaran HAM. Janji-janji itu tertuang di halaman 30.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia (AII) Usman Hamid pernah menyoroti soal penyelesaian kasus HAM yang menjadi janji Jokowi. Menurut Hamid, isi pengungkapan kasus HAM dinilai hanya sekedar janji dan narasi dalam Nawacita.

Menurut Usman, janji politik terkait persoalan HAM yang dulu dibunyikan oleh Jokowi telah hilang seiring masa pemerintahan berjalan. Padahal kini Jokowi hanya tinggal memiliki waktu dua tahun untuk menuntaskan janjinya.

“Evaluasi kerja pemerintahan Jokowi-JK, kehendak politik yang pernah disampaikan Jokowi itu telah hilang. Sementara waktu sudah semakin sempit,” tutur Usman.

Pada masa kampanye dan di awal pemerintahannya, pasangan Jokowi-JK berjanji menuntaskan pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi, seperti Tragedi 1965, Tanjung Priok, hingga kasus Pembunuhan Munir. Dalam dokumen Nawacita juga tertuang soal perlindungan kebebasan berpendapat dan beragama.

“Mereka banyak berjanji menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat, mulai dari pembunuhan massal 1965, Tanjung Priok, Talang Sari, hingga Pembunuhan Munir. Komitmen besar lainnya yang dikehendaki adalah soal kebebasan berekspresi,” ucap Usman.

Namun hingga kini tidak ada upaya serius dari pemerintahan Jokowi-JK dalam mewujudkan kehendak politik yang dicita-citakan ini. Bahkan ketika warisan kasus pelanggaran HAM belum bisa diselesaikan, kasus-kasus baru juga terus bermunculan dan seperti ada pembiaran.

“Yang terjadi adalah kemerosotan dan pembalikkan dari keadaan yang sudah baik,” pungkas Usman.

Janji Tuntaskan di Tahun 2016

Pada 2016 lalu, Jokowi pernah mengelurkan pernyataan untuk menuntaskan kasus kasus-kasus pelanggaran HAM di tahun 2016. “Semuanya dituntaskan tahun ini,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, seperti dilansir Republika.

Penuntasan kasus tersebut kata dia, bersifat menyeluruh dengan menuntaskan semuanya tanpa melihat tahun terjadinya kasus. Termasuk juga untuk kasus HAM tahun 1965 yang kerap kali menjadi bahan perbincangan panas sampai saat ini.

“Semuanya dituntaskan tahun ini. Tidak melihat tahun, yang jelas tahun ini dituntaskan,” katanya.

Baca juga: Anies Baswedan Beri Ucapan Terima Kasih untuk Masyarakat Manggarai

Menurut dia, penuntasan kasus tersebut baru akan dilakukan sepanjang tahun ini mengingat tahun lalu, Pemerintahannya menghadapi tantangan ekonomi yang berat. “Karena tahun kemarin tantangan ekonomi kita kan berat,” katanya.

Namun, janji tinggal janji. Hingga saat ini, Jokowi belum mampu memenuhi janji kampanyenya itu. Akankah ia mampu menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut dalam jangka waktu setahun kedepan?  Ataukah itu hanya retorika kampanye Jokowi untuk mendulang suara di Pilpres?*