Penjualan Blangko e-KTP dan Kekhawatirkan Timses Prabowo

Penjualan Blangko e-KTP dan Kekhawatirkan Timses Prabowo

JAKARTA, dawainusa.com Kasus penjualan blangko e-KTP sedang marak terjadi. Pengungkapan kasus itu berawal dari investigasi yang dilakukan oleh Harian Kompas baru-baru ini.

Berdasarkan penelusuran Kompas, di beberapa titik di Jakarta, seperti di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat dan dalam plafform e-dagang Tokopedia ditemukan peredaran dan penjualan balngko e-KTP ilegal.

Di Pasar Pramuka Pojok, Kompas mendapatkan satu keping blangko e-KTP baru seharga Rp 200.000. Di tempat yang sama, diperoleh satu e-KTP asli tapi palsu, alias aspal.

Jasa pembuatan e-KTP aspal tersebut dikenakan ongkos Rp 500.000 per lembar. Sementara di Tokopedia, tim Kompas memperoleh 10 lembar blangko e-KTP yang dijual toko Lotusbdl.

Kompas kemudian melakukan pengecekan terhadap blangko yang dijual bebas tersebut. Secara kasat mata, 11 blangko e-KTP dan 1 lembar e-KTP aspal itu identik dengan blangko e-KTP resmi yang hanya dikeluarkan pemerintah. Hologram di 12 lembar blangko itu pun menyerupai dengan hologram di e-KTP asli.

Baca juga: Wacana Korupsi Era Orba Masuk Materi Debat Pilpres 2019?

Dilansir dari Kompas.com, saat ditempelkan ke telepon pintar yang dilengkapi NFC (piranti komunikasi antar-dua perangkat), dengan meggunakan aplikasi NFC Tools, chip yang tertanam di seluruh blangko dan KTP-el aspal itu mengidentifikasi dirinya sebagai NXP, sama dengan chip yang digunakan di e-KTP asli.

Pengujian secara teknis juga dilakukan oleh ahli chip, Eko Fajar Nur Prasetyo. Keahlihan Eko pernah dipakai KPK untuk menguji kualitas chip pada e-KTP terkait korupsi pengadaan e-KTP 2010-2011. Sampel yang diuji adalah satu blangko dan satu e-KTP aspal yang diperoleh dari Pasar Pramuka Pojok.

Sampel lain adalah satu dari 10 blangko e-KTP dari toko Lotusbdl. Hasilnya, ketiga sampel yang diuji mengidentifikasi dirinya sebagai chip NXP. Pengujian pada 3 blangko e-KTP itu dilakukan secara protokol, yakni memeriksa pengakuan chip dengan menggunakan mesin pembaca kartu (card reader).

Diketahui, sejak korupsi pengadaan e-KTP 2010-2011 diungkap KPK pada 2016, diketahui bahwa Konsorsium Percetakan Negara RI yang memenangkan pengadaan e-KTP menggunakan chip bermerek NXP. Hingga kini, berdasarkan informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), belum ada perubahan spesifikasi teknis pada blangko e-KTP, termasuk chip atau sirkuit terpadu yang ditanam di dalamnya.

Berbekal informasi tesebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak gerakan cepat dengan melakukan penyelidikan. Ditjen Dukcapil selanjutnya melakukan penelusuran. Mereka berkoordinasi dengan perusahaan pencetak blangko e-KTP dan toko penjual online. Selama dua hari penyelidikan, Ditjen Dukcapil berhasil mengidentifikasi pelaku.

Kekhawatiran Timses Prabowo

Penjualan blangko e-KTP hasil temuan Kompas di atas dikhawatirkan oleh tim sukses pasangan capres dan cawapres 02 Prabowo-Sandi. Menurut mereka bukan tidak mungkin hal itu berimbas pada pengelembungan sura saat pemilihan presiden mendatang.

Atas dasar itu, tim koalisi Prabowo-Sandi meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas dalam menutaskan persoalan tersebut. “Pemerintah harus segera selesaikan kasus ini. Jangan sampai dokumen negara disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu di pemilu,” ujar Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono.

Wakil ketua umum Partai Gerindra ini pun mengaku heran dengan adanya temuan jual beli blangko e-KTP itu. Sebab, seharusnya blanko e-KTP sebagai dokumen negara yang memuat data identitas warga negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki hak pilih di Pemilu tidak boleh bocor.

Dia lalu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi potensi terjadinya penggelembungan DPT Pemilu 2019 sebagai buntut dari kebocoran blangko e-KTP tersebut. “Kita harus pastikan DPT pemilu 2019 akurat. DPT ini kan basisnya data kependudukan. Kalau blangkonya bocor, bisa jadi data kependudukannya tidak akurat,” ujarnya.

Baca juga: Sebut Media Memanipulasi Demokrasi, Prabowo Dikritik Dewan Pers

Selain itu, dia meminta semua pihak untuk memberikan atensi khusus terhadap data pemilih. Pasalnya, data pemilih akan menentukan legitimasi Pemilu 2019. “Soal data pemilih ini kan prinsip. Kalau pesta demokrasinya berlangsung lancar, tertib, berkualitas, tapi kalau datanya enggak bener kan jadi bermasalah,” pungkasnya.

Kekhawatiran yang sama datang dari Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera. Ia mengatakan, permasalahan e-KTP sering kali punya dampak besar terhadap kisruh pada pemilu di Indonesia.

“Selain bisa dimanfaatkan untuk tindakan kriminal, masalah e-KTP juga berdampak besar terhadap kisruh dan sangkut pemenuhan hak politik warga negara dan bisa dimanfaatkan oknum-oknum untuk menggandakan indentitas,” kata Mardani.

Menurut Mardani, harus ada audit terhadap proses pembuatan e-KTP, mulai dari tingkat pemerintah, sampai vendor yang mengerjakan proyek ini.“Pemerintah melalui BPK atau auditor independen harus segera mengaudit dan menangani secara serius, ayo rakyat juga harus ikut mengkritisi” kata anggota DPR RI fraksi PKS itu.

Mardani memastikan DPR akan memanggil Kementerian Dalam Negeri untuk menjelaskan audit permasalahan blangko e-KTP ini.“Seharusnya pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini, Rakyat makin di buat cemas karena bisa dimanfaatkan untuk kejahatan,” ujar dia.

Stop Jual Blangko e-KTP

Hingga kini, pelaku penjualan blangko e-KTP sudah berada di tangan polisi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang ada. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh mengimbau kepada semua pihak agar stop melakukan penjualan blangko e-KTP. Himbauan itu secara khusus disampaikan kepada seluruh toko jual beli onliene.

“Jadi semua toko online harus menghentikan praktek ini karena ini ancaman hukuman pidananya jelas 10 tahun maksimal (penjara) dan dendanya Rp1 miliar maka jangan main-main karena itu dokumen negara rahasia,” kata Zudan.

“Kami sudah memberitahukan, Tokopedia, ini (jual blangko) sudah melanggar hukum hentikan take down itu, jadi dari Tokopedia kami beritahukan kemarin tanggal 5 dan sudah di take down tanggal 29 November jadi ketika mereka tau melanggar hukum mereka langsung mengambil tindakan,” sambungnya.

Baca juga: Intip Kritikan Prabowo dan Sindiran Jokowi Jelang Pilpres 2019

Kendati begitu, Zudan menegaskan meski kasus ini sudah terungkap akan tetapi pihaknya akan terus melakukan pengawasan kepada setiap situs jual beli online untuk memastikan hal itu agar tidak kembali terulang.

“Sop kita sudah jelas tidak boleh blangko itu di tinggal tanpa pengamanan, kedua pengamanan secara sistem setiap blangko ada nomor chipnya, nah chipnya itu bisa kita deteksi,” tuturnya.

“Ini bisa kita lacak dan bisa kita lakukan monitoring tiga hari sekali kita buka, kan ketik e-KTP nanti akan keluar mana yang memasang itu, dan saya berharap tidak ada lagi toko online yang menjual seperti itu,” pungkasnya.*

COMMENTS