Penjelasan Koordinator PAMSIMAS Terkait Pengerjaan Air Bersih di Desa Bere

Penjelasan Koordinator PAMSIMAS Terkait Pengerjaan Air Bersih di Desa Bere

RUTENG, dawainusa.com – Pengerjaan air bersih di Desa Bere, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, NTT melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sempat dipertanyakan warga setempat.

Seperti diberitakan media ini pada 14 Januari 2019 lalu, warga mempertanyakan pengerjaan air minum tersebut lantaran di lokasi pengerjaan itu masih terdapat jaringan pipa air yang masih bisa digunakan.

Baca juga: Warga Pertanyakan Pengerjaan Air Minum dari PAMSIMAS di Desa Bere

“Kenapa program penyediaan air minum bersih dari PAMSIMAS ini dikerjakan di atas jaringan air yang sudah ada, yakni jaringan air yang dibangun melalui PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan tahun 2014/2015 dengan total dana Rp250 juta)? Kenapa tidak dibuka jaringan baru saja?” kata salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya, Senin (14/01).

Koordinator PAMSIMAS: Desa Bere Dapat HKP

Menanggapi keluhan warga dari Desa Bere ini, dawainusa.com kemudian menemui Koordinator PAMSIMAS Kabupaten Manggarai, Yohanes Lamba Loy di Ruteng, Sabtu (26/01).

Kepada dawainusa.com, Yohanes menjelaskan, program pengerjaan air minum dari PAMSIMAS tersebut merupakan program hibah khusus PAMSIMAS (HKP) yang bersumber dari APBN 2018.

Untuk Kabupaten Manggarai, program HKP ini menyasar di 6 Desa dengan total dana Rp690 juta. Desa Bere sebagai salah satu desa sasaran mendapat gelontoran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp120 juta.

Baca juga: Diduga Korupsi, Kades Bere Tolak Diwawancara, Ada Apa?

Pemilihan Desa Bere, lanjut Yohanes, dilakukan melalui banyak proses. Selain itu, desa tersebut juga masuk dalam peta merah karena sarana yang dibangun PAMSIMAS di sana pada 2011 lalu sudah tidak berfungsi.

“Pengerjaan air minum di sana untuk optimalisasi dan peningkatan sarana yang sudah ada, namun tidak berfungsi. Di sana ada sarana PAMSIMAS yang pernah dibangun 2011 lalu, namun sudah tidak berfungsi lagi. Desa Bere dipilih untuk keberlanjutan program,” kata Yohanes.

“Aturannya tidak bisa bangun di lokasi baru, menu HKP untuk perbaikan bukan bangun baru atau perluasan,” tambah dia.

Dana dari PAMSIMAS Rp120 Juta dan Swadaya Masyarakat

Yohanes juga menjelaskan, dana dari PAMSIMAS untuk pengerjaan air minum itu sebesar Rp120 juta. Meski demikian, di luar dana tersebut, ada tambahan dana sharing dari masyarakat setempat sebesar 20 persen dengan rincian 4 persen uang tunai dan 16 persen dalam bentuk swadaya tenaga kerja.

Baca juga: Soal Air Minum, dari Sebut Kades Bere Bohong hingga Dugaan Korupsi

Adapun 4 persen dari masyarakat setempat berjumlah Rp6 juta dan swadaya tenaga kerja 16 persen atau jika ditunaikan senilai Rp24 juta.

“Sharing dana berupa uang tunai dan swadaya kerja itu syarat yang harus dipenuhi oleh desa sasaran. Dengan demikian keseluruhan total dana dalam pengerjaan ini senilai Rp150 juta,” jelas Yohanes.

Melewati Berbagai Tahapan

Pemilihan Desa Bere, kata Yohanes, melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan tersebut diawali dengan sosialisasi tingkat kabupaten.

Pihak yang menghadiri sosialisasi tersebut adalah desa-desa yang masuk dalam zona peta kuning dan peta merah menurut PAMSIMAS.

Adapun desa yang termasuk di dalam zona peta kuning adalah desa dengan sarana PAMSIMAS yang sebagian saja berfungsi. Sedangkan desa yang masuk dalam zona peta merah adalah desa yang sarana PAMSIMAS-nya sudah tidak berfungsi.

“Pertama kita undang sosialisasi tingkat kabupaten. Kita undang kepala desa yang masuk peta kuning dan peta merah. Sosialisasi kita lakukan pada April 2018,” terangnya.

Baca juga: Masalah Air Minum dan Jawaban Dungu Kepala Desa Bere

Selanjutnya, fasilitator PAMSIMAS turun ke desa untuk survey serta identifikasi masalah sarana air minum. Setelah dilakukan survey dan identifikasi masalah air, Desa Bere menjadi salah satu desa yang dipilih dan siap memenuhi syarat-syarat seperti sharing biaya 20 persen.

Roby Da, salah seorang fasilitator PAMSIMAS yang melakukan survey di Desa Bere mengaku, saat Desa Bere terpilih jadi salah satu calon desa sasaran program, dirinya hadir ke Desa Bere untuk pembentukan Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) bersama Aparat Desa setempat.

“Saat ke Desa Bere, saya hadir dan menyaksikan pembentukan KKM di sana bersama warga setempat,” kata Roby. Setelah pembentukan KKM, kata Roby, fasiliator bersama KKM melakukan penyusunan dokumen perencanaan.

Seterusnya, pada Agustus 2018 dilakukan verifikasi oleh Panitia Kemitraan (PAKEM) di Kabupaten. Setelah verifikasi, Desa Bere dinyatakan lolos.

Setelah lolos, selanjutnya dibuatkan surat usulan Bupati ke Kementerian untuk mendapatkan SK penetapan SK Desa Sasaran Hibah khusus 2018.

Pelaksanaan Sempat Molor

Setelah melengkapi semua dokumen, Yohanes mengaku, pelaksanaan sempat molor karena DIPA APBN terlambat turun dari Jakarta yaitu minggu kedua November.

“Pengerjaan sempat molor karena DIPA APBN terlambat turun yaitu akhir November. Program baru kita mulai laksanakan akhir November, pengerjaan baru selesai di bulan Januari dan tinggal jadwal serah terima dengan desa,” jelas dia.

Baca juga: Keluhan Warga Kampung Nanga Soal Air Minum Bersih

Dia berharap, setelah program rampung, sarana air minum bisa dikelola oleh OPAM dengan tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

“Setelah rampung, harapannya dikelola oleh OPAM, rumah warga yang tersambung pipa air harapannya dibayarkan iuran untuk perawatan sarana yang ada,” ungkapnya.*(Elvis Yunani).

COMMENTS