Soal Pengusutan Kasus Novel Baswedan, Ini Tuntutan KPK ke Jokowi

Soal Pengusutan Kasus Novel Baswedan, Ini Tuntutan KPK ke Jokowi

Pada hari jadi ke-14 tahun, KPK meminta Presiden Jokowi mempercepat pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. (Novel Baswedan dan Jokowi - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Jokowi mempercepat pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Wadah Pegawai KPK Aulia Postiera saat memperingati hari jadi KPK ke-14 tahun, Jumat (29/12).

“Kami memohon dan meminta kepada Bapak Presiden agar penanganan kasus penyerangan terhadap rekan kami Novel Baswedan ini dapat dipercepat dan diselesaikan,” ujar Aulia di Gedung KPK, Jakarta, dilansir Kompas.com, Jumat (29/12).

Aulia menjelaskan, pelaku penyerangan harus bisa diungkap agar teror yang dialami Novel tak terulang kembali. Ia menyebut, ada kemungkinan teror yang dialami Novel akan dialami oleh siapa saja di KPK, bahkan kepada pimpinan KPK.

Baca juga: Jokowi: Jangan Pernah Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan

“Ancaman terhadap seorang Novel, itu bisa terjadi kepada siapa saja di KPK ini. Biasa jadi besok Pak Laode, Pak Agus, Pak Saut, Bu Basaria, Pak Alex, atau kita-kita semua pegawai KPK yang ada di sini,” ujarnya.

Adapun kasus penyerangan terhadap penyidik KPK tersebut belum menemui titik temu. Hal ini pun menjadi perhatian serius pimpinan dan pegawai KPK. Meskipun banyak capaian KPK yang dilakukan tahun ini, KPK merasa prihatin lantaran Novel masih harus menjalani perawatan mata di Singapura.

Belum ada Perkembangan

Sudah 250 hari lebih kasus penyerangan terhadap Novel belum terungkap. Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017 lalu. KPK terus meminta Jokowi agar penanganan kasus penyerangan tersebut dipercepat. Novel sendiri kini masih menjalani perawatan untuk kesembuhan matanya di Singapura.

Pada Juli 2017 lalu, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani menyebut, ada sejumlah keganjilan dalam proses pengungkapan kasus tersebut.

Baca juga: Kapolri: Tahun 2017 Kontak Senjata dan Bentrok Massa Paling Banyak di Papua

“Dari hasil pemantauan dan pengumpulan fakta, kami temukan berbagai kejanggalan dalam kasus Novel. Sehingga sampai sekarang tidak ada perkembangan signifikan kasus ini,” ujar Yati, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (26/7) lalu.

Pernyataan serupa juga disampiakan Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto. Ia menduga ada indikasi politis mandeknya pengungkapan kasus penyiraman terhadap penyidik Novel. Bambang beserta mantan ketua KPK Abraham Samad dan pegiat anti korupsi seperti Haris Azhar menyuarakan hal senada.

Oktober 2017 lalu, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah tokoh mendesak pimpinan KPK saat ini mengusulkan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) kasus teror Novel kepada Presiden Joko Widodo. Mereka menyebut, penyiraman air keras kepada Novel mencoreng upaya pemberantasan korupsi.

Seperti diketahui, desakan pembentukan TGPF tidak hanya kali ini saja disuarakan. Namun, KPK menegaskan pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan Polri. KPK dan Polri sebelumnya berkomitmen melakukan pertemuan dua minggu sekali guna membahas kasus tersebut. Namun hingga saat ini belum membuahkan hasil.

Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, tidak perlu adanya TGPF. Dia menganggap sifat TGPF hanya sekedar mencari fakta bukan menjadi posisi sebagai investigator. Tim gabungan infependen, kata dia, sifatnya mencari fakta bukan melakukan investigasi.

Adapun KPK juga belum memikirkan pembentukan tim independen untuk menyelesaikan kasus Novel. Mereka masih menyerahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian.

Kasus Novel, Minimnya Alat Bukti

Awal November 2017, Presiden Joko Widodo menyatakan akan memanggil Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian untuk meminta perkembangan terbaru atas pengusutan perkara Novel.

Jokowi mengaku perlu tahu sejauh mana pengusutan sudah berjalan. Presiden Jokowi mengatakan, segala hal terkait dengan pengusutan perkara Novel harus jelas.

Baca juga: 14 Tahun KPK dan Kegelisahan Saut Situmorang

“Nanti-nantilah. Kapolri saya undang, saya panggil. Diprosesnya sudah sejauh mana yang jelas semua masalah harus gamblang, harus jelas, harus tuntas,” kata Jokowi, Jumat (3/11) lalu.

Kepolisian sendiri menyakinkan semua pihak bahwa kasus Novel tetap mereka tangani secara serius. Namun, minimnya saksi dan alat bukti menjadi kendala tersendiri bagi polisi untuk mengungkap kasus ini secara cepat.

Dalam perjalanan penyelidikan kepolisian akhir Juli 2017 silam, Kapolri Jenderal Tito Karnavian merilis sketsa wajah diduga pelaku. Tito menjelaskan, sketsa itu dibuat berdasarkan keterangan seorang saksi kunci yang meminta identitasnya dirahasiakan.* (AK)